Perang Pendapat

Selasa, 05 April 2022 | 08:00 WIB
Perang Pendapat
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sadarkah Anda bahwa perang pendapat di zaman now ini sangat luar biasa? Setiap orang punya “toa-nya” dengan sosial medianya. Jaringan pertemanan dan follower yang berbeda membuat pertempuran antar kubu ini pun bisa jadi langgeng.

Awalnya  pertentangan antar kubu ini memang sengaja dibuat. Bisa dilihat dari berbagai acara debat di televisi. Acara debat yang banyak ditonton adalah debat yang sengaja memecah pembicara ke dua kubu. 

Celakanya kubu-kubuan yang awalnya gimmick untuk membuat debat lebih seru, dilihat banyak orang sebagai pakem untuk melihat semua persoalan. Padahal sesengit-sengitnya perdebatan di depan layar, tidak menjadi cerminan yang terjadi di belakang layar.

Pada umumnya para pembicara itu cukup dewasa untuk mau duduk mendengar pendapat lawan bicaranya.   

Perdebatan yang dijadikan tontonan itu pun tidak pernah mampu membuat kita mau duduk berdebat sebagai manusia dewasa dengan pemikiran terbuka. Apalagi saat semua orang bisa melemparkan unek-uneknya di sosial media.

Akhirnya dua pendapat yang saling bertentangan pun terus ada, bagai api di dalam sekam. Sekali-kali meledak karena para pelaku membawanya ke polisi dengan dasar pencemaran nama baik dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Akibatnya, muncul sisi ektrem satu lagi. Setelah puluhan tahun negeri ini kehilangan orang-orang terbaiknya, kini para pakar yang tersisa pun enggan bersuara. 

Celakanya, saat perang pendapat ini dibutuhkan untuk kemaslahatan seluruh negeri, tak ada yang mau bersuara berbeda. Contohnya, perang pendapat antara para ekonom dan pelaku di pasar finansial dan bank sentral Amerika mengenai inflasi. Di negeri seberang sana, pasar dan The Fed berselisih pendapat mengenai angka inflasi.

Bank sentral Amerika itu ngotot dengan keyakinannya inflasi di 2%-an, sementara pasar melihat inflasi yang lebih tinggi bahkan ada yang memproyeksikan sampai 10%. 

Para investor yang melihat perdebatan ini tentu bisa memilih siapa yang akan mereka percayai. Tapi di Indonesia perseteruan antara para ekonom dan bank sentral tidak banyak terdengar.

Apa pun yang dikatakan Bank Indonesia biasanya diamini. Walau mungkin angka-angka inflasi yang disajikan oleh BPS perlu “dikalibrasi ulang” untuk bisa menunjukkan angka inflasi yang lebih riil. Jadi sebagai investor kita hanya bisa membaca tanda-tanda dengan lebih bijak.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler