Ketiga orang itu diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 18 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Harus ada perubahan di KUHP baru dan tidak boleh terpenjara kepentingan sesaat.

Salah satunya terkait pasal pidan korporasi yang ada di UU KUHP.

Pembahasaan UU Pidana ini sudah gapai semua institusi.

Polri mengenakan sangkaan  pembunuhan berencana pasal 340, pembunuhan pasal 338 jo pasal 55 KUHP.

Pemerintah ingin mempertahankan pasal penghinaan Presiden di RUU KUHP.

Gerindra meminta selain RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan juga ditunda dan UU KPK dibatalkan.

Presiden Jokowi memerintahkan penundaan pengesahan RUU KUHP yang memantik murka banyak pihak.

Ada banyak pasal-pasal perubahan dalam RUU KUHP yang menuai kontroversi di publik.

Unsur melawan hukum jadi rumusan dalam RKUHP yang mempersulit penerapan pertanggungjawaban korporasi.