Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di 5%

Kamis, 25 Juli 2019 | 07:04 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di 5%
[]
Reporter: Grace Olivia, Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kesulitan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih cepat. Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjebak di kisaran 5%

Ke depan, dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah masih tetap hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%–6%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, periode 1980–1996, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang ideal.

Faktor pendorong pertumbuhan pun berkualitas, yakni industri manufaktur padat karya seperti tekstil dan garmen, elektronika, alas kaki dan sebagainya. Tapi, kini Indonesia kembali mengandalkan komoditas sebagai motor utama perekonomian.

Walhasil, tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2000–2018 hanya 5,3%. Berdasarkan diagnosis pertumbuhan ekonomi oleh Bappenas, asumsi makro pertumbuhan ekonomi periode 2020–2024 berkisar 5,4%–6%.

"Kami hanya mentok pertumbuhan 5,3%, artinya ada hambatan yang sangat serius," kata Bambang, dalam acara Konsultasi Pusat Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020–2024, Rabu (24/7).

Menurut Bambang, penghambat terbesar (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Regulasi yang berlaku selama ini cenderung membatasi, ketimbang mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis. Regulasi tenaga kerja, investasi, hingga regulasi perdagangan berbiaya mahal dan memakan waktu lama.

Berdasarkan Services Trade Restrictiveness Index 2018 yang dikutip Bappenas, Indonesia menjadi negara dengan regulasi investasi sektor jasa yang sangat restriktif di kalangan negara G20. Sebanyak 21 dari 22 sektor jasa Indonesia lebih restriktif ketimbang rata-rata negara G20.

Institusi pemerintah juga masih memiliki kualitas yang rendah akibat korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Kondisi fiskal dan infrastruktur juga tidak mendukung.

"Kapasitas anggaran belum bisa memberi stimulus pada pertumbuhan ekonomi karena rasio pajak di 11%–12% masih terlalu rendah," tambah Bambang.

Begitu juga dengan infrastruktur. Meski sudah mengalami kemajuan cukup pesat dalam lima tahun terakhir, namun masih belum terkoneksi secara efektif baik di darat, laut, dan udara.

Daya saing

Bambang juga menyebut, permasalahan sumber daya manusia juga menjadi salah satu penghambat. Meski bukan penghambat terkuat, minimnya kualitas dan produktivitas SDM di Indonesia bisa menjadi masalah untuk jangka menengah dan panjang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat, target pertumbuhan ekonomi di RPJMN 2020–2024 sudah tepat, sesuai dengan realitas. "Tanpa kebijakan ekstra, akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6%," ujar Hariyadi.

Meski demikian, Apindo menilai RPJMN 2020–2024 sudah bagus. Upaya pemerintah meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah tepat.

Indonesia menempati urutan 32 dari 63 negara dalam IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2019, lebih baik dari tahun sebelumnya 43. Namun, daya saing Indonesia di bawah Singapura (peringkat 1), Malaysia (22), dan Thailand (25).

Bagikan

Berita Terbaru

Bahas Aturan Upah, Pemerintah Timbang Putusan MK
| Rabu, 06 November 2024 | 04:10 WIB

Bahas Aturan Upah, Pemerintah Timbang Putusan MK

Pemerintah tengan membahas upah minimum provinsi yang berdasarkan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.

 Kemampuan Bank Memberi Cuan ke Investor Menyusut
| Rabu, 06 November 2024 | 04:10 WIB

Kemampuan Bank Memberi Cuan ke Investor Menyusut

Rasio Return on Equity (RoE) sebagian besar bank yang mencetak penyusutan pada sembilan bulan pertama tahun 2024.​

Pemerintah Upayakan Harga Tiket Pesawat Segera Turun
| Rabu, 06 November 2024 | 04:10 WIB

Pemerintah Upayakan Harga Tiket Pesawat Segera Turun

Pemerintah menargetkan penurunan harga tiket pesawat sudah terealisasi sebelum musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Eramet Memulai Studi Cadangan Lithium
| Rabu, 06 November 2024 | 04:09 WIB

Eramet Memulai Studi Cadangan Lithium

Studi eksplorasi itu merupakan tindak lanjut atas kerjasama Eramet dengan Pusat Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi (PSDMBP) Kementerian ESDM.

Budi Gunawan Menjadi Ketua Kompolnas
| Rabu, 06 November 2024 | 04:09 WIB

Budi Gunawan Menjadi Ketua Kompolnas

Menko Polkamm sebagai Ketua Kompolnas, Menteri Dalam Negeri Tita Karnavian sebagai Wakil dan anggota,

Basuki Hadimuljono Kembali Pimpin Otorita IKN
| Rabu, 06 November 2024 | 04:09 WIB

Basuki Hadimuljono Kembali Pimpin Otorita IKN

Basuki mendapat titah dari Prabowo tuntaskan proyek dasar IKN hingga tiga sampai empat tahun ke depan.

Insentif PPN Lanjut, Mobil Listrik Bakal Ngebut
| Rabu, 06 November 2024 | 04:08 WIB

Insentif PPN Lanjut, Mobil Listrik Bakal Ngebut

Penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil listrik melesat 170,2% year on year (yoy) menjadi 27.549 unit pada Januari-September 2024.

Merck (MERK) Menargetkan Kinerja Bangkit di Akhir Tahun
| Rabu, 06 November 2024 | 04:08 WIB

Merck (MERK) Menargetkan Kinerja Bangkit di Akhir Tahun

MERK kini fokus pada implementasi lima pilar strategi perusahaan untuk memperbaiki pencapaian hingga akhir tahun.

Apple Siapkan Investasi Baru US$ 10 Juta Agar Blokir Iphone16 Dibuka
| Rabu, 06 November 2024 | 04:07 WIB

Apple Siapkan Investasi Baru US$ 10 Juta Agar Blokir Iphone16 Dibuka

Proposal pengajuan investasi ini telah diserahkan Apple kepada Kementerian Perindustrian yang sebelumnya menolak izin penjualan iPhone 16.

Pertamina Lubricants Kuasai 36% Pangsa Pasar Pelumas RI
| Rabu, 06 November 2024 | 04:07 WIB

Pertamina Lubricants Kuasai 36% Pangsa Pasar Pelumas RI

Permintaan produk pelumas tetap tumbuh di tengah perlambatan penjualan mobil baru dan peralihan menuju era kendaraan listrik.

INDEKS BERITA

Terpopuler