Pertumbuhan Upah Lemah, Gubernur BOJ Janji Pertahankan Kebijakan Moneter Longgar

Jumat, 04 Februari 2022 | 10:09 WIB
Pertumbuhan Upah Lemah, Gubernur BOJ Janji Pertahankan Kebijakan Moneter Longgar
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda di Tokyo, Jepang, 21 September 2017. REUTERS/Toru Hanai/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pertumbuhan upah yang lemah di Jepang mengakibatkan laju inflasi di negeri itu masih jauh di bawah Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Karena itu, Bank of Japan (BOJ) harus mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar, demikian pernyataan Gubernur BOJ, Haruhiko Kuroda pada Jumat (4/2).

Inflasi tetap terkendali di Jepang karena pemulihan ekonomi dari pandemi virus corona berjalan perlahan. Selain itu, persepsi deflasi masih tertanam kuat di benak konsumen rumah tangga dan korporasi. Mereka pun bertindak dengan asumsi bahwa harga tidak akan naik banyak, kata Kuroda.

"Di Jepang, upah nominal belum banyak naik. Sulit untuk melihat inflasi secara berkelanjutan mencapai target 2% kami kecuali upah naik seiring dengan harga," kata Kuroda kepada parlemen.

"Sangat penting untuk mempertahankan pelonggaran moneter yang kuat untuk mendukung ekonomi, dan membantu menghasilkan upah dan pertumbuhan harga yang stabil," katanya.

Baca Juga: Bank Sentral Inggris (BOE) Kerek Suku Bunga Jadi 0,5% Setelah Suara Komite Terpecah  

Risiko inflasi yang meningkat telah mendorong bank sentral di seluruh dunia, termasuk Federal Reserve AS dan Bank of England, untuk menarik langkah-langkah stimulus mode krisis dan menaikkan suku bunga.

Bank Sentral Eropa, yang dianggap sebagai salah satu pihak yang lamban dalam menarik kembali stimulus, juga mengakui risiko inflasi dan membuka kemungkinan kenaikan suku bunga tahun ini.

BOJ telah berulang kali mengatakan tidak terburu-buru untuk mengikuti jejak bank sentral lainnya, menunjuk pada inflasi rendah dan pertumbuhan upah di negara itu.

Harga konsumen inti Jepang naik 0,5% pada Desember dari tahun sebelumnya, level tertinggi dalam hampir dua tahun, tetapi masih jauh di bawah target 2% BOJ.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler