Pfizer Janjikan Penjualan Obat Paten dengan Harga Nirlaba di Negara-Negara Miskin

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:42 WIB
Pfizer Janjikan Penjualan Obat Paten dengan Harga Nirlaba di Negara-Negara Miskin
[ILUSTRASI. Ilustrasi tenaga kesehatan hendak menyuntikkan vaksin dengan latar belakang logo Pfizer, 11 Desember 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - Pfizer Inc pada Rabu mengumumkan akan menjual semua obat yang memiliki paten, termasuk Paxlovid dan Ibrance, dengan harga nirlaba di 45 negara miskin di dunia. Paxlovid merupakan obat untuk Covid-19 sedang Ibrance merupakan obat kanker payudara.

Puluhan negara yang menjadi pilihan itu tidak memiliki akses yang baik ke perawatan inovatif. Menurut riset Bill & Melinda Gates Foundation, seandainya tersedia pun, butuh waktu empat hingga tujuh tahun bagi negara-negara tersebut untuk mengakses metode pengobatan terbaru.

Pfizer mengatakan rencana penjualan dengan harga nirlaba itu mencakup 23 obat dan vaksin yang dimiliki sepenuhnya dan dipatenkan untuk mengobati penyakit menular, kanker tertentu, serta penyakit langka dan peradangan. 

Selain Paxlovid dan Ibrance, Pfizer juga menawarkan vaksin pneumonia Prevnar 13, obat rheumatoid arthritis Xeljanz dan perawatan kanker Xalkori dan Inlyta. Comirnaty, vaksin Covid-19 yang dikembangkan Pfizer dengan BioNTech SE juga ada dalam daftar.

Baca Juga: Twitter Bayar Denda US$ 150 Juta ke AS, Penyelesaian Gugatan Pelanggaran Privasi

Chief Executive Albert Bourla mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa semua obat yang tersedia harus digunakan. "Tapi jelas antivirus (Paxlovid) akan menjadi masalah yang sangat besar bagi mereka. Jika mereka membutuhkannya, mereka bisa segera mendapatkannya," katanya.

Ketika Pfizer meluncurkan obat dan vaksin baru, mereka juga akan dimasukkan dalam portofolio obat dengan harga nirlaba, katanya.

Sebanyak 27 negara berpenghasilan rendah dan 18 negara berpenghasilan rendah yang termasuk dalam program yang disebut Pfizer sebagai "Kesepakatan untuk Dunia yang Lebih Sehat" mencakup sebagian besar Afrika dan sebagian besar Asia Tenggara. Lima negara Afrika, yaitu Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal dan Uganda, telah berkomitmen untuk bergabung dengan kesepakatan tersebut, yang diumumkan pada Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Baca Juga: Bank Sentral Rusia Memangkas Suku Bunga Utama Menjadi 11% di Pertemuan Tak Terjadwal

Presiden Malawi Lazarus Chakwera mengatakan dalam sebuah pernyataan kesepakatan itu akan memungkinkan negara-negara dan pembuat obat untuk berbagi "beban biaya dan tugas dalam produksi dan pengiriman pasokan yang akan menyelamatkan jutaan nyawa."

Pfizer menuai kritik atas caranya meluncurkan vaksin Covid-19. Banyak negara miskin harus menunggu selama berbulan-bulan untuk mendapatkan vaksin, sejak produsen obat itu meluncurkan dosis pertama di negara-negara kaya.

Bourla mengatakan kesepakatan baru telah diinformasikan oleh kesulitan peluncuran itu, terutama kurangnya infrastruktur kesehatan di beberapa negara yang membuat pendistribusian vaksin menjadi sulit. "Alih-alih mencuci tangan kami dan berkata, 'Saya memberi Anda produk, lakukan apa pun yang Anda inginkan dengan mereka,' kami mengatakan, 'Kami akan memberi Anda produk dan kami akan duduk bersama Anda untuk melihat bagaimana kami dapat membantu mengatur sistem yang dapat memanfaatkannya,'" kata Bourla.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Prospek Sawit 2026: Harga di Level Tinggi, Permintaan Naik, Regulasi Kompleks
| Senin, 29 Desember 2025 | 13:14 WIB

Prospek Sawit 2026: Harga di Level Tinggi, Permintaan Naik, Regulasi Kompleks

Prospek minyak sawit 2026 tetap atraktif dengan harga US$1.050-1.150/ton didukung biodiesel B50 & permintaan global, meski regulasi kompleks.

Saham Happy Hapsoro: Potensi vs Risiko 2026
| Senin, 29 Desember 2025 | 10:19 WIB

Saham Happy Hapsoro: Potensi vs Risiko 2026

Saham grup Happy Hapsoro reli agresif 2025 didorong politik & korporasi. Prospek 2026 atraktif tapi rawan koreksi spekulasi.

Tekanan Pada Kredit UMKM Membuat Risiko Kenaikan NPL Makin Tinggi
| Senin, 29 Desember 2025 | 09:30 WIB

Tekanan Pada Kredit UMKM Membuat Risiko Kenaikan NPL Makin Tinggi

Nilai outstanding kredit UMKM perbankan masih terus menurun, sementara tingkat kredit bermasalah juga masih naik

Harga Emas Berkilau, Saham Emiten Memukau
| Senin, 29 Desember 2025 | 09:16 WIB

Harga Emas Berkilau, Saham Emiten Memukau

Permintaan aset safe have terus mendaki di sepanjang tahun 2025. Dalam sebulan terakhir, mayoritas harga saham emiten emas melonjak tinggi.

Indomobil Multi Jasa (IMJS) Suntik Modal Anak Usaha Rp 499,28 Miliar
| Senin, 29 Desember 2025 | 09:09 WIB

Indomobil Multi Jasa (IMJS) Suntik Modal Anak Usaha Rp 499,28 Miliar

Penyetoran modal ini berasal dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PUT IV HMETD).​

Incar Pertumbuhan Kinerja, Fast Food Indonesia (FAST) Geber Ekspansi
| Senin, 29 Desember 2025 | 09:05 WIB

Incar Pertumbuhan Kinerja, Fast Food Indonesia (FAST) Geber Ekspansi

 Pada tahun 2030, emiten pengelola jaringan restoran KFC Indonesia itu menargetkan bisa memiliki 1.000 gerai. ​

Laju Konsumsi Tahun 2026 Diproyeksi Pulih, Prospek Emiten Semakin Berseri
| Senin, 29 Desember 2025 | 08:57 WIB

Laju Konsumsi Tahun 2026 Diproyeksi Pulih, Prospek Emiten Semakin Berseri

Konsumsi domestik Indonesia berpeluang pulih bertahap pada tahun depan, setelah sempat melemah dalam beberapa kuartal terakhir. 

Multifinance Redam Risiko Lonjakan NPF
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:20 WIB

Multifinance Redam Risiko Lonjakan NPF

Industri pembiayaan mengantisipasi tradisi kenaikan kredit macet yang biasanya terjadi pada momen liburan akhir tahun.

Trafik Jalan Tol Regional Jasa Marga Menanjak
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:16 WIB

Trafik Jalan Tol Regional Jasa Marga Menanjak

Volume lalu lintas tercatat mencapai 2.033.534 kendaraan, tumbuh 7,42% dibandingkan kondisi normal yang berada pada angka 1.893.017 kendaraan.

Beragam Instansi Menyokong Kopdes Merah Putih
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:13 WIB

Beragam Instansi Menyokong Kopdes Merah Putih

Melalui konsolidasi kebijakan, data dan program lintas kementerian, Kemenkop berharap koperasi kembali menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan

INDEKS BERITA

Terpopuler