Pengelola Dana Pensiun Negara dan Publik Meragukan Ekonomi China

Sabtu, 02 Desember 2023 | 04:30 WIB
Pengelola Dana Pensiun Negara dan Publik Meragukan Ekonomi China
[ILUSTRASI. Survei pada pengelola dana pensiun menyebutkan juga ada kekhawatiran siklus kenaikan suku bunga. . (Photo by CFOTO/Sipa USA)No Use Germany.]
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Survei yang dilakukan forum lembaga moneter dan keuangan (OMFIF) memaparkan China masih terbebani masalah berupa tumpukan utang dari pengembang properti dan geopolitik. Survei yang dilakukan pada pengelola dana pensiun juga menyebutkan jika kekhawatiran lain dari para investor adalah siklus kenaikan suku bunga. Sebanyak 63% pengelola dana menyebut suku bunga menjadi faktor utama yang mempengaruhi strategi investasi mereka di masa depan. 

Dana pensiun publik dan dana pengelola kekayaan negara merasa pesimistis untuk berinvestasi di China. Survei yang dilakukan oleh Forum Lembaga Moneter dan Keuangan Resmi (OMFIF) menyebut China masih terbebani kondisi ekonomi yang suram. 

Survei tersebut dilakukan pada 22 pengelola dana yang dilakukan oleh OMFIF, wadah think tank bank sentral, kebijakan ekonomi dan investasi publik. Dari survei tersebut menunjukkan 62% dari 50 pengelola dana pensiun terbesar dan hampir setengah dari pengelola dana kekayaan negara mengalami kerugian tahun lalu. Kerugian tersebut terjadi di tengah inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga global yang cepat.

Baca Juga: Optimisme Bank Besar dan Bank Kecil Menjaga Ketahanan Likuditas

Namun secara keseluruhan, dana pensiun pemerintah membukukan kinerja lebih baik dibandingkan dana pensiun publik. Aset agregat yang dikelola dari 50 pengelola dana negara terbesar naik 2,3% menjadi US$ 11,6 triliun dari US$ 11,3 triliun pada tahun sebelumnya. 

Kenaikan tersebut karena pengelola dana di Timur Tengah yang terimbas lonjakan harga komoditas. Otoritas Investasi Abu Dhabi di Arab Saudi dan Perusahaan Investasi Publik Saudi masing-masing tumbuh 13,8% dan 12,9%, dengan perolehan lebih dari US$ 200 miliar.

Survei OMFIF pada para pengelola dana menunjukkan tidak ada satu pun yang memperkirakan jika prospek ekonomi China akan positif. Ini karena alasan peraturan dalam negeri hingga kondisi geopolitik yang menghalangi mereka berinvestasi.

Apalagi saat ini, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini sedang berjuang untuk meningkatkan pertumbuhan. Terlebih, China belum terlepas dari beban utang yang menghimpit sektor real estate dan konsumen. Sementara negara berkembang yang menurut survei masih menarik adalah India. 

Ke depan, lembaga pengelola dana juga masih mengkhawatirkan tingkat suku bunga. Bahkan 63% responden menyebutkan suku bunga menjadi faktor utama dalam membuat strategi investasi. "(Investor) kini fokus pada bagaimana menghadapi lingkungan makroekonomi yang terjebak dalam siklus suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama,” kata laporan itu.

Baca Juga: Indonesia Butuh Investasi Lebih US$ 150 Miliar Hingga 2040 untuk Transisi Energi

Meskipun begitu, 73% dari pengelola dana menyatakan akan mengalokasikan portofolio pada aset dengan emisi nol bersih pada tahun 2050. Karena itu, sepertiganya berencana untuk meningkatkan alokasinya pada obligasi ramah lingkungan dan aset riil ramah lingkungan dalam 12-24 bulan ke depan.

"Kami mencari aset berbasis ESG yang menghasilkan. Kami tidak ingin menerima imbal hasil lebih rendah hanya untuk memenuhi target ESG," jelas Direktur Pelaksana Caisse de Depot et Placement du Québec di Eropa David Morley dalam survei, seperti dikutip Reuters.  

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler