Pentingnya Mitigasi

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:00 WIB
Pentingnya Mitigasi
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panik dan kaget. Inilah yang dirasakan masyarakat di kaki Gunung Semeru. Secara tiba-tiba, Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi.

Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak masyarakat yang terkena dampak masih beraktivitas seperti biasa. Saat tiba-tiba Gunung Semeru meletus, barulah masyarakat berlarian panik tanpa persiapan apa-apa.

Korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru per Senin (6/12/2021) pukul 11.10 WIB menjadi 15 orang. Selain itu, 27 orang hilang. Hingga saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan pengecekan untuk memastikan   korban. Selain itu, 1.707 warga mengungsi di 19 titik pengungsian.

Musibah meletusnya Gunung Semeru menjadi sorotan masyarakat luas. Banyak yang menduga, otoritas di wilayah terdampak tidak memberikan peringatan dini terkait erupsi Gunung Semeru. Ini menandakan buruknya mitigasi yang ada.

Tapi dugaan ini dibantah oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM. Melansir dari akun resmi @PVMBG_ pada 5 Desember, PVMBG menulis bahwa Gunung Semeru berada di level II (Waspada) sejak Mei 2012, karena hampir setiap hari ada letusan/erupsi dengan jumlah rata-rata 25 kejadian.

Selain itu, aktivitas Gunung Semeru selalu diinfokan melalui WhatsApp Group yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemda, BPBD, relawan, dan instansi terkait lainnya, termasuk kejadian guguran lava pada 1 Desember. Ini menandakan, peringatan dini akan bahaya guguran awan panas telah disampaikan jauh-jauh hari.

Namun, melihat ketidaksiapan masyarakat  sekitar wilayah Gunung Semeru, memang mitigasi bencana warga sekitar tidak diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah Daerah. Di sisi lain, warga  juga abai atas peringatan yang dikeluarkan.

Indonesia bukan sekali ini mengalami erupsi gunung berapi. Terkait kebijakan penanggulangan bencana, sudah saatnya pemerintah memikirkan langkah tegas terkait mitigasi yang mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pemerintah Daerah yang rawan bencana jangan hanya sekadar memberikan imbauan dan edukasi semata, namun harus ada pelatihan simulasi menghadapi bencana.

Harus ada jalur evakuasi jika hendak berlindung saat terjadi bencana. Peralatan dan fasilitas bencana pun harus siap. Memang ini memakan biaya, namun langkah ini bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa.                                             

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler