Ini Alasan Mengapa Tak Mudah Mengejar Target Penerimaan Bea Cukai di Tahun Ini

Kamis, 04 Juli 2019 | 08:03 WIB
Ini Alasan Mengapa Tak Mudah Mengejar Target Penerimaan Bea Cukai di Tahun Ini
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Yusuf Imam Santoso | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan bea dan cukai hingga 2 Juli lalu mencapai Rp 87,6 triliun atau setara 41,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.

Meski belum memenuhi separuh target tahun ini, hasil itu lebih baik dari tahun lalu. Sebagai perbandingan, berdasarkan data Kemkeu, realisasi penerimaan bea dan cukai pada semester I-2018 mencapai sebesar Rp 71,95 triliun. Nilai ini setara 37,07% dari target dalam APBN 2018.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, hingga 2 Juli 2019, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) senilai sekitar Rp 65,4 triliun. Adapun pemasukan dari cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Rp 2,8 triliun. Adapun realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp 17,6 triliun, dan pendapatan bea keluar mencapai Rp 1,65 triliun.

Sebagai gambaran, target penerimaan bea dan cukai tahun 2019 sebesar Rp 208,8 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar Rp 121,2 triliun lagi untuk memenuhi target tahun ini.

Bukan perkara mudah memenuhi kekurangan target tersebut. Sebab, realisasi penerimaan cukai tergantung pada permintaan cukai. Maklum, tahun ini tidak ada kenaikan tarif CHT.

Selain itu, pengenaan cukai plastik juga belum jelas. Sekalipun berlaku tahun ini, kebijakan tersebut hanya menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 500 miliar atau sekitar 0,3% dari target penerimaan cukai sebesar Rp 165,5 triliun.

Dari sisi penerimaan bea keluar, pemerintah juga mempunyai tantangan baru akibat kelesuan bisnis yang dihadapi PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Padahal selama ini ekspor kedua perusahaan tambang itu penyokong utama penerimaan bea keluar.

Tahun ini, harga konsentrat tembaga turun, sementara produksinya juga turun. Alhasil, pemasukan bea ekspor dari kedua perusahaan itu menyusut. Hitungan Kemkeu, penerimaan bea keluar tahun ini hanya memenuhi separuh target senilai Rp 4,42 triliun. 

Berharap akhir tahun

Penerimaan bea masuk juga berpotensi turun akibat penurunan impor. Meski begitu, "Sampai akhir tahun kami optimistis bisa mencapai target," kata Heru, Rabu (3/7).

Kepala Sub Direktorat Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea Cukai Rudy Rahmaddi mengatakan, momentum penerimaan bea cukai biasanya terjadi di akhir tahun. Khusus penerimaan cukai akan ada kenaikan karena pelunasan cukai tidak boleh melebihi tahun anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/2018. Namun, kata dia, kenaikannya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Rudy memperkirakan, penerimaan cukai tahun ini akan terbantu oleh cukai MMEA. Sebab, "Secara rupiah masih menerima kenaikan tarif cukai minuman beralkohol," kata Rudy

Ekonom Institute for Develooment of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, kemungkinan shortfall pada penerimaan bea dan cukai pada tahun ini, terbuka lebar. Salah satunya, karena ekspor Indonesia berpotensi melemah akibat tren pelemahan harga komoditas khususnya pertambangan mineral maupun komoditas perkebunan. Selain itu ada dampak dari perang dagang Amerika Serikat melawan China yang membuat permintaan di pasar global ikut lesu.

Dari sisi penerimaan cukai, meski ada kenaikan tarif cukai MMEA, Bhima menilai bahwa dampaknya tidak signifikan lantaran porsi penerimaan cukai MMEA hanya 5% dari total penerimaan cukai. Alhasil, "Sebaiknya target penerimaan bea cukai direvisi agar lebih realistis," kata Bhima.

Bagikan

Berita Terbaru

Penjajakan Investasi Danantara di Davos Menuai Atensi
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Penjajakan Investasi Danantara di Davos Menuai Atensi

Danantara sudah meneken perjanjian kerjasama investasi dengan Kerajaan Hashemite Yordania serta pembicaraan lebih lanjut dengan Apple.

Multi Medika (MMIX) Optimalkan Segmen Baby Care
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Multi Medika (MMIX) Optimalkan Segmen Baby Care

Fokus ke segmen baby care dilakukan perseroan lantaran melihat kontribusinya yang signifikan ke pendapatan perseroan pada 2025.

Ada 300 Penambang Belum Ajukan RKAB 2026
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Ada 300 Penambang Belum Ajukan RKAB 2026

Kementerian ESDM mengungkapkan masih terdapat 300 perusahaan tambang, khususnya sektor batubara yang belum mengajukan RKAB.​

Pemerintah Buka Opsi Revitalisasi Kilang Dumai
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:15 WIB

Pemerintah Buka Opsi Revitalisasi Kilang Dumai

Kapasitas produksi Kilang Minyak Dumai bisa mencapai 270.000 barel per hari untuk menopang produksi minyak dalam negeri.

Pembiayaan Haji 2026 Mayoritas Valuta Asing
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:05 WIB

Pembiayaan Haji 2026 Mayoritas Valuta Asing

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sudah menyediakan dana Rp 18 triliun-Rp 20 triliun untuk pembiayaan haji tahun ini

Bali Mulai Menyaring Investasi Asing Berkualitas
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:00 WIB

Bali Mulai Menyaring Investasi Asing Berkualitas

Pemprov Bali  memperketat arus investasi asing  mulai Januari 2026 untuk memastikan modal asing yang masuk tidak menggerus usaha lokal.​

Fintech Panen Laba, Risiko Tetap Ada
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:50 WIB

Fintech Panen Laba, Risiko Tetap Ada

Industri fintech P2P lending cetak laba Rp 2,38 triliun di 2025. Namun, OJK dan AFPI ungkap tantangan besar di baliknya.

Multifinance Agresif Berburu Obligasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:40 WIB

Multifinance Agresif Berburu Obligasi

Multifinance hadapi utang Rp33,93 triliun jatuh tempo 2026. Pefindo ungkap alasan di balik penerbitan obligasi masif. Klik untuk tahu dampaknya!

Asuransi Syariah Tertekan, Industri Bidik Pemulihan
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:30 WIB

Asuransi Syariah Tertekan, Industri Bidik Pemulihan

Kontribusi asuransi syariah anjlok 5% hingga November 2025. Pergeseran produk dan kasus unitlink jadi penyebab utama. Simak detail penurunannya!

Pengangguran dan Risiko Utama Perekonomian
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:24 WIB

Pengangguran dan Risiko Utama Perekonomian

Pemerintah mendesak untuk mengembangkan revitalisasi industri dan membangun infrastruktur pendukung untuk membuka lapangan kerja baru.

INDEKS BERITA

Terpopuler