PPnBM Impor Dibebaskan, Impor Mobil Listrik Bakal Tambah Marak

Selasa, 19 November 2024 | 07:00 WIB
PPnBM Impor Dibebaskan, Impor Mobil Listrik Bakal Tambah Marak
[ILUSTRASI. Pengunjung melihat mobil listrik BYD M6 yang dipamerkan pada Living World Alam Sutera di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/11/2024). Berdasar data yang dikeluarkan GAIKINDO, penjualan whole sales (pabrik ke dealer) mobil listrik nasional mencapai 23.045 unit pada Januari-Agustus 2024 atau lebih tinggi 177,32 persen year on year (yoy) dibanding whole sales mobil listrik nasional pada periode yang sama tahun 2023 lalu yang mencapai 8.310 unit. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperluas insentif impor mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV). Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No 1/2024.

Beleid ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 6/2023 tentang Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Menengok Kualitas dan Kejanggalan IPO Sejumlah Emiten di Bursa Efek Indonesia
| Rabu, 12 Februari 2025 | 16:45 WIB

Menengok Kualitas dan Kejanggalan IPO Sejumlah Emiten di Bursa Efek Indonesia

Ada transaksi pihak berelasi di saham PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) dengan efek tambahan ekuitas Rp 524 miliar yang mencurigakan

Ini Daftar Kementerian dengan Efisiensi Anggaran Terbesar
| Rabu, 12 Februari 2025 | 11:00 WIB

Ini Daftar Kementerian dengan Efisiensi Anggaran Terbesar

Pemerintah belum memberikan penjelasan rinci mengenai alokasi ulang anggaran yang hasilnya mencapai Rp 306,70 triliun.

Mencermati Kebijakan Suspensi Hingga PPK dari BEI, Saham Pendatang Baru Ikut Disikat
| Rabu, 12 Februari 2025 | 10:20 WIB

Mencermati Kebijakan Suspensi Hingga PPK dari BEI, Saham Pendatang Baru Ikut Disikat

Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih getol menyuspensi saham yang harganya naik signifikan meski pasar tengah berdarah-darah.

Ratingnya dipangkas Pefindo, Begini Profil Utang dan Likuiditas Wijaya Karya (WIKA)
| Rabu, 12 Februari 2025 | 09:45 WIB

Ratingnya dipangkas Pefindo, Begini Profil Utang dan Likuiditas Wijaya Karya (WIKA)

Pefindo menurunkan corporate rating WIKA menjadi idCCC dengan label credit watch with negative implication.

Antisipasi Efisiensi Anggaran, Pelaku Bisnis Mengintip Peluang Segmen Wisata Baru
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:38 WIB

Antisipasi Efisiensi Anggaran, Pelaku Bisnis Mengintip Peluang Segmen Wisata Baru

Wellness tidak hanya terkait kegiatan seperti spa, melainkan aktivitas lain yang berbalut rekreasi seperti berendam di air panas atau yoga.

Pemerintah Menggenjot Proyek Irigasi Nasional
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:35 WIB

Pemerintah Menggenjot Proyek Irigasi Nasional

Setelah proses identifikasi, Kementerian PU akan berkirim surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta anggarannya

Perwira Aktif TNI Mulai Merambah Jabatan Sipil di Lembaga Strategis
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:32 WIB

Perwira Aktif TNI Mulai Merambah Jabatan Sipil di Lembaga Strategis

Bulog sebagai perusahaan BUMN, tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam pasal Pasal 4 UU TNI

 Defisit dan Inflasi akan Kerek Tarif BPJS Kesehatan
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:28 WIB

Defisit dan Inflasi akan Kerek Tarif BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp 9,56 triliun sepanjang tahun lalu salah satunya akibat banyak peserta tidak aktif

Pertamina Tunggu Revisi Aturan BBM Subsidi
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:23 WIB

Pertamina Tunggu Revisi Aturan BBM Subsidi

Di sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menerima 356 aduan atas dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi.

Kejagung Menyigi Korupsi Minyak
| Rabu, 12 Februari 2025 | 08:19 WIB

Kejagung Menyigi Korupsi Minyak

Dalam penggeledahan, tim penyidik menyita barang, antara lain lima dus dokumen, 15 unit handphone, satu unit laptop, dan empat soft file.

INDEKS BERITA

Terpopuler