Pertumbuhan Ekonomi China Hanya Separuh dari yang dilaporkan

Minggu, 10 Maret 2019 | 08:10 WIB
Pertumbuhan Ekonomi China Hanya Separuh dari yang dilaporkan
[]
Reporter: Sumber: South China Morning Post | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Tingkat pertumbuhan ekonomi China yang sesungguhnya kemungkinan hanya separuh dari yang selama ini dilaporkan secara resmi oleh pemerintah. Kondisi itu akan terlihat jika utang-utang berkualitas buruk negeri tirai bambu ikut diperhitungkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Michael Pettis di Shanghai pekan ini. Ia adalah ekonom Amerika Serikat (AS) yang juga profesor di Universitas Peking. Ia menuding pemerintah China memelihara keberadaan "perusahaan zombie", dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang merugi. Pada gilirannya, bank memperlakukan perusahaan-perusahaan ini sebagai institusi yang layak diberikan kredit.

Ia memperingatkan bahwa utang China terkait erat dengan persepsi berlebihan pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB). "Jika kita dapat menghitung PDB dengan benar, itu mungkin setengah dari jumlah yang tercatat." katanya. 

Sejatinya bukan hanya Pettis yang melihat masalah dalam catatan resmi pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah China. Pekan ini empat ekonom menerbitkan sebuah makalah bersama yang menyebut, China kemungkinan telah melebih-lebihkan tingkat pertumbuhan tahunannya rata-rata sebesar 2% dari 2008 hingga 2016.

Pada Desember 2018, Xiang Songzuo, seorang profesor dari Universitas Renmin Cina yang pernah menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Pertanian Tiongkok juga menyampaikan hal senada. Ia mengutip laporan internal yang menyebutkan, pertumbuhan PDB China untuk 2018 bisa 1,67% atau bahkan negatif.

Sebagai perbandingan, publikasi resmi Badan Statistik China menyebut, tingkat pertumbuhan ekonomi China pada 2018 adalah 6,6%. Tahun ini pemerintah China berusaha mencapai target pertumuhan ekonomi antara 6,0% hingga 6,5%. Lebih rendah dari tahun lalu, namun tetap jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara besar lainnya.

Utang membengkak

Sementara itu, Chen Yulu, Wakil Gubernur Bank Sentral China menyampaikan, rasio total utang China terhadap PDB turun 1,5 poin persentase pada tahun 2018. Namun sejumlah kalangan khawatir angkanya bakal terus meningkat. Pettis sendiri yakin, pertumbuhan ekonomi China akan melambat secara signifikan karena tingkat utang negara yang terus membengkak.

Maklum, pemerintah China memang mendorong ekspansi kredit perbankan demi membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus untuk mencegah perlambatan ekonomi global dan meredam dampak perang perdagangan AS-Cina. 

Meski demikian, Pettis menilai potensi terjadinya krisis utang China kecil. Hanya saja, upaya pemerintah merestrukturisasi utangnya bisa berbahaya bagi perekonomian dalam jangka panjang. 

Untuk menghindari tekanan lebih jauh ke pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi hutang, ia menyarankan pemerintah China untuk mengalihkan 2%-3% PDB dari sektor negara ke rumah tangga dalam bentuk pengeluaran konsumen. Meski secara politis ia ragu langkah itu akan diambil, namun, dampaknya akan positif dalam bentuk kenaikan konsumsi rumah tangga China secara signifikan.

Bagikan

Berita Terbaru

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

INDEKS BERITA