Polemik Penerapan KUHP dan KUHAP Baru
Senin, 05 Januari 2026 | 05:15 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 menuai polemik. Kritik tajam datang dari kalangan pegiat hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, sejumlah pasal dalam regulasi baru tersebut malah mempersempit ruang kebebasan sipil dan memperluas kewenangan represif aparat (lihat tabel). Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menegaskan KUHP baru bukan sekadar mengganti aturan lama, melainkan juga menciptakan norma pidana baru dengan ancaman hukuman yang lebih berat.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
