Protes Menguar Aturan Duit Pensiun

Senin, 14 Februari 2022 | 04:10 WIB
Protes Menguar Aturan Duit Pensiun
[]
Reporter: Achmad Jatnika, Ratih Waseso, Yuwono Triatmodjo | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah melarang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum buruh atau pekerja berusia 56 tahun terus memantik protes. Meski, dalih pemerintah demi mengembalikan fungsi jaminan hari tua.

Lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.  Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menetapkan pencairan JHT hanya boleh dilakukan saat masa buruh peserta JHT masuk usia pensiun berusia 56 tahun.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Kenaikan Harga Singkong Bisa Jadi Tantangan Bagi Saham BUDI
| Kamis, 19 November 2026 | 05:38 WIB

Kenaikan Harga Singkong Bisa Jadi Tantangan Bagi Saham BUDI

Jika kenaikan bahan baku sekitar 11% gagal diteruskan ke harga jual maka seluruh laba 12 bulan terakhir perusahaan bisa habis.

Ancaman Ekspor RI Sebelum Pemberlakuan IEU-CEPA
| Kamis, 19 November 2026 | 05:37 WIB

Ancaman Ekspor RI Sebelum Pemberlakuan IEU-CEPA

Fasilitas GSP bakal berakhir di awal Januari 2027, sementara perjanjian IEU-CEPA baru akan berlaku efektif pada kuartal I-2027.

TKDN 60% Terganjal Komponen Bernilai Tinggi
| Kamis, 19 November 2026 | 05:36 WIB

TKDN 60% Terganjal Komponen Bernilai Tinggi

Permintaan kendaraan listrik tumbuh, tetapi pengadaan komponen bernilai tinggi masih impor. Forkindo minta kepastian TKDN 60%.

Subsidi Pajak untuk Restrukturisasi BUMN
| Kamis, 19 November 2026 | 05:31 WIB

Subsidi Pajak untuk Restrukturisasi BUMN

Sejumlah transaksi restrukturisasi BUMN mendapat perlakuan pajak, termasuk PPh final 0%             

Pelonggaran GWM Pacu Kredit Perbankan
| Kamis, 19 November 2026 | 05:30 WIB

Pelonggaran GWM Pacu Kredit Perbankan

Tambahan likuiditas dapat menekan biaya dana dan mempercepat penyaluran kredit.                         

WSBP Menambah Deretan Kontrak Baru
| Kamis, 19 November 2026 | 05:27 WIB

WSBP Menambah Deretan Kontrak Baru

Bulan November ini, WSBP mengantongi dua kontrak baru untuk menyuplai beton precast, untuk infrastruktur air dan biogas di Dumai.

Kuda-Kuda Bank Sentral Menjaga Rupiah
| Kamis, 19 November 2026 | 05:25 WIB

Kuda-Kuda Bank Sentral Menjaga Rupiah

BI menaikkan suku bunga acuan dan memperkuat instrumen moneter                                      

Jurus FKS Food (AISA) Hadapi Kenaikan Biaya
| Kamis, 19 November 2026 | 05:21 WIB

Jurus FKS Food (AISA) Hadapi Kenaikan Biaya

PT FKS Food Sejahtera Tbk (AISA) akan mengandalkan penguatan portofolio produk dan optimalisasi jaringan distribusi.

Daya Beli Menahan Kredit Payroll
| Kamis, 19 November 2026 | 05:15 WIB

Daya Beli Menahan Kredit Payroll

Namun, pelemahan daya beli mulai membatasi ruang ekspansi. Nasabah, terutama aparatur sipil negara (ASN), lebih selektif mengambil pinjaman.

Konsolidasi Asuransi BUMN Bakal Sisakan Enam Entitas
| Kamis, 19 November 2026 | 05:15 WIB

Konsolidasi Asuransi BUMN Bakal Sisakan Enam Entitas

OJK mengungkapkan rencana konsolidasi perusahaan perasuransian BUMN di bawah IFG diarahkan membentuk enam entitas utama

INDEKS BERITA