Pengusaha Usulkan Tax Amnesty Jilid II, Ini Tanggapan Kemkeu

Senin, 05 Agustus 2019 | 09:11 WIB
Pengusaha Usulkan Tax Amnesty Jilid II, Ini Tanggapan Kemkeu
[]
Reporter: Bidara Pink, Grace Olivia | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pengusaha mengusulkan agar pemerintah kembali mengadakan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid kedua. Namun seharusnya pemerintah tidak perlu menindaklanjuti usulan itu. Setelah program itu berjalan, pemerintah harus konsisten menjalankan kebijakan, yakni menindak para pengemplang pajak yang enggan memanfaatkan program pengampunan pajak.

Pengusaha menyampaikan usulan itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) atau Kadin Talks, Jumat (2/8). Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menilai tax amnesty yang sudah berlangsung pada tahun 2016-2017 dianggap belum optimal.

Baca Juga: Sediakan layanan premium, BMW jalin kerjasama dengan Garuda Indonesia

Sebelum program tax amnesty berjalan, pemerintah menyebut aset WNI yang luput dari perpajakan mencapai lebih dari Rp 10.000 triliun. Namun, pelaksanaan tax amnesty hanya mampu mencatut kurang dari separuhnya. Bahkan, kebanyakan deklarasi harta tersembunyi berasal dari dalam negeri.

Bahkan, pelapor harta tersembunyi di luar negeri sangat minim, hanya Rp 146,6 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat masih ada sekitar Rp 1.300 triliun aset keuangan yang belum dilaporkan ke otoritas pajak per akhir 2018.

Baca Juga: Industri padat karya relokasi ke Jawa Tengah agar lebih efisien

Menanggapi permintaan itu, Sri Mulyani mengaku usulan serupa juga pernah disampaikan Presiden Joko Widodo. "Kalau bicara mungkin, pasti mungkin. Tapi apakah itu yang terbaik?" ujar Sri Mulyani dalam dialog tersebut.

Sri Mulyani mengakui program tax amnesty belum berjalan maksimal. Pasalnya, peserta program itu tak sampai 1 juta wajib pajak. "Jauh lebih rendah dari ekspektasi kami terhadap wajib pajak," lanjut mantan Direktur World Bank.

Saatnya penindakan

Namun Sri Mulyani menegaskan penting juga bagi pemerintah untuk menunjukkan ketegasan terhadap para wajib pajak, terutama dalam memberikan pengampunan. "Kalau kami berikan amnesti, lalu tidak lama kemudian kita berikan lagi, akan muncul pertanyaan: Bagaimana kita tahu kalau nanti memang tidak akan ada lagi amnesti?" tutur Sri Mulyani.

Artinya, pemerintah tetap harus menunjukkan ketegasan dalam mengadakan pengampunan dan mampu memastikan bahwa pengampunan pajak tersebut tidak akan terulang lagi.

Apalagi, pemerintah saat ini sudah memiliki akses data dan informasi yang jauh lebih memadai dari sebelumnya sebagai bekal meningkatkan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Sejak tahun lalu, pemerintah telah menjalankan sistem pertukaran data perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Direktur Jenderal Pajak mencatat, jumlah partisipan AEoI saat ini mencapai 98 yurisdiksi, meningkat ketimbang 2018 yang hanya 65 negara. Sementara, negara tujuan pelaporan tahun ini mencapai 82 yurisdiksi, juga lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 yang hanya 54 yurisdiksi.

Dengan adanya kesepakatan antar negara-negara di dunia untuk AEoI ini, sejatinya akan sulit bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran dan pengelakan pajak (tax avoidance dan tax evasion) ke depan. Pemerintah juga telah memiliki akses ke semua lembaga keuangan di dalam negeri. "Sekarang sudah ada 47 juta transaksi yang sudah dilaporkan (dari AEoI) dan nilainya ribuan triliunan euro. Jadi sekarang dunia semuanya tahu ke mana para wajib pajak mereka, kami semua sudah kompak," terang Sri Mulyani.

Baca Juga: Jamkrindo buka akses bagi UMKM untuk memperoleh bantuan permodalan

Oleh karena itu, Menkeu berharap, masyarakat yang merasa masih memiliki kewajiban untuk segera memenuhinya sesuai amanat konstitusi. Sebagai regulator, ia juga berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik, kredibel, dan akuntabel kepada para pembayar pajak. "Sekarang saatnya kami harus menjalankan konsekuensi tax amnesty. Kami selalu terus-menerus menjelaskan, ayo, sama-sama penuhi kewajiban membayar pajak sesuai undang-undang," tutur Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pasca-amnesti sudah diikuti keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui Perpu 1 Tahun 2017/UU No. 9 Tahun 2017 baik atas aset di dalam maupun di luar negeri.

