Pihak Berwenang di AS Selidiki Kemungkinan Pelanggaran Insider Trading di Binance

Sabtu, 18 September 2021 | 14:13 WIB
Pihak Berwenang di AS Selidiki Kemungkinan Pelanggaran Insider Trading di Binance
[ILUSTRASI. Logo Binance dalam Delta Summit, event di Malta yang mempromosikan kripto, St Julian's, Malta, 4 Oktober 2018. REUTERS/Darrin Zammit Lupi/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Pihak berwenang di Amerika Serikat (AS) memeriksa kemungkinan perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar di Binance, Bloomberg News melaporkan pada hari Jumat. Pemeriksaan ini kian menekan bursa cryptocurrency, yang telah berulang kali menjadi target pengawasan peraturan di banyak negara.

Otoritas di AS menyelidiki kemungkinan Binance, atau stafnya, mendapat untung dengan memanfaatkan pelanggannya, demikian laporan Bloomberg, mengutip sejumlah sumber yang mengetahui masalah tersebut.

“Di Binance, kami memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk perdagangan orang dalam dan kode etik ketat terkait dengan semua jenis perilaku yang dapat berdampak negatif pada pelanggan atau industri kami,” demikian pernyataan tertulis dari platform crypto terbesar di dunia itu.

Baca Juga: Harga Bitcoin tembus US$ 52.000, lewati golden crossover tanda bullish jangka panjang

Perusahaan telah menghadapi peringatan dan pembatasan bisnis dari pengawas keuangan dari Inggris dan Jerman ke Jepang, yang prihatin atas penggunaan kripto dalam pencucian uang dan risiko bagi konsumen.

Bursa yang dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu, telah memangkas ragam produk yang ditawarkan, dan mengatakan ingin meningkatkan hubungan dengan regulator.

Peninjauan tersebut melibatkan penyelidik Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), yang dalam beberapa pekan terakhir telah menghubungi saksi potensial, kata laporan Bloomberg. Saat ini, menurut Bloomberg, Binance tidak dituduh melakukan kesalahan dan penyelidikan mungkin tidak mengarah pada tindakan resmi apa pun.

Selanjutnya: Biden Meminta Sejumlah Negara, termasuk Indonesia, Pangkas Emisi Metana

 

Bagikan

Berita Terbaru

Asuransi Belum Prioritaskan Investasi di Emas
| Kamis, 02 April 2026 | 05:30 WIB

Asuransi Belum Prioritaskan Investasi di Emas

Data OJK mengejutkan: hanya 0,0005% dana asuransi di emas. Alasan di balik keputusan ini akan mengubah pandangan Anda.

Pemerintah Godok Aturan Rusun Kelas Menengah
| Kamis, 02 April 2026 | 05:25 WIB

Pemerintah Godok Aturan Rusun Kelas Menengah

Pemerintah bersama Danantara berkolaborasi membangun rusun kelas menengah salah satunya di Tanah Abang dan Senen.

Indonesia dan Korsel Teken 10 Kerja Sama
| Kamis, 02 April 2026 | 05:15 WIB

Indonesia dan Korsel Teken 10 Kerja Sama

Korea Selatan membuka peluang kerjasama investasi dengan Indonesia melalui Danantara di berbagai bidang.

Produktivitas dan Upah Terjaga Meski Kerja WFH
| Kamis, 02 April 2026 | 05:10 WIB

Produktivitas dan Upah Terjaga Meski Kerja WFH

Pemerintah menerapkan kebijakan bekerja di tempat tinggal alias WFH bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD.

Arah Inflasi Tergantung Kebijakan Energi
| Kamis, 02 April 2026 | 05:05 WIB

Arah Inflasi Tergantung Kebijakan Energi

Inflasi tahunan Maret tercatat sebesar 3,48%, lebih rendah dari  bulan sebelumnya yang mencapai 4,76%

IHSG Melonjak 1,93% Setelah 4 Hari Merana, Intip Prediksi Arah Hari Ini (2/4)
| Kamis, 02 April 2026 | 05:00 WIB

IHSG Melonjak 1,93% Setelah 4 Hari Merana, Intip Prediksi Arah Hari Ini (2/4)

Meski naik sehari, IHSG masih tercatat turun 1,61% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG juga masih melemah 16,91%.​

Klaim Kesehatan Mulai Terkendali
| Kamis, 02 April 2026 | 05:00 WIB

Klaim Kesehatan Mulai Terkendali

Rasio klaim asuransi masih di atas ambang sehat. Ketahui risiko terbaru yang bisa mengancam keberlanjutan produk Anda. 

Manufaktur Tertekan, Industri Butuh Dukungan
| Kamis, 02 April 2026 | 04:55 WIB

Manufaktur Tertekan, Industri Butuh Dukungan

PMI Manufaktur Indonesia Maret 2026 turun ke level 50,1 berdasarkan survei S&P Global               

Menyoal Perpres Protokol Perubahan IJEPA
| Kamis, 02 April 2026 | 04:51 WIB

Menyoal Perpres Protokol Perubahan IJEPA

Bagi petani dan kelompok tani, Protokol Perubahan IJEPA merupakan peluang ekonomi karena membuka jalan baru.

Bayang-Bayang Tekanan Fiskal Belum Mereda
| Kamis, 02 April 2026 | 04:35 WIB

Bayang-Bayang Tekanan Fiskal Belum Mereda

Menkeu Purbaya memperkirakan tambahan anggaran subsidi sebesar Rp 90 hingga Rp 100 triliun dalam rangka menahan harga BBM

INDEKS BERITA

Terpopuler