Pertumbuhan Ekonomi China Hanya Separuh dari yang dilaporkan

Minggu, 10 Maret 2019 | 08:10 WIB
Pertumbuhan Ekonomi China Hanya Separuh dari yang dilaporkan
[]
Reporter: Sumber: South China Morning Post | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Tingkat pertumbuhan ekonomi China yang sesungguhnya kemungkinan hanya separuh dari yang selama ini dilaporkan secara resmi oleh pemerintah. Kondisi itu akan terlihat jika utang-utang berkualitas buruk negeri tirai bambu ikut diperhitungkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Michael Pettis di Shanghai pekan ini. Ia adalah ekonom Amerika Serikat (AS) yang juga profesor di Universitas Peking. Ia menuding pemerintah China memelihara keberadaan "perusahaan zombie", dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan yang merugi. Pada gilirannya, bank memperlakukan perusahaan-perusahaan ini sebagai institusi yang layak diberikan kredit.

Ia memperingatkan bahwa utang China terkait erat dengan persepsi berlebihan pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB). "Jika kita dapat menghitung PDB dengan benar, itu mungkin setengah dari jumlah yang tercatat." katanya. 

Sejatinya bukan hanya Pettis yang melihat masalah dalam catatan resmi pertumbuhan ekonomi yang dirilis pemerintah China. Pekan ini empat ekonom menerbitkan sebuah makalah bersama yang menyebut, China kemungkinan telah melebih-lebihkan tingkat pertumbuhan tahunannya rata-rata sebesar 2% dari 2008 hingga 2016.

Pada Desember 2018, Xiang Songzuo, seorang profesor dari Universitas Renmin Cina yang pernah menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Pertanian Tiongkok juga menyampaikan hal senada. Ia mengutip laporan internal yang menyebutkan, pertumbuhan PDB China untuk 2018 bisa 1,67% atau bahkan negatif.

Sebagai perbandingan, publikasi resmi Badan Statistik China menyebut, tingkat pertumbuhan ekonomi China pada 2018 adalah 6,6%. Tahun ini pemerintah China berusaha mencapai target pertumuhan ekonomi antara 6,0% hingga 6,5%. Lebih rendah dari tahun lalu, namun tetap jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara besar lainnya.

Utang membengkak

Sementara itu, Chen Yulu, Wakil Gubernur Bank Sentral China menyampaikan, rasio total utang China terhadap PDB turun 1,5 poin persentase pada tahun 2018. Namun sejumlah kalangan khawatir angkanya bakal terus meningkat. Pettis sendiri yakin, pertumbuhan ekonomi China akan melambat secara signifikan karena tingkat utang negara yang terus membengkak.

Maklum, pemerintah China memang mendorong ekspansi kredit perbankan demi membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekaligus untuk mencegah perlambatan ekonomi global dan meredam dampak perang perdagangan AS-Cina. 

Meski demikian, Pettis menilai potensi terjadinya krisis utang China kecil. Hanya saja, upaya pemerintah merestrukturisasi utangnya bisa berbahaya bagi perekonomian dalam jangka panjang. 

Untuk menghindari tekanan lebih jauh ke pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi hutang, ia menyarankan pemerintah China untuk mengalihkan 2%-3% PDB dari sektor negara ke rumah tangga dalam bentuk pengeluaran konsumen. Meski secara politis ia ragu langkah itu akan diambil, namun, dampaknya akan positif dalam bentuk kenaikan konsumsi rumah tangga China secara signifikan.

Bagikan

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA