Reporter: Filemon Agung | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk Komite Bersama untuk menghitung dana kompensasi bagi daerah-daerah terdampak oil spill atau tumpahan minyak sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ).
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menyebutkan, Pertamina menggandeng Pemda, Dinas terkait serta Kepala Desa yang wilayahnya terdampak tumpahan minyak ini untuk menentukan kompensasi "Sosialisasi sudah sejak awal dilakukan, ini agar kompensasi yang diberikan seadil-adilnya," kata Fajriyah kepada KONTAN, tanpa memberitahu berapa nilai kompensasi yang akan diberikan, serta seperti apa skema yang akan dilakukan.
Bahkan, Fajriyah juga belum bisa memberitahu, sampai hampir sebulan sejak kejadian ini, sudah berapa wilayah yang terkena dampaknya.
Namun, pada pekan lalu Pertamina mencatat sudah ada lebih dari 10 desa yang terkena dampak dari tumpahan minyak Sumur YYA-1 itu. Antara lain delapan desa tersebar di Karawang, dua desa di Bekasi serta tujuh pantai yang terpapar. "Intinya Pertamina bertanggung jawab dan memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan," tegas Fajriyah.
Dalam penanganan tumpahan minyak, Pertamina kini menambah unit oil boom untuk menahan laju tumpahan minyak di perairan. Adapun oil boom yang disebar mencapai 3.500 meter dan hampir 3/4 lingkaran anjungan.
Penambahan unit oil boom ini juga dibarengi dengan penambahan unit giant octopus yang berfungsi menyerap minyak yang tertampung.
Fajriyah mengklaim, volume minyak yang keluar dari Blok ONWJ itu juga berangsur berkurang. Hanya saja, ia belum bisa merinci volume itu, tapi sebelumnya, tumpahan minyak disebut tinggal 3.000 barel per hari.
Upaya penanganan
Hingga saat ini, pengeboran sumur demi menutup kebocoran sumur YYA-1 telah dimulai sejak 1 Agustus lalu dan terus berlanjut. Sampai sekarang, kedalaman pengeboran sumur sudah sekitar 1.700 feet dari target sedalam 9.000 feet. "Pengeboran masih berlangsung untuk delapan minggu ke depan," jelas Fajriyah.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menyebutkan, pemerintah terus melakukan penambahan jumlah tim baik dari dalam negeri maupun luar negeri utuk menangani oil spill. "Kita juga membuat semacam bak penampung di area tumpahan minyak untuk kemudian disedot," ujarnya.
Adapun saat ini, rig yang diperbantukan telah tiba di lokasi. Rig yang dimaksud adalah Rig Soehanah milik PT Apexindo Pratama Duta.
Adapun, kebocoran gas dan tumpahan minyak itu dikategorikan level tier-1.
Pengamat Energi dan Ekonomi dari Universitas Gajah Madha, Fahmy Radhi menyebutkan, Pertamina harus fokus menanggulangi kebocoran itu. Jika tidak bisa, ini akan berdampak pada penurunan corporate image. Kondisi ini sama halnya dengan kasus lumpur Lapindo yang hingga kini masih berpengaruh ke image Group Bakrie.
Produksi mini lifting rendah
Di sisi lain, kinerja anak usaha Pertamina, Pertamina EP tengah menjadi sorotan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ini terkait capaian lifting atau migas siap jual yang masih rendah.
Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengatakan, tidak optimalnya lifting dipengaruhi oleh produksi. Rata-rata produksi Pertamina EP belum mencapai target sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Minyak hasil produksi belum terangkut akibat jadwal pengangkutan beragam dari kapal tanker.
Mengutip data SKK Migas, lifting minyak Pertamina EP semester I tercatat 75.293 barel oil per day (bopd) atau 89% dari target APBN 2019 sebesar 85.000 bopd. Sementara itu, lifting gas sebesar 768 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) atau baru 95% dari target APBN 2019 sebesar 810 mmscfd.
Dirut PHE Meidawati menyebut PHE OSES dan PHE ONWJ terus mengupayakan beberapa rencana kerja dan saat ini berlangsung untuk bisa memenuhi target sesuai dengan anggaran negara.
