Promosikan Rezim Pajak Global yang Baru, Yellen Akan Bujuk Negara Yang Belum Gabung

Sabtu, 10 Juli 2021 | 17:17 WIB
Promosikan Rezim Pajak Global yang Baru, Yellen Akan Bujuk Negara Yang Belum Gabung
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, di Atlanta, Georgia, AS, 4 Januari 2019. REUTERS/Christopher Aluka Berry/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - VENESIA. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, Sabtu (10/7), akan berupaya untuk mengatasi kekhawatiran negara-negara yang belum menandatangani kesepakatan pajak perusahaan global. Namun Yellen menambhkan bahwa tidak perlu seluruh negara mengadopsi aturan pajak global yang baru.

Yellen mengatakan dia yakin bahwa beberapa kekhawatiran negara-negara seperti Irlandia, Estonia dan Hongaria dapat diatasi menjelang pertemuan puncak para pemimpin G20 pada bulan Oktober. “Kami akan mencoba melakukan itu, tetapi saya harus menekankan bahwa tidak penting bahwa setiap negara ikut serta,” tutur dia.

Yellen menyatakan, akan bekerjasama dengan komisi pajak di kongres pada resolusi anggaran yang akan menggunakan aturan "rekonsiliasi" anggaran.  Dengan strategi itu, Yellen berharap mendapat persetujuan dari kongres AS yang masih belum satu suara.

Baca Juga: Perpanjangan Insentif Pajak untuk Sektor Tertentu

Itu memungkinkan rancangan aturan disetujui dengan simple majority di senat AS. Di lembaga itu, jika seluruh anggotanya satu suara, Partai Demokrat bisa mendapatkan hasil mayoritas plus satu.

"Saya sangat optimistis bahwa undang-undang akan mencakup apa yang kita butuhkan agar AS mematuhi Pilar 2," kata Yellen, merujuk pada bagian dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan (OECD) yang mengatur tarif minimum pajak.

Pemerintahan Biden telah mengusulkan untuk menaikkan tarif pajak minimum AS yang ada atas pendapatan tidak berwujud di luar negeri menjadi 21% dan menerapkan pajak minimum baru yang akan menolak pemotongan bagi perusahaan yang melakukan pembayaran pajak ke negara-negara yang tidak menerapkan pajak minimum.

Yellen mengatakan kesepakatan pajak OECD, yang pada prinsipnya disetujui oleh 131 negara dan sekarang didukung oleh pemerintah G20, baik untuk semua pemerintah. Dan, itu akan meningkatkan pendapatan dengan mengakhiri "perlombaan ke bawah" dengan negara-negara yang bersaing untuk memangkas tarif pajak perusahaan.

Selanjutnya: Harga Logam Industri Terkerek Keputusan China Mengurangi Cadangan Uang Tunai di Bank

 

Bagikan

Berita Terbaru

Dapat Persetujuan RUPSLB, RISE Genjot Modal dan Bagi Saham Bonus
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:49 WIB

Dapat Persetujuan RUPSLB, RISE Genjot Modal dan Bagi Saham Bonus

RUPSLB PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) menyetujui peningkatan modal dasar dan pembagian saham bonus kepada pemegang saham.​

Target Produksi Emas Tinggi, Kinerja Bumi Resources Minerals (BRMS) Bisa Mendaki
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:45 WIB

Target Produksi Emas Tinggi, Kinerja Bumi Resources Minerals (BRMS) Bisa Mendaki

Di 2026, BRMS menargetkan produksi emas 80.000 ons troi. Ini lebih tinggi dari proyeksi produksi tahun 2025 di kisaran 68.000-72.000 ons troi. 

Impor BBM Dibuka, AKR Corporindo (AKRA) Ketiban Berkah
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:38 WIB

Impor BBM Dibuka, AKR Corporindo (AKRA) Ketiban Berkah

Pembukaan kembali keran kuota impor BBM untuk badan usaha pengelola SPBU swasta berpotensi mendongkrak kinerja PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). 

Danantara Alihkan 1% Saham BUMN, Prospek Emiten Pelat Merah Bakal Cerah?
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:31 WIB

Danantara Alihkan 1% Saham BUMN, Prospek Emiten Pelat Merah Bakal Cerah?

BPI Danantara melakukan pengalihan saham 12 emiten BUMN kepada Badan Pengaturan (BP) BUMN. Seperti apa dampaknya ke prospek emiten BUMN? 

Industri Tekstil Berupaya Merajut Cuan Tahun Ini
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:30 WIB

Industri Tekstil Berupaya Merajut Cuan Tahun Ini

Industri TPT sedang berada di fase transisi penting setelah menghadapi tekanan, terutama dari melemahnya daya beli global dan impor ilegal.

Rekor Cadangan Devisa Indonesia
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:25 WIB

Rekor Cadangan Devisa Indonesia

Posisi cadangan devisa akhir Desember 2025 yang sebesar US$ 156,5 miliar, tertinggi setelah Maret 2025 yang saat itu tercatat US$ 157,1 miliar

Dana Asing Mengalir Deras ke Pasar Saham Indonesia, Saham-Saham Big Caps Jadi Buruan
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:16 WIB

Dana Asing Mengalir Deras ke Pasar Saham Indonesia, Saham-Saham Big Caps Jadi Buruan

Menelisik saham-saham yang jadi incaran investor asing di tahun 2025. Hingga kemarin, aliran dana asing ke Bursa Efek Indonesia masih deras. 

Swasembada Pangan
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:12 WIB

Swasembada Pangan

Swasembada 2025 adalah sebuah "kebenaran statistik" yang dibangun di atas fondasi definisi bukan hasil transformasi struktural yang kokoh.

Melebarnya Shortfall Pajak Membebani Target 2026
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:11 WIB

Melebarnya Shortfall Pajak Membebani Target 2026

Penerimaan pajak tahun 2025 mengalami shortfall alias selisih realisasi dengan target yang sebesar Rp 271,7 triliun

Kelolaan Reksadana Tumbuh 35%, AUM Pendapatan Tetap Terbesar, Return Saham Tertinggi
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:10 WIB

Kelolaan Reksadana Tumbuh 35%, AUM Pendapatan Tetap Terbesar, Return Saham Tertinggi

Total dana kelolaan atau asset under management (AUM) industri reksadana pada Desember 2025 mencapai Rp 679,24 triliun.

INDEKS BERITA

Terpopuler