Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panik dan kaget. Inilah yang dirasakan masyarakat di kaki Gunung Semeru. Secara tiba-tiba, Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi.
Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak masyarakat yang terkena dampak masih beraktivitas seperti biasa. Saat tiba-tiba Gunung Semeru meletus, barulah masyarakat berlarian panik tanpa persiapan apa-apa.
Korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru per Senin (6/12/2021) pukul 11.10 WIB menjadi 15 orang. Selain itu, 27 orang hilang. Hingga saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan pengecekan untuk memastikan korban. Selain itu, 1.707 warga mengungsi di 19 titik pengungsian.
Musibah meletusnya Gunung Semeru menjadi sorotan masyarakat luas. Banyak yang menduga, otoritas di wilayah terdampak tidak memberikan peringatan dini terkait erupsi Gunung Semeru. Ini menandakan buruknya mitigasi yang ada.
Tapi dugaan ini dibantah oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM. Melansir dari akun resmi @PVMBG_ pada 5 Desember, PVMBG menulis bahwa Gunung Semeru berada di level II (Waspada) sejak Mei 2012, karena hampir setiap hari ada letusan/erupsi dengan jumlah rata-rata 25 kejadian.
Selain itu, aktivitas Gunung Semeru selalu diinfokan melalui WhatsApp Group yang terdiri dari unsur masyarakat, Pemda, BPBD, relawan, dan instansi terkait lainnya, termasuk kejadian guguran lava pada 1 Desember. Ini menandakan, peringatan dini akan bahaya guguran awan panas telah disampaikan jauh-jauh hari.
Namun, melihat ketidaksiapan masyarakat sekitar wilayah Gunung Semeru, memang mitigasi bencana warga sekitar tidak diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah Daerah. Di sisi lain, warga juga abai atas peringatan yang dikeluarkan.
Indonesia bukan sekali ini mengalami erupsi gunung berapi. Terkait kebijakan penanggulangan bencana, sudah saatnya pemerintah memikirkan langkah tegas terkait mitigasi yang mengutamakan keselamatan masyarakat.
Pemerintah Daerah yang rawan bencana jangan hanya sekadar memberikan imbauan dan edukasi semata, namun harus ada pelatihan simulasi menghadapi bencana.
Harus ada jalur evakuasi jika hendak berlindung saat terjadi bencana. Peralatan dan fasilitas bencana pun harus siap. Memang ini memakan biaya, namun langkah ini bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa.
