Perdagangan Lima Saham Ini Disetop Gara-Gara Kasus Jiwasraya

Jumat, 24 Januari 2020 | 06:56 WIB
Perdagangan Lima Saham Ini Disetop Gara-Gara Kasus Jiwasraya
[ILUSTRASI. Pekerja melintas di dekat layar pergerakan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (27/12) ditutup menguat 0,16 persen atau 9,87 poin ke level 6.329,31. ANTARA FOTO/Indri]
Reporter: Benedicta Prima, Nur Qolbi | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham lima emiten beserta warannya atas perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Suspensi ini memiliki hubungan dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya.

Saham yang dihentikan sementara perdagangannya tersebut yaitu PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT SMR Utama Tbk (SMRU) serta PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM).

Saham PT Hanson International Tbk (MYRX) dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), yang sudah disuspensi mulai 16 Januari 2020 dan 2 Mei 2019, juga dilanjutkan suspensinya.

Baca Juga: Aset Disita Kejaksaan, Nasib Bisnis Benny Tjokro Terdesak

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo membenarkan suspensi ini terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. "Mestinya iya (terkait Jiwasraya)," kata Laksono, Kamis (23/1).

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi di Asuransi Jiwasraya, Kejaksaan Agung menahan bos Hanson Benny Tjokrosaputro. Selain itu petinggi IIKP dan TRAM Heru Hidayat juga ditahan.

Laksono menyebut, suspensi baru akan dibuka bila pemeriksaan oleh aparat penegak hukum atas kasus tersebut dianggap selesai.

Baca Juga: Ikut Menelisik Kasus Jiwasraya, DPR Bentuk Tiga Panja

Analis Sucor Sekuritas Hendriko Gani berpendapat, penghentian lima saham ini tidak akan berpengaruh banyak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pasalnya, sebelum suspensi, perdagangan kelima saham tersebut memang tidak likuid. "Mungkin yang berubah yaitu psikologis investor karena sahamnya nyangkut," ungkap dia.

Memang, sepanjang 2019 lalu, harga kelima saham ini merosot dalam. Bahkan harga saham MYRX, TRAM, IIKP dan SMRU sudah mentok di harga Rp 50 per saham.

Baca Juga: Jiwasraya bakal cicil tunggakan ke nasabah di kuartal I ini, bagaimana caranya?

Kinerja emiten-emiten ini pun, menilik laporan keuangannya, mengalami penurunan pendapatan atau mencetak rugi. Hanya IIKP yang masih mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih.

Melihat pertumbuhan yang kurang bagus ini, Hendriko menyarankan, investor menjual saham-saham yang tergolong gocap tersebut apabila suspensi telah dibuka.

Upaya Hanson (MYRX) menyelesaikan utang

Sementara itu, di tengah susutnya kepercayaan investor, Hanson berjanji menyelesaikan utang, yang sebagian sudah mengalami gagal bayar, baik kepada bank maupun nasabah individu.

Baca Juga: Grup Djarum Menambah Kepemilikan di Sarana Menara Nusantara (TOWR)

Manajemen Hanson mengatakan, pihaknya menawarkan kavling properti di New Maja Raya. Namun beberapa nasabah menolak opsi tersebut.

Head of Public Relation Hanson International Dessy A. Putri menjelaskan, perusahaan  memiliki opsi lain, yaitu mengonversi utang menjadi modal saham.

Baca Juga: Batal Akuisisi, Maha Properti Kejar Pertumbuhan Organik

Jika pemegang saham setuju, Hanson akan melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau mencari investor strategis. "Itu opsi yang ditawarkan, tapi belum ada update lagi," jelas Dessy, Kamis (23/1).

Sejumlah utang MYRX misalnya, gagal bayar pokok dan bunga utang jatuh tempo 27 Agustus 2019 kepada Bank Victoria International Tbk sebesar Rp 20,5 miliar. Juga gagal bayar terhadap dua seri medium term notes (MTN). Sedangkan utang kepada individu, Hanson sebelumnya menyebutkan mencapai Rp 2,54 triliun. 

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler