Perang Dagang Menekan Kinerja Polychem (ADMG)

Selasa, 06 Agustus 2019 | 06:07 WIB
Perang Dagang Menekan Kinerja Polychem (ADMG)
[]
Reporter: Kenia Intan | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Enam bulan pertama tahun ini menjadi masa-masa berat bagi PT Polychem Indonesia Tbk.

Emiten berkode saham ADMG di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu mengalami kerugian akibat dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) melawan Tiongkok.

Produk Polychem juga tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

Alhasil, pendapatan bersih mereka pada semester I-2019 tergerus hingga 35,05% year on year (yoy) menjadi US$ 118,54 juta.

Polychem Indonesia juga mencatatkan rugi bersih senilai US$ 10,29 juta.

Padahal di periode yang sama tahun lalu, perusahaan ini mampu mencatatkan keuntungan hingga US$ 9,79 juta.

Sekretaris Perusahaan PT Polychem Indonesia Tbk, Chandra Tjong membenarkan bahwa penurunan kinerja perusahaan disebabkan oleh efek perang dagang antara AS dan China.

Pasalnya terjadi selisih harga yang cukup jauh antara bahan baku ethylene dan harga jual produk monoethylene glicol (MEG).

Menurut catatannya, selisih harga sempat mencapai US$ 398 per ton atau sekitar 39,3% dari harga ethylene.

"Tertinggi selisihnya di bulan Februari 2019, dengan harga rata-rata Ethylene US$ 1012,5 per ton sedangkan harga MEG sebesar US$ 614,5 per ton," jelas Chandra kepada KONTAN, Senin (5/8).

Mengurangi kapasitas produksi

Nah, untuk mengantisipasi membengkaknya nilai kerugian tersebut, manajemen Polychem Indonesia memutuskan untuk mengurangi kapasitas produksi MEG.

Bahkan, pabrik chemical ADMG yang semula beroperasi dua plant saat ini hanya menjadi satu plant saja.

Chandra Tjong juga bilang, selain perang dagang, kondisi perusahaan juga dipersulit dengan impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang membanjiri pasar dalam negeri.

Kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemdag) melalui Permendag Nomor 64 Tahun 2017 itu memang membuka importir umum dalam mengimpor barang.

Hasilnya, menurut Chandra, impor tidak terkontrol melalui Pusat Logistik Berikat (PLB). Akibatnya, produk ADMG tidak terserap di pasar dalam negeri.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, manajemen perusahaan ini berusaha menekan biaya produksi dengan peremajaan mesin, khususnya di pabrik polyester yang memproduksi Drawn Texturized Yarn (DTY).

Adapun mesin baru itu berkapasitas dua kali lipat dari mesin lama. Sementara, kapasitas produksi pabrik Polyester masih tetap sama.

Pinta Permendag dicabut

Akibat dari terdampaknya kinerja keuangan, ADMG juga turut mendukung Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFi) yang meminta dan mengimbau pemerintah untuk mencabut Permendag No 64 Tahun 2017 serta meninjau kembali kebijakan PLB.

"Selama perang dagang AS-China masih berlanjut dan pemerintah tidak segera mencabut Permendag No 64 tahun 2017, maka kondisi seperti ini akan terus berlanjut," ungkap Chandra.

Sebagai informasi, pendapatan Polychem Indonesia dari segmen polyester pada semester pertama tahun ini tercatat US$ 48,84 juta, turun 17% secara yoy.

Sementara dari segmen Ethilene Glycol dan Petrokimia berkontribusi US$ 69,69 juta, juga menyusut sampai 43,58% secara yoy.

Sebagai gambaran, sampai semester I-2019, total aset ADMG sebesar US$ 266,98 juta, menurun 4,8% dibandingkan posisi akhir tahun 2018 yang sebesar Rp 280,67 juta.

Perinciannya, aset lancar US$ 119,85 juta dan aset tidak lancar US$ 147,12 juta.

Sementara itu, nilai kewajiban ADMG hingga separuh pertama tahun ini US$ 32,71 juta, turun 11,35% dari posisi akhir tahun 2018 yang sebesar US$ 36,9 juta.

Perinciannya, liabilitas jangka pendek senilai US$ 21,26 juta dan liabilitas jangka panjang US$ 11,44 juta.

Adapun ekuitas ADMG juga menyusut 3,8% menjadi US$ 234,27 juta.

Bagikan

Berita Terbaru

Pertumbuhan 5,61%
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:10 WIB

Pertumbuhan 5,61%

Efek lain pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal pertama pertama tahun ini, nilai tukar rupiah justru tumbang.

Nasib Rupiah: Pertemuan Xi-Trump Jadi Penentu Arah Selanjutnya
| Jumat, 15 Mei 2026 | 06:00 WIB

Nasib Rupiah: Pertemuan Xi-Trump Jadi Penentu Arah Selanjutnya

Rupiah melemah 0,3% ke Rp 17.529 per dolar AS pada Kamis (14/5). Ketahui proyeksi pergerakan rupiah Senin (18/5).

Saham Pilihan Pemberi Cuan Semakin Tertekan
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:45 WIB

Saham Pilihan Pemberi Cuan Semakin Tertekan

Indeks MSCI mendepak keluar saham-saham asal BEI dari konstituennya. Indeks FTSE Russell juga memberikan sinyal menghapus saham HSC. ​

DHE SDA Dongkrak Likuiditas Himbara Besar
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30 WIB

DHE SDA Dongkrak Likuiditas Himbara Besar

Mulai 1 Juni 2026, 100% DHE SDA wajib parkir di Himbara. Bank Mandiri dan BSI siap, tapi ada potensi risiko likuiditas jika salah kelola. 

Dapen Masih Tumbuh Meski Pasar Tertakan
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:20 WIB

Dapen Masih Tumbuh Meski Pasar Tertakan

Aset dapen sukarela mencapai Rp 408,8 triliun hingga kuartal I-2026, alias meningkat 6,71% secara tahunan

Nadiem Makarim Terancam Hukuman Lebih Lama
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:15 WIB

Nadiem Makarim Terancam Hukuman Lebih Lama

Jaksa menuntut Nadiem dengan pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan di dugaan korupsi pengadaan TIK.

Tarif Tiket Penerbangan Semakin Melayang
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:15 WIB

Tarif Tiket Penerbangan Semakin Melayang

Kementerian Perhubungan mengerek besaran biaya tambahan alias fuel surcharge untuk tarif maskapai ekonomi.

Aplikator Tunggu Skema Pembagian Hasil Roda Empat
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:15 WIB

Aplikator Tunggu Skema Pembagian Hasil Roda Empat

Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menyoroti belum adanya pembahasan bagi hasil layanan roda empat online.

Investor Mengeluhkan Iklim Investasi Indonesia
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:10 WIB

Investor Mengeluhkan Iklim Investasi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto segera membuat Satuan Tugas atau Satgas Deregulasi untuk memperlancar investasi.

Proyek Kilang Tuban Siap Masuk Tender Kontraktor
| Jumat, 15 Mei 2026 | 05:05 WIB

Proyek Kilang Tuban Siap Masuk Tender Kontraktor

Pemerintah memerintahkan Pertamina untuk segera mempercepat pengerjaan proyek kilang Tuban yang bernilai sekitar US$ 23 miliar.

INDEKS BERITA