Produsen Minyak Goreng Menggugat Pemerintah

Selasa, 17 Oktober 2023 | 06:05 WIB
Produsen Minyak Goreng Menggugat Pemerintah
[ILUSTRASI. Mengatasi Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polrimelakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk minyak goreng merek MINYAKITA di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara, Selasa (7/2).]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Lamgiat Siringoringo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sengketa antara pengusaha dan pemerintah terkait kebijakan minyak goreng terus bergulir. Tiga grup perusahaan minyak goreng, yakni Musim Mas Group, Wilmar Group dan Permata Hijau Group, menggugat Kementerian Perdagangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mereka mengajukan gugatan secara terpisah. Wilmar Group (lima perusahaan) mendaftarkan gugatan pada 18 September 2023 dengan nomor perkara 471/G/TF/2023/PTUN.JKT. Sementara Musim Mas Group (tujuh perusahaan) mendaftarkan pada 19 September 2023 dengan nomor perkara 472/G/TF/2023/PTUN.JKT. Sedangkan Permata Hijau Group (empat perusahaan) mendaftarkan gugatan pada 20 September 2023 dengan nomor perkara 473/G/TF/2023/PTUN.JKT (lihat tabel).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Memperkuat UMKM, Bukan Ladang Pemasukan
| Senin, 07 September 2026 | 07:20 WIB

Memperkuat UMKM, Bukan Ladang Pemasukan

Masih banyak produk dari pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikasi halal, jelang penerapan wajib pada bulan depan

Batas Mengakhiri Diskriminasi Dunia Kerja
| Senin, 07 September 2026 | 07:10 WIB

Batas Mengakhiri Diskriminasi Dunia Kerja

Rancangan Undang Undang (RUU) Ketenagakerjaan tidak boleh sekedar bongkar pasang pasal dan kompromi politik.​

Indocement (INTP) Andalkan Bisnis Turunan Semen
| Senin, 07 September 2026 | 07:02 WIB

Indocement (INTP) Andalkan Bisnis Turunan Semen

Penguatan portofolio bisnis menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam menghadapi dinamika industri semen ke depan.

Uang Tak Perlu Permisi
| Senin, 07 September 2026 | 07:00 WIB

Uang Tak Perlu Permisi

Di pasar modal, suara paling jujur bukan pernyataan pers pejabat, melainkan arus dana yang keluar-masuk tanpa permisi.

Skenario di Balik Rencana Merger PTPP dan ADHI
| Senin, 07 September 2026 | 06:58 WIB

Skenario di Balik Rencana Merger PTPP dan ADHI

Analis melihat ada tiga skenario kemungkinan penggabungan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dengan PT PP Tbk (PTPP) .

Masih Ada Celah IHSG Bergairah
| Senin, 07 September 2026 | 06:52 WIB

Masih Ada Celah IHSG Bergairah

Sejumlah perusahaan sekuritas mempertahankan target Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga akhir tahun 2026.

Menyoal Efek Wacana Pemindahan Gaji ASN dari BPD ke Himbara
| Senin, 07 September 2026 | 06:30 WIB

Menyoal Efek Wacana Pemindahan Gaji ASN dari BPD ke Himbara

Wacana pemindahan gaji ASN ke bank milik negara berpotensi menambah tekanan likuiditas BPD yang kini mulai mengetat

SCF Pacu Pendanaan Sektor Produktif
| Senin, 07 September 2026 | 06:00 WIB

SCF Pacu Pendanaan Sektor Produktif

Pelaku industri melihat kebutuhan pendanaan sektor riil dan minat investor terhadap bisnis produktif masih cukup kuat di tengah dinamika ekonomi.

Menimbang Daya Tarik Saham Hijau di Bursa
| Senin, 07 September 2026 | 06:00 WIB

Menimbang Daya Tarik Saham Hijau di Bursa

Di bursa saham Indonesia, ada tiga saham yang sudah sah ditetapkan sebagai saham hijau. Bagaimana daya tariknya?

Asuransi Syariah Kejar Pertumbuhan Pangsa Pasar
| Senin, 07 September 2026 | 05:45 WIB

Asuransi Syariah Kejar Pertumbuhan Pangsa Pasar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri asuransi syariah mencapai Rp 51,51 triliun per Juni 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler