Pertaruhan Independensi BI di Tangan Parlemen
Kamis, 13 Maret 2025 | 04:46 WIB
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diam-diam ngebut, membahas revisi Undang-Undang (UU) No 4/ 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pasal mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) inkonstitusional secara bersyarat jadi pintu revisi.
DPR kini merevisi aturan ini. Dengan revisi ini, anggaran LPS tidak akan lagi berada di bawah persetujuan Menteri Keuangan. Posisi LPS ini akan menegaskan lembaga penjamin ini setara dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