Ini sejalan dengan peta jalan penegakan hukum pasca-amnesti yang akan lebih efektif jika didukung data dan informasi yang akurat. Artinya, semua pihak, terutama institusi negara, kini memperkuat dan mem-back up penuh Ditjen Pajak untuk reformasi pajak dan penegakan hukum yang terukur, imparsial, objektif, dan adil. "Dengan kata lain, peta jalan setelah tax amnesty adalah keterbukaan informasi dan penegakan hukum," tutur Yustinus.

Baca Juga: Penerimaan negara rendah lantaran pembangunan terlalu bergantung pada BUMN

Pakar perpajakan DDTC, Bawono Kristiaji mengingatkan, pengampunan pajak idealnya hanya dilaksanakan sekali saja per generasi. Jika dilaksanakan lebih dari sekali, bisa memunculkan risiko moral hazard. Wajib pajak bisa beranggapan bahwa pengampunan pajak bisa dilakukan berkali-kali. "Ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak atau pemerintah," ujar Bawono.

Tapi, Ketua Badan Otonom HIPMI Tax Center Ajib Hamdani berpendapat, tax amnesty jilid kedua akan berefek positif bagi investasi. Saat ini masih banyak dana yang terparkir di luar Indonesia karena orang-orang masih cenderung wait and see. Ajib optimistis, pelaksanaan tax amnesty jilid kedua akan mendorong kembalinya uang-uang orang Indonesia yang terparkir di luar negeri.

Bagikan

Berita Terbaru

Konser Musik Masih Semarak
| Minggu, 22 November 2026 | 06:36 WIB

Konser Musik Masih Semarak

Di balik ramainya konser musik, ada penonton yang rela menyiasati kocek agar bisa menikmati keseruan hiburan secara langsung.

Kemarau Menguji Ketahanan Budidaya Ikan
| Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Kemarau Menguji Ketahanan Budidaya Ikan

Kemarau panjang menekan pasokan ikan air tawar ke pasar, memicu kenaikan harga jual sekaligus menambah beban biaya produ

 
Never Enough
| Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Never Enough

​Motivasi hidup ini laksana api, energi yang dapat menghangatkan serta menggairahkan. Tanpanya, hidup akan kehilangan kehangatan.

Menangkap Peluang dari Ekosistem Gaya Hidup
| Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Menangkap Peluang dari Ekosistem Gaya Hidup

Ekosistem lifestyle menjadi ladang baru bagi perbankan untuk memperluas transaksi, memperkuat loyalitas, dan membidik nasabah baru.

Vanda Tricolor dan Vanda Suavis
| Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Vanda Tricolor dan Vanda Suavis

​Tahun 1848, kembali spesimen Vanda dari Jawa ini berbunga dan ternyata lain dari spesimen yang berbunga pada 1847.

Ancaman Perlambatan
| Minggu, 22 November 2026 | 06:10 WIB

Ancaman Perlambatan

Jika The Fed menaikkan bunga sementara rupiah tertekan, aset keuangan domestik bisa kehilangan daya tarik dan modal asing keluar. 

Tantangan KEJU Menghitung & Menekan Emisi Karbon
| Minggu, 22 November 2026 | 05:55 WIB

Tantangan KEJU Menghitung & Menekan Emisi Karbon

Di tengah kenaikan produksi, PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU), produsen keju Prochiz, menghadapi tantangan menekan jejak em

 
Lembaga Khusus Dana Pesangon akan Mengubah Peta Industri Dana Pensiun
| Minggu, 22 November 2026 | 05:54 WIB

Lembaga Khusus Dana Pesangon akan Mengubah Peta Industri Dana Pensiun

OJK menyebut dana kompensasi pesangon yang selama ini dikelola industri mencapai sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun.​

Mobil Listrik Melaju Lebih Kencang dari Stasiun Pengisian
| Minggu, 22 November 2026 | 05:50 WIB

Mobil Listrik Melaju Lebih Kencang dari Stasiun Pengisian

Mendekati akhir tahun, jumlah SPKLU yang beroperasi masih jauh dari target pemerintah yang tertuang dalam roadmap. Kenapa?

Harga Nikel Tertekan Surplus, Prospek INCO, ANTM, dan MBMA Bergantung pada RKAB 2027
| Minggu, 22 November 2026 | 05:31 WIB

Harga Nikel Tertekan Surplus, Prospek INCO, ANTM, dan MBMA Bergantung pada RKAB 2027

Surplus nikel di pasar global diprediksi akan melebar menjadi 70.000 ton pada 2027 seiring produksi yang lebih tinggi dibandingkan konsumsi.

INDEKS BERITA