Pertumbuhan Produksi Manufaktur Menengah-Besar Melambat di Tahun Lalu

Senin, 04 Februari 2019 | 14:45 WIB
Pertumbuhan Produksi Manufaktur Menengah-Besar Melambat di Tahun Lalu
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri manufaktur skala besar berjalan kian pelan tahun lalu. Kesimpulan itu tercemin dari pertumbuhan produksi manufaktur skala menengah-atas yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut hitungan BPS, produksi manufaktur besar dan sedang kuartal IV-2018 tumbuh 3,9% dibanding kuartal IV-2017. Secara tahunan, produksi IBS pada 2018 tumbuh 4,07%, melambat jika dibanding dengan 2017 yang mencapai 4,74%.

Pertumbuhan tahun lalu mendekati hasil yang mengecewakan di tahun 2016. "Melambat karena ada tantangan berat seperti perang dagang (Amerika Serikat vs China), perlambatan ekonomi di beberapa negara, dan fluktuasi harga crude palm oil (CPO)," jelas Suhariyanto, Kepala BPS, Jumat (2/1).

Berdasarkan sektor, IBS dengan kinerja buruk adalah industri komputer, barang elektronik dan optik yang turun 15,06%. Jasa reparasi, pemasangan mesin dan peralatan turun 6.98%. Sementara industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia turun 4,95%. IBS dengan pertumbuhan produksi terbesar adalah industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, naik 18,78%. Sementara industri manufaktur kecil, penurunan pertumbuhan produksi terbesar pada pengolahan tembakau-47,13%. tekstil -1,72%.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit, menyatakan, tantangan internal menjadi penghambat pertumbuhan produksi industri manufaktur. Salah satunya isu tenaga kerja. "Perlu labour reform, kalau itu kita perbaiki peluang kita besar," jelas Anton, (2/2).

Anton menyebut ada reformasi kebijakan pesangon hingga maksimal 30 bulan menjadi disinsentif bagi investor. Di sisi lain upah pekerja cukup tinggi dan terus naik. Contohnya upah di Karawang dan sekitarnya, kini lebih tinggi dibandingkan dengan Johor, Malaysia dan Vietnam.

Selain itu kebijakan yang dirasa kurang komprehensif antara pusat dengan daerah di era otonomi daerah. "Karena bicara labour tidak semata-mata upah, tapi ada efek cost of labour regulation, jadi ongkos yang timbul karena kebijakan ketenagakerjaan," jelas Anton J. Supit.

Anton berharap pemerintah perlu ambil tindakan tegas terhadap isu ketenagakerjaan. Tanpa hal itu, sektor manufaktur diperkirakan akan semakin melemah karena rendahnya daya saing.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menganalisa perlambatan pertumbuhan manufaktur sejalan dengan kinerja investasi. "Investasi melambat di manufaktur besar dan sedang," jelas Heri, Sabtu (2/2).

Berdasarkan data yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi sepanjang 2018 hanya sebesar Rp 721,3 dari target Rp 765 triliun. Artinya realisasi investasi hanya mencapai 94,3% dari target.

Heri memperkirakan perlambatan pertumbuhan produksi industri manufaktur akan berlanjut pada kuartal I 2019. Pasalnya, pemerintah sedang fokus pada masa kampanye pemilihan presiden. Selain itu, pemerintah juga belum ada membuat gebrakan untuk mendorong pertumbuhan sektor manufaktur.

Bagikan

Berita Terbaru

Strategi Investasi David Sutyanto : Pilih Saham yang Rajin Membagi Dividen
| Sabtu, 08 November 2025 | 11:08 WIB

Strategi Investasi David Sutyanto : Pilih Saham yang Rajin Membagi Dividen

Ia melakukan averaging down ketika dirasa saham tersebut masih punya peluang untuk membagikan dividen yang besar.

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Risk Off dan Penguatan USD
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:15 WIB

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Risk Off dan Penguatan USD

Nilai tukar rupiah cenderung tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pekan ini, meski menguat tipis di akhir minggu.

Bidik Popok hingga Tisu Sebagai Barang Kena Cukai
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:07 WIB

Bidik Popok hingga Tisu Sebagai Barang Kena Cukai

Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 yang baru diterbitkan Kementerian Keuangan

Mengingat Iklim
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:05 WIB

Mengingat Iklim

Pemerintah harusmulai ambil ancang-ancang meneruskan upaya mengejar target emisi nol bersih dan memitigasi perubahan iklim.

Phising, Ancaman Transaksi Digital
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:05 WIB

Phising, Ancaman Transaksi Digital

Teknologi yang canggih sekalipun tidak bisa melindungi masyarakat banyak jika kewaspadaan masih lemah.​

BI Rilis Instrumen Pasar Uang Anyar
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:01 WIB

BI Rilis Instrumen Pasar Uang Anyar

Jika tak ada aral melintang, instrumen baru BI bernama BI floating rate note (BI-FRN).bakal terbit pada 17 November 2025 mendatang.

Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) Gali Potensi Panas Bumi Industri
| Sabtu, 08 November 2025 | 07:00 WIB

Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) Gali Potensi Panas Bumi Industri

Kupas strategi dan upaya bisnis PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjadi perusahaan energi bersih 

Kelas Menengah Juga Butuh Stimulus
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:52 WIB

Kelas Menengah Juga Butuh Stimulus

Stimulus ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah, dinilai belum cukup mendongrak perekonomian dalam negeri

Superbank Dikabarkan Bidik Dana IPO Rp 5,3 Triliun
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:50 WIB

Superbank Dikabarkan Bidik Dana IPO Rp 5,3 Triliun

Rumor terkait rencana penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO) Super Bank Indonesia (Superbank) semakin menguat. ​

Masih Bisa Tekor Setelah Melesat di Oktober
| Sabtu, 08 November 2025 | 06:39 WIB

Masih Bisa Tekor Setelah Melesat di Oktober

Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa akhir Oktober sebesar US$ 149,9 miliar               

INDEKS BERITA

Terpopuler