Pertamina Bersama Pemda, Bentuk Komite Bahas Kompensasi Tumpahan Minyak YYA-1 ONWJ

Rabu, 07 Agustus 2019 | 07:35 WIB
Pertamina Bersama Pemda, Bentuk Komite Bahas Kompensasi Tumpahan Minyak YYA-1 ONWJ
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. PT Pertamina bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk Komite Bersama untuk menghitung dana kompensasi bagi daerah-daerah terdampak oil spill atau tumpahan minyak sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menyebutkan, Pertamina menggandeng Pemda, Dinas terkait serta Kepala Desa yang wilayahnya terdampak tumpahan minyak ini untuk menentukan kompensasi "Sosialisasi sudah sejak awal dilakukan, ini agar kompensasi yang diberikan seadil-adilnya," kata Fajriyah kepada KONTAN, tanpa memberitahu berapa nilai kompensasi yang akan diberikan, serta seperti apa skema yang akan dilakukan.

Bahkan, Fajriyah juga belum bisa memberitahu, sampai hampir sebulan sejak kejadian ini, sudah berapa wilayah yang terkena dampaknya.

Namun, pada pekan lalu Pertamina mencatat sudah ada lebih dari 10 desa yang terkena dampak dari tumpahan minyak Sumur YYA-1 itu. Antara lain delapan desa tersebar di Karawang, dua desa di Bekasi serta tujuh pantai yang terpapar. "Intinya Pertamina bertanggung jawab dan memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan," tegas Fajriyah.

Dalam penanganan tumpahan minyak, Pertamina kini menambah unit oil boom untuk menahan laju tumpahan minyak di perairan. Adapun oil boom yang disebar mencapai 3.500 meter dan hampir 3/4 lingkaran anjungan.

Penambahan unit oil boom ini juga dibarengi dengan penambahan unit giant octopus yang berfungsi menyerap minyak yang tertampung.

Fajriyah mengklaim, volume minyak yang keluar dari Blok ONWJ itu juga berangsur berkurang. Hanya saja, ia belum bisa merinci volume itu, tapi sebelumnya, tumpahan minyak disebut tinggal 3.000 barel per hari.

Upaya penanganan

Hingga saat ini, pengeboran sumur demi menutup kebocoran sumur YYA-1 telah dimulai sejak 1 Agustus lalu dan terus berlanjut. Sampai sekarang, kedalaman pengeboran sumur sudah sekitar 1.700 feet dari target sedalam 9.000 feet. "Pengeboran masih berlangsung untuk delapan minggu ke depan," jelas Fajriyah.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menyebutkan, pemerintah terus melakukan penambahan jumlah tim baik dari dalam negeri maupun luar negeri utuk menangani oil spill. "Kita juga membuat semacam bak penampung di area tumpahan minyak untuk kemudian disedot," ujarnya.

Adapun saat ini, rig yang diperbantukan telah tiba di lokasi. Rig yang dimaksud adalah Rig Soehanah milik PT Apexindo Pratama Duta.

Adapun, kebocoran gas dan tumpahan minyak itu dikategorikan level tier-1.

Pengamat Energi dan Ekonomi dari Universitas Gajah Madha, Fahmy Radhi menyebutkan, Pertamina harus fokus menanggulangi kebocoran itu. Jika tidak bisa, ini akan berdampak pada penurunan corporate image. Kondisi ini sama halnya dengan kasus lumpur Lapindo yang hingga kini masih berpengaruh ke image Group Bakrie.

Produksi mini lifting rendah

Di sisi lain, kinerja anak usaha Pertamina, Pertamina EP tengah menjadi sorotan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ini terkait capaian lifting atau migas siap jual yang masih rendah.

Presiden Direktur PT Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengatakan, tidak optimalnya lifting dipengaruhi oleh produksi. Rata-rata produksi Pertamina EP belum mencapai target sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Minyak hasil produksi belum terangkut akibat jadwal pengangkutan beragam dari kapal tanker.

Mengutip data SKK Migas, lifting minyak Pertamina EP semester I tercatat 75.293 barel oil per day (bopd) atau 89% dari target APBN 2019 sebesar 85.000 bopd. Sementara itu, lifting gas sebesar 768 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) atau baru 95% dari target APBN 2019 sebesar 810 mmscfd.

Dirut PHE Meidawati menyebut PHE OSES dan PHE ONWJ terus mengupayakan beberapa rencana kerja dan saat ini berlangsung untuk bisa memenuhi target sesuai dengan anggaran negara.

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat
| Jumat, 20 November 2026 | 12:46 WIB

Harga Komoditas Melemah, Kinerja PT Timah (TINS) Diproyeksi Melambat

Ryan memperkirakan momentum laba TINS akan melambat pada kuartal IV–2026 seiring dengan penurunan harga rata-rata timah di LME.

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah
| Jumat, 20 November 2026 | 09:27 WIB

Likuiditas Perbankan Tertekan dari Berbagai Arah

Likuiditas kian tertekan dari berbagai arah, mulai dari seretnya pertumbuhan DPK, potensi arus modal keluar, hingga pengembalian dana SAL

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?
| Jumat, 20 November 2026 | 09:00 WIB

Harga Emas di Titik Terendah 2026, Prospek 2027 Masih Cerah?

Ada kemungkinan positif mengenai pemulihan emas ke US$ 4.000-US$ 4.150 dengan syarat, tekanan dolar AS mereda dan tingkat suku bunga mulai turun.

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar
| Jumat, 20 November 2026 | 08:26 WIB

PSGO Sebar Dividen Interim Tahun 2026 Rp 113,10 Miliar

Setiap pemegang saham PT Palma Serasih Tbk (PSGO) akan menerima dividen interim PSGO sebesar Rp 6 per saham. ​

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027
| Jumat, 20 November 2026 | 08:23 WIB

PZZA Siap Renovasi 110 Gerai dan Tambah Outlet Pada 2027

Manajemen PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) menargetkan, 100 hingga 110 gerai di Indonesia direnovasi.​

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru
| Jumat, 20 November 2026 | 08:16 WIB

Untuk Meyakinkan MSCI, Otoritas Bursa Siap Terbitkan Sanksi Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan sanksi baru untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum bagi para pelaku manipulasi pasar modal.

Industri Pupuk Minta Kepastian Alokasi Gas
| Jumat, 20 November 2026 | 07:45 WIB

Industri Pupuk Minta Kepastian Alokasi Gas

Bagi indsutri pupuk, keberadaan gas alam bukan hanya sebagai sumber energi melainkan juga bahan baku utama.

Bunga Utang Berisiko Makin Tekan Fiskal
| Jumat, 20 November 2026 | 07:41 WIB

Bunga Utang Berisiko Makin Tekan Fiskal

Kenaikan BI rate biasanya lebih cepat memengaruhi yield SBN bertenor pendek                         

Belanja Online Masyarakat Semakin Receh
| Jumat, 20 November 2026 | 07:34 WIB

Belanja Online Masyarakat Semakin Receh

Kemudahan akses pembiayaan turut mewarnai perubahan pola konsumsi masyarakat                        

BI Rate Naik, Beban Emiten Properti Kian Berat
| Jumat, 20 November 2026 | 07:30 WIB

BI Rate Naik, Beban Emiten Properti Kian Berat

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6% menambah beban industri properti yang masih berjuang menjaga pertumbuhan penjualan. 

INDEKS BERITA

Terpopuler