Perusahaan TP Rachmat Kembali Lego Saham BTPN Syariah

Kamis, 07 Februari 2019 | 15:27 WIB
Perusahaan TP Rachmat Kembali Lego Saham BTPN Syariah
[]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan milik pengusaha T.P Rachmat, PT Triputra Persada Rahmat melepas sebagian kepemilikannya di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPS). Aksi penjualan saham yang kesekian kalinya itu membuat kepemilikan Triputra Persada Rahmat di BTPS terus menipis.

Berdasar data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), per 1 Februari 2019 Triputra Persada Rahmat tercatat masih memiliki 770,37 juta saham BTPS, setara 10% dari total saham yang ditempatkan dan disetor pada BTPS. Nah, per 4 Februari 2019, kepemilikan perusahaan tersebut berkurang 50 juta saham menjadi tinggal 720,37 juta saham (9,35%).

Diperkirakan, dari penjualan 50 juta saham tersebut, Triputra Persada Rahmat meraup dana sekitar Rp 99,75 miliar. Angka ini diestimasi dari harga rata-rata saham BTPS periode 1-4 Februari 2019 yang berada di level Rp 1.994,9 per saham.

Nilai keuntungan yang diperoleh Triputra Persada Rahmat sebetulnya lebih besar lagi. Sebagai gambaran, saham perdana BTPS dipatok di harga Rp 975 per lembar. Nah, hingga 31 Januari 2019, saham BTPS sudah bertengger di Rp 1.985 per saham. Artinya, kenaikannya sudah mencapai Rp 1.010 per saham, atau 103,59%.

Usai melantai di bursa saham pada 8 Mei 2018, saham BTPS memang sudah beberapa kali dilego oleh Triputra Persada Rahmat. Pada 11 Mei 2018, atau tiga hari setelah perdagangan perdana saham BTPS, Triputra meraup fulus Rp 550,04 miliar. Dana segar itu diperoleh setelah melepas 7% saham BTPS sehingga kepemilikan Triputra Persada berkurang dari 27% menjadi 20%.

Data BEI menyebutkan, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) bertindak sebagai pembeli. Dus, kepemilikan BTPN di BTPS naik dari 63% menjadi 70%.

Kinerja positif

Sebagai pendatang baru di bursa saham, BTPS patut diperhitungkan lantaran kinerja keuangannya yang lumayan kinclong. Berkat aksi initial public offering (IPO), total nilai asetnya tumbuh 31,5% (yoy) menjadi Rp 12,03 triliun.

Sepanjang 2018 nilai pembiayaan yang disalurkan melonjak 20,2% (year-on-year/yoy) menjadi Tp 7,27 triliun. Meski demikian, rasio pembiayaan bermasalahnya, non performing financing (NPF) bisa dijaga di 1,39%.

Posisi dana pihak ketiga (DPK) juga berhasil tumbuh 16,3% (yoy) mencapai Rp 7,61 triliun. Dus, rasio pembiayaan terhadap DPK atau financing to deposit ratio (FDR) ada di 95,6%. Sementara rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) dipertahankan di level 40,9%.

Yang tidak kalah menariknya, laba bersih setelah pajak yang berhasil diraup BTPS meloncat sekitar 44%. Dari Rp 670 miliar per Desember 2017 menjadi Rp 965 miliar per Desember 2018.

William Hartanto, analis Panin Sekuritas menilai, secara teknikal dalam satu minggu ke depan saham BTPS berpotensi menguat dan bergerak dalam kisaran 2.000-2.200. Dus, ia merekomendasikan buy saham BTPS. Hingga Kamis (7/2) pukul 3.34 WIB, harga saham BTPS berada di level Rp 2.000 per saham.

 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler