Perampasan Aset

Senin, 21 Maret 2022 | 09:00 WIB
Perampasan Aset
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomdjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hiruk pikuk kelanjutan kasus perdagangan opsi biner (binary option) menggunakan robot trading masih terdengar. Belakangan, ramai kisah affiliator Doni Salmanan dan Indra Kenz yang ikut menjadi tersangka, dengan tuduhan melakukan penipuan soal perdagangan opsi biner.

Yang juga ramai jadi pembicaraan, para affiliator yang juga mendapat julukan sebagai crazy rich tersebut kini dimiskinkan. Penegak hukum bekerja dengan cepat melakukan penyitaan terhadap harta-harta yang dimiliki keduanya.

Nilainya memang terhitung fantastis. Harta milik Doni Salmanan yang disita penegak hukum nilainya berkisar Rp 50 miliar. Sementara proyeksi harta Indra Kenz yang akan disita mencapai Rp 57,2 miliar. Dua pekan yang lalu, kepolisian baru menyita harta Indra Kenz setara Rp 43,5 miliar.

Kinerja sigap para penegak hukum ini patut diapresiasi. Kepolisian juga sudah menangkap sebagian pengelola entitas yang menawarkan investasi ilegal memakai robot trading dan masih memburu sisanya. Harapannya, para penegak hukum juga bergerak cepat melakukan penyitaan aset para pengelola investasi ilegal tersebut.

Selain itu, ada harapan gerak cepat penegak hukum juga bisa berjalan di kasus-kasus korupsi. Apalagi, perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi saat ini dianggap masih kurang optimal. Ini terutama terkait penyitaan aset milik terpidana korupsi yang ada di luar negeri.

Padahal, wacana memiskinkan koruptor dengan perampasan aset ini sudah didengungkan sejak lama. Setahun silam, Presiden Joko Widodo telah menyatakan dengan tegas para koruptor harus dimiskinkan.

Awal bulan ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menyatakan hal serupa. Menurut dia, pelaku tindak pidana korupsi lebih takut dimiskinkan ketimbang dipenjara.

Penegak hukum saat ini bergantung pada aturan dalam UU Tipikor UU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat kasus-kasus korupsi. Sayangnya, beleid yang sudah ada masih kalah canggih mengatasi strategi para koruptor menyimpan uang dan harta mereka.

Karena itu, kehadiran beleid soal perampasan aset terkait tindak pidana menjadi penting. Presiden Jokowi sejatinya menargetkan undang-undang soal perampasan aset ini bisa selesai dibahas pada tahun ini. Namun kenyataannya, RUU Perampasan Aset kembali tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.  

Bagikan

Berita Terbaru

Polemik Perampasan Aset
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:05 WIB

Polemik Perampasan Aset

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai proses penyusunan UU cenderung tertutup, draf dan dokumen tak dibuka secara transparan.

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh

Kenaikan konsumsi belum mencerminkan pemulihan daya beli akibat tekanan harga dan pendapatan.           

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar

Di tengah fluktuasi pasar yang sulit diprediksi, instrumen investasi klasik seperti emas dan dolar AS menjadi pilihan investor.

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:50 WIB

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat

BCA dan BRI bersaing ketat memperebutkan posisi dengan tabungan terbesar. Per September 2026, tabungan BCA Rp 640 triliun dan BRI Rp 637 triliun.

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:30 WIB

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai

Kebutuhan impor yang meningkat, permintaan global yang melemah, serta aliran modal asing yang menyusut menjadi tantangan.

Reformasi Bursa dan Transparansi Kepemilikan Saham
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:25 WIB

Reformasi Bursa dan Transparansi Kepemilikan Saham

Persoalannya saat ini adalah kepemilikan di bawah 5% tidak selalu berarti kepemilikan yang independen. 

Jumlah Pengelola Dana Pensiun Terus Menciut
| Sabtu, 21 November 2026 | 04:40 WIB

Jumlah Pengelola Dana Pensiun Terus Menciut

OJK mencatat, pengelola dapen pada tahun 2021 masih mencapai 213 entitas, namun terus menurun menjadi 179 dapen pada Agustus 2026.

Daya Intiguna Yasa (MDIY) Tambah Kapasitas Gudang
| Sabtu, 21 November 2026 | 04:30 WIB

Daya Intiguna Yasa (MDIY) Tambah Kapasitas Gudang

MDIY mengandalkan optimalisasi infrastruktur pergudangan dan sistem distribusi. Tujuannya, menjaga ketersediaan produk di seluruh jaringan toko.

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor
| Jumat, 20 November 2026 | 22:08 WIB

Euforia Investor Baru Dongkrak Saham POLA, Sinyal Bahaya Ini Wajib Dicermati Investor

Kenaikan saham POLA saat ini lebih banyak mencerminkan ekspektasi pasar terhadap masuknya investor strategis dan potensi transformasi bisnis.

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC
| Jumat, 20 November 2026 | 18:33 WIB

Aturan Baru BEI Ubah Peta Portofolio: MI Kini Wajib Hitung Ulang Risiko HSC

Penghapusan saham dari indeks acuan juga berpotensi mengurangi minat MI, khususnya dalam jangka pendek.

INDEKS BERITA

Terpopuler