Berita Bisnis

Pengendalian Belum Jelas, Peringkat Jababeka (KIJA) Masih Dalam Pengawasan Negatif

Rabu, 07 Agustus 2019 | 17:13 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketidakpastian soal pengendalian di PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) membuat peringkat utang perusahaan ini masih masuk dalam pengawasan negatif (rating watch negative/RWN). Dalam laporan terbarunya, Fitch Ratings menetapkan kembali peringkat jangka panjang KIJA di level B dengan peringkat nasional di level A-. 

Peringkat pengawasan negatif ini dipertahankan lantaran belum ada resolusi dan kejelasan, apakah terjadi perubahan pengendalian, seperti yang ditetapkan dalam prospektus obligasi US$ 300 juta yang jatuh tempo pada 2023 mendatang. Perubahan pengendalian atau change of control (CoC) mengharuskan perusahaan membeli kembali (buyback) obligasi. 

"Jika itu terjadi, Fitch menilai perusahaan akan menghadapi tantangan likuiditas dan refinancing," ujar analis Fitch, Rabu (7/8). 

Baca Juga: Curriculum Vitae Sugiharto, Dirut Baru Jababeka (KIJA) Versi RUPS 26 Juni 2019 

Saat ini posisi direksi KIJA memang masih simpang siur. KIJA juga perlu memberikan informasi ke pemegang obligasi dengan menunjukkan status perubahan pengendalian. Namun, wali amanat tidak memberikan batas waktu khusus soal pengajuan tersebut. 

Jika memang terjadi perubahan pengendalian dan KIJA harus melakukan buyback obligasi, Fitch menilai KIJA tak memiliki dana cukup untuk membeli kembali surat utang tersebut. Apalagi, belum tentu pemegang obligasi bakal menerima tawaran itu. Sehingga, jika ini terjadi, KIJA harus menggunakan pembiayaan alternatif seperti pinjaman ataupun penerbitan obligasi baru. 

Isu soal perubahan pengendali ini tercetus saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengusulkan Sugiharto sebagai direktur utama. Manajemen lama KIJA, menegaskan, susunan direksi dan komisaris yang berlaku adalah susunan yang ditetapkan per 31 Mei 2018. Di susunan direksi ini, Tedjo Budianto Liman menjabat sebagai Direktur Utama.

KIJA juga menerima tiga surat dari kontraktor dan pemasoknya pada 12 Juli 2019 yang menyatakan ketidaksetujuan atas perubahan anggota dewan. Dalam rilisnya ke Bursa Efek Indonesia pada 17 Juli 2019, KIJA menyatakan kalau dalam keputusan RUPS 26 Juni 2019, pengangkatan anggota dewan baru tergantung pada persetujuan pihak ketiga, termasuk perusahaan kreditur. 

Baca Juga: Bisnis Kawasan Industri Masih Menjanjikan 

Sehingga, KIJA menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam komposisi dewan direksi. Pada 24 Juli 2019, KIJA kemudian menyatakan bahwa dua anggota direksi baru yang diusulkan tidak dapat menjadi bagian dari dewan direksi lantaran ketidaksetujuan kontraktor. Selain itu, ada gugatan yang diajukan pada 22 Juli 2019 oleh sekelompok pemegang saham minoritas yang memiliki 5% saham gabungan. Kelompok ini juga menentang perubahan dewan direksi. 

Kinerja

Selanjutnya
Halaman   1 2
Reporter: Narita Indrastiti
Editor: Narita Indrastiti


Baca juga