ILUSTRASI. Warga mengunakan kendaraan roda empat melintas di dekat lahan yang rencananya akan dijadikan tempat relokasi warga di Tanjung Banon, Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (27/9/2023). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/TOM.
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek strategis nasional (PSN) menyumbang letupan konflik agraria di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat selama periode tahun 2020-2023, konflik agraria yang disebabkan oleh proyek strategis telah mencapai 115 kasus di tanah seluas 516.409 hektare (ha) yang berdampak pada 85.555 kepala keluarga (KK).
"Sejak 2021, KPA sudah menyatakan PSN ini adalah skema pembangunan yang menjadi alat perampasan secara nasional atau land grabing secara masif," ungkap Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, Senin (15/1).
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
