Prioritas

Jumat, 09 Juli 2021 | 08:45 WIB
Prioritas
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia awal bulan ini menggeser posisi Indonesia ke kelompok lower-middle income country, dari upper middle income country. 

Penurunan kelas Indonesia sejalan dengan penurunan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita pada tahun 2020. 

Dalam hitungan Bank Dunia, GNI Indonesia di tahun lalu sebesar US$ 3.870. Nilai itu lebih rendah dibandingkan dengan GNI yang dibukukan pada 2019, yaitu US$ 4.050. 

Angka GNI Indonesia di tahun itu, sedikit di atas nilai minimal terendah untuk kriteria upper middle income country yang ditetapkan Bank Dunia, yaitu US$ 4.046. Tahun ini, batas tersebut dikerek naik hingga US$ 4.096.

Tak sulit mencari penyebab penurunan GNI Indonesia di tahun lalu. Seperti hampir semua negara di dunia, Indonesia mengalami kontraksi produk domestik bruto (PDB), yang besarnya mencapai 2,1%. 

Kontraksi ekonomi itu merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang mengurung dunia sejak Maret tahun silam. 

Masih banyak indikator lain yang mengilustrasikan buruknya dampak pandemi terhadap ekonomi kita. Kredit perbankan yang tersendat, misalnya, merupakan cerminan ekonomi yang berjalan perlahan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menggeser lagi target pertumbuhan nilai kredit di akhir tahun. Dari semula 7% plus minus 1%, menjadi 6% plus minus 1%. Pergeseran target ini membuntuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang ditetapkan pemerintah sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Kisaran target yang dipasang OJK itu sejatinya masih terbilang optimistis. Seperti yang diakui OJK, pasar kredit menjadi inelastis di masa pandemi. Penurunan bunga kredit tak serta merta memicu kenaikan permintaan kredit.

Situasi ini terutama terjadi di sektor-sektor yang sangat terpukul oleh aturan pembatasan. Berbagai lini bisnis hospitality dan transportasi bisa disebut sebagai contoh.

Hilangnya selera pebisnis menampung kredit baru tidak terlepas dari pasar yang menyempit. Hotel yang tidak beralih fungsi menjadi layanan isolasi, jelas akan kesulitan mendapat tamu di masa kini.

Selain hitung-hitungan cuan, kelesuan bisnis juga tak lepas dari kemanusiaan. Situasi semacam ini sangat mudah kita rasakan belakangan ini. Banyak di antara kita yang merasakan duka karena kehilangan teman, kerabat, bahkan saudara. 

Jadi? prioritaskan dulu urusan penanggulangan  pandemi. Baru, kita bicara ekonomi. 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler