Pengelola Dana Pensiun Negara dan Publik Meragukan Ekonomi China

Sabtu, 02 Desember 2023 | 04:30 WIB
Pengelola Dana Pensiun Negara dan Publik Meragukan Ekonomi China
[ILUSTRASI. Survei pada pengelola dana pensiun menyebutkan juga ada kekhawatiran siklus kenaikan suku bunga. . (Photo by CFOTO/Sipa USA)No Use Germany.]
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Survei yang dilakukan forum lembaga moneter dan keuangan (OMFIF) memaparkan China masih terbebani masalah berupa tumpukan utang dari pengembang properti dan geopolitik. Survei yang dilakukan pada pengelola dana pensiun juga menyebutkan jika kekhawatiran lain dari para investor adalah siklus kenaikan suku bunga. Sebanyak 63% pengelola dana menyebut suku bunga menjadi faktor utama yang mempengaruhi strategi investasi mereka di masa depan. 

Dana pensiun publik dan dana pengelola kekayaan negara merasa pesimistis untuk berinvestasi di China. Survei yang dilakukan oleh Forum Lembaga Moneter dan Keuangan Resmi (OMFIF) menyebut China masih terbebani kondisi ekonomi yang suram. 

Survei tersebut dilakukan pada 22 pengelola dana yang dilakukan oleh OMFIF, wadah think tank bank sentral, kebijakan ekonomi dan investasi publik. Dari survei tersebut menunjukkan 62% dari 50 pengelola dana pensiun terbesar dan hampir setengah dari pengelola dana kekayaan negara mengalami kerugian tahun lalu. Kerugian tersebut terjadi di tengah inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga global yang cepat.

Baca Juga: Optimisme Bank Besar dan Bank Kecil Menjaga Ketahanan Likuditas

Namun secara keseluruhan, dana pensiun pemerintah membukukan kinerja lebih baik dibandingkan dana pensiun publik. Aset agregat yang dikelola dari 50 pengelola dana negara terbesar naik 2,3% menjadi US$ 11,6 triliun dari US$ 11,3 triliun pada tahun sebelumnya. 

Kenaikan tersebut karena pengelola dana di Timur Tengah yang terimbas lonjakan harga komoditas. Otoritas Investasi Abu Dhabi di Arab Saudi dan Perusahaan Investasi Publik Saudi masing-masing tumbuh 13,8% dan 12,9%, dengan perolehan lebih dari US$ 200 miliar.

Survei OMFIF pada para pengelola dana menunjukkan tidak ada satu pun yang memperkirakan jika prospek ekonomi China akan positif. Ini karena alasan peraturan dalam negeri hingga kondisi geopolitik yang menghalangi mereka berinvestasi.

Apalagi saat ini, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini sedang berjuang untuk meningkatkan pertumbuhan. Terlebih, China belum terlepas dari beban utang yang menghimpit sektor real estate dan konsumen. Sementara negara berkembang yang menurut survei masih menarik adalah India. 

Ke depan, lembaga pengelola dana juga masih mengkhawatirkan tingkat suku bunga. Bahkan 63% responden menyebutkan suku bunga menjadi faktor utama dalam membuat strategi investasi. "(Investor) kini fokus pada bagaimana menghadapi lingkungan makroekonomi yang terjebak dalam siklus suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama,” kata laporan itu.

Baca Juga: Indonesia Butuh Investasi Lebih US$ 150 Miliar Hingga 2040 untuk Transisi Energi

Meskipun begitu, 73% dari pengelola dana menyatakan akan mengalokasikan portofolio pada aset dengan emisi nol bersih pada tahun 2050. Karena itu, sepertiganya berencana untuk meningkatkan alokasinya pada obligasi ramah lingkungan dan aset riil ramah lingkungan dalam 12-24 bulan ke depan.

"Kami mencari aset berbasis ESG yang menghasilkan. Kami tidak ingin menerima imbal hasil lebih rendah hanya untuk memenuhi target ESG," jelas Direktur Pelaksana Caisse de Depot et Placement du Québec di Eropa David Morley dalam survei, seperti dikutip Reuters.  

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Pasar Dihantui Kecemasan, Harga Bitcoin Tertekan
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:17 WIB

Pasar Dihantui Kecemasan, Harga Bitcoin Tertekan

Risiko volatilitas bitcoin di kuartal I-2026 masih cukup tinggi, terlihat dari Indeks Fear & Greed yang berada di area extreme fear

Sentimen Tarif Donald Trump di Awal Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:17 WIB

Sentimen Tarif Donald Trump di Awal Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Di awal pekan ini,  pelaku pasar akan mencermati keputusan terbaru dari Mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif Presiden Donald Trump.

Tarif Dagang Tak Imbang, Bursa Saham Gamang
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:14 WIB

Tarif Dagang Tak Imbang, Bursa Saham Gamang

Ketidakpastian kebijakan tarif dagang yang kembali muncul, dapat menimbulkan gejolak baru di pasar saham..

Bayar Utang Jumbo, Saranacentral Bajatama (BAJA) Menggelar Rights Issue
| Senin, 23 Februari 2026 | 04:05 WIB

Bayar Utang Jumbo, Saranacentral Bajatama (BAJA) Menggelar Rights Issue

Tujuan PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) menggelar rights issue untuk membayar utang kepada pihak terafiliasi, yaitu PT Sarana Steel. ​

Ditahannya Bunga Acuan Persulit Leasing Genjot Pembiayaan
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:35 WIB

Ditahannya Bunga Acuan Persulit Leasing Genjot Pembiayaan

Bunga acuan yang bergeming selama enam bulan terakhir, bisa membuat tugas multifinance semakin menantang dalam upaya memperbaiki kinerja.

Menadah Berkah dari Saham Dividen
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:35 WIB

Menadah Berkah dari Saham Dividen

Saat harga saham yang murah, dividen dinilai menjanjikan imbal hasil atau return menarik bagi investor.

Bank Diharap Percepat Penurunan Bunga Kredit
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:20 WIB

Bank Diharap Percepat Penurunan Bunga Kredit

​BI rate sudah turun 1,25%, tapi bunga kredit baru susut 40 bps ke 8,8%. Meski insentif likuiditas digelontorkan, transmisi ke nasabah lambat

Bisnis Parkir Terdorong Populasi Kendaraan
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:10 WIB

Bisnis Parkir Terdorong Populasi Kendaraan

Manajemen Secure Parking Indonesia memproyeksikan bisnis perparkiran nasional masih akan tumbuh pada 2026.

Upaya BEI Agar Saham di Papan FCA Tak Lagi Mati Suri
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:05 WIB

Upaya BEI Agar Saham di Papan FCA Tak Lagi Mati Suri

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana mengevaluasi papan pemantauan khusus (PPK) dengan skema full call auction (FCA).​

Pajak Layanan Digital Kian Terancam
| Senin, 23 Februari 2026 | 03:00 WIB

Pajak Layanan Digital Kian Terancam

Potensi penerimaan pajak digital hingga Rp 29,5 triliun terancam hilang akibat perjanjian dagang. Cek detail kerugiannya!

INDEKS BERITA

Terpopuler