Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di 5%

Kamis, 25 Juli 2019 | 07:04 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Terjebak di 5%
[]
Reporter: Grace Olivia, Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kesulitan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih cepat. Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjebak di kisaran 5%

Ke depan, dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah masih tetap hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%–6%.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, periode 1980–1996, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang ideal.

Faktor pendorong pertumbuhan pun berkualitas, yakni industri manufaktur padat karya seperti tekstil dan garmen, elektronika, alas kaki dan sebagainya. Tapi, kini Indonesia kembali mengandalkan komoditas sebagai motor utama perekonomian.

Walhasil, tercatat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2000–2018 hanya 5,3%. Berdasarkan diagnosis pertumbuhan ekonomi oleh Bappenas, asumsi makro pertumbuhan ekonomi periode 2020–2024 berkisar 5,4%–6%.

"Kami hanya mentok pertumbuhan 5,3%, artinya ada hambatan yang sangat serius," kata Bambang, dalam acara Konsultasi Pusat Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020–2024, Rabu (24/7).

Menurut Bambang, penghambat terbesar (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Regulasi yang berlaku selama ini cenderung membatasi, ketimbang mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis. Regulasi tenaga kerja, investasi, hingga regulasi perdagangan berbiaya mahal dan memakan waktu lama.

Berdasarkan Services Trade Restrictiveness Index 2018 yang dikutip Bappenas, Indonesia menjadi negara dengan regulasi investasi sektor jasa yang sangat restriktif di kalangan negara G20. Sebanyak 21 dari 22 sektor jasa Indonesia lebih restriktif ketimbang rata-rata negara G20.

Institusi pemerintah juga masih memiliki kualitas yang rendah akibat korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Kondisi fiskal dan infrastruktur juga tidak mendukung.

"Kapasitas anggaran belum bisa memberi stimulus pada pertumbuhan ekonomi karena rasio pajak di 11%–12% masih terlalu rendah," tambah Bambang.

Begitu juga dengan infrastruktur. Meski sudah mengalami kemajuan cukup pesat dalam lima tahun terakhir, namun masih belum terkoneksi secara efektif baik di darat, laut, dan udara.

Daya saing

Bambang juga menyebut, permasalahan sumber daya manusia juga menjadi salah satu penghambat. Meski bukan penghambat terkuat, minimnya kualitas dan produktivitas SDM di Indonesia bisa menjadi masalah untuk jangka menengah dan panjang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat, target pertumbuhan ekonomi di RPJMN 2020–2024 sudah tepat, sesuai dengan realitas. "Tanpa kebijakan ekstra, akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6%," ujar Hariyadi.

Meski demikian, Apindo menilai RPJMN 2020–2024 sudah bagus. Upaya pemerintah meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah tepat.

Indonesia menempati urutan 32 dari 63 negara dalam IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2019, lebih baik dari tahun sebelumnya 43. Namun, daya saing Indonesia di bawah Singapura (peringkat 1), Malaysia (22), dan Thailand (25).

Bagikan

Berita Terbaru

Vaksinasi PKM Ternak Sapi Sudah 1,73 Juta Dosis
| Jumat, 04 April 2025 | 07:15 WIB

Vaksinasi PKM Ternak Sapi Sudah 1,73 Juta Dosis

Total kuota vaksin penyakit kuku dan mulut (PMK) untuk ternak terutama sapi sepanjang tahun ini mencapai 4 juta dosis.

Pemerintah Harus Proteksi dan Perkuat Daya Saing Antisipasi Tarif Impor Trump
| Jumat, 04 April 2025 | 07:00 WIB

Pemerintah Harus Proteksi dan Perkuat Daya Saing Antisipasi Tarif Impor Trump

Penerapan tarif impor terhadap sejumlah negara oleh Amerika Serikat termasuk Indonesia juga berpotensi membanjirnya produk iimpor ke domestik.

Efisiensi Menopang Pertumbuhan Laba Sarana Menara Nusantara (TOWR) Pada 2024
| Jumat, 04 April 2025 | 06:49 WIB

Efisiensi Menopang Pertumbuhan Laba Sarana Menara Nusantara (TOWR) Pada 2024

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) meraih kinerja positif pada 2024. Namun, sejumlah anak usaha TOWR masih merugi di periode yang sama.

Anak Usaha Pembangkit Listrik AKRA dan Pelindo Bagikan Harta Hasil Likuidasi
| Jumat, 04 April 2025 | 06:35 WIB

Anak Usaha Pembangkit Listrik AKRA dan Pelindo Bagikan Harta Hasil Likuidasi

Sejak beberapa tahun terakhir PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) tidak lagi mencatatkan laba dari Energi Manyar Sejahtera.

Arus Lancar Pertanda Jumlah Pemudik Turun
| Jumat, 04 April 2025 | 06:20 WIB

Arus Lancar Pertanda Jumlah Pemudik Turun

Jumlah pemudik pada tahun 2025 ini cenderung mengalami penurunan imbas efisiensi anggaran dan pelemahan daya beli.

Gempa Trump 2.0
| Jumat, 04 April 2025 | 06:17 WIB

Gempa Trump 2.0

Perlu diwaspadai pula bahwa kebijakan tarif baru AS ini bisa meningkatkan serbuan produk-produk impor ke pasar domestik.

Lebaran Usai, NPL Kredit Konsumsi Berpotensi Naik
| Jumat, 04 April 2025 | 06:10 WIB

Lebaran Usai, NPL Kredit Konsumsi Berpotensi Naik

Rasio NPL kredit di sektor rumah tangga naik ke level 2,22% pada Februari 2025 dari 2,17% pada bulan sebelumnya dan 2,02% di Desember 2024. ​

Rogoh Kocek Rp 815 Miliar, Citra Marga Nusaphala (CMNP) Buyback Saham
| Jumat, 04 April 2025 | 06:05 WIB

Rogoh Kocek Rp 815 Miliar, Citra Marga Nusaphala (CMNP) Buyback Saham

Aksi buyback akan dilakukan  PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dalam jangka waktu tiga bulan, yakni dari 27 Maret 2025-2 Juni 2025.  ​

Tarif Impor Trump Pengaruhi Fundamental Rupiah dan Neraca Pembayaran Indonesia
| Jumat, 04 April 2025 | 05:53 WIB

Tarif Impor Trump Pengaruhi Fundamental Rupiah dan Neraca Pembayaran Indonesia

Tarif impor yang akan diterapkan Donald Trump ke Indonesia, dapat menyusutkan surplus perdagangan bulanan menjadi US$ 700 juta-US$ 900 juta.

Selain Mengerek Daya Saing, Indonesia Perlu Bernegosiasi dengan Amerika Serikat
| Jumat, 04 April 2025 | 05:45 WIB

Selain Mengerek Daya Saing, Indonesia Perlu Bernegosiasi dengan Amerika Serikat

Apindo menyarankan pemerintah untuk lebih gencar mendorong perluasan atau diversifikasi pasar ekspor.

INDEKS BERITA

Terpopuler