Putin Memberi Izin, Militer Rusia Mulai Beraksi di Wilayah Ukraina
KONTAN.CO.ID - MOSKOW/KYIV. Militer Rusia pada Kamis menembakkan rudal ke beberapa kota di Ukraina dan mendaratkan serdadunya di pantai Selatan Ukraina, demikian diberitakan sejumlah pejabat dan media, Kamis (24/2). Aksi itu menyusul otorisasi yang diberikan Presiden Vladimir Putin ke angkatan bersenjata di negaranya untuk beraksi di kawasan timur Ukraina.
Tak lama setelah televisi Pemerintah Rusia menyiarkan pidato Putin, ledakan terdengar di ibu kota Ukraina, Kyiv, sebelum fajar. Tembakan terdengar di dekat bandara utama ibu kota, demikian diberitakan kantor berita Interfax.
"Putin baru saja meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Kota-kota Ukraina yang damai sedang diserang," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Twitter. "Ini adalah agresi. Ukraina akan mempertahankan dirinya sendiri dan akan menang. Dunia dapat dan harus menghentikan Putin. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang."
Baca Juga: Presiden Ukraina: Rusia Menyerang Infrastruktur Militer dan Penjaga Perbatasan
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan doanya menyertai rakyat Ukraina “yang menderita karena serangan militer Rusia yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan.” Di sisi lain, Rusia menuntut menuntut NATO, sekutu AS di Eropa, menghentikan ekspansi ke arah timur.
Putin mengatakan dia telah mengizinkan operasi militer khusus di daerah-daerah yang memisahkan diri di Ukraina timur. Ia beralasan, Rusia tidak punya pilihan selain mempertahankan diri dari apa yang dia katakan sebagai ancaman yang berasal dari Ukraina modern.
"Rusia tidak bisa merasa aman, berkembang, dan hidup dengan ancaman terus-menerus yang berasal dari wilayah Ukraina modern," kata Putin. "Semua tanggung jawab atas pertumpahan darah akan berada pada hati nurani rezim yang berkuasa di Ukraina."
Baca Juga: Harga Emas Naik 2% ke Level US$1.943,86 Setelah Rusia Menyerang Ukraina
Belum terungkap secara pasti lingkup penuh operasi militer Rusia. Namun Putin mengatakan: “Rencana kami tidak termasuk pendudukan wilayah Ukraina. Kami tidak akan memaksakan apa pun dengan paksa.”
Berbicara di saat Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat di New York, Putin mengatakan dia telah memerintahkan pasukan Rusia untuk melindungi rakyat dan meminta militer Ukraina untuk meletakkan senjata mereka.
Pusat komando militer Ukraina di Kyiv dan kota Kharkiv di timur laut telah diserang oleh rudal. Sebuah situs berita Ukraina mengutip seorang pejabat yang mengatakan pasukan Rusia telah mendarat di Odessa, kota pelabuhan di Ukraina selatan, dan Mariupol.
Ledakan juga mengguncang kota Donetsk di Ukraina timur yang memisahkan diri. Pemerintah Ukraina telah memerintahkan pesawat sipil untuk menjauh dari wilayah tersebut.
Beberapa jam sebelumnya, separatis pro-Rusia mengeluarkan permohonan ke Moskow untuk membantu menghentikan dugaan agresi Ukraina. Yang terakhir merupakan klaim yang disebut AS sebagai propaganda Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada hari Rabu mengatakan Moskow telah menyetujui serangan dan belum menjawab undangan untuk pembicaraan.
Putin mengulangi posisinya bahwa ekspansi NATO untuk memasukkan Ukraina tidak dapat diterima. Ia mengatakan Rusia tidak punya pilihan selain mempertahankan diri terhadap apa yang dia katakan sebagai ancaman yang berasal dari Ukraina.
Baca Juga: Rusia: Operasi Militer di Ukraina Menargetkan Junta yang Berkuasa di Kyiv
Biden mengatakan Putin telah memilih perang terencana yang akan membawa korban jiwa dan penderitaan manusia yang sangat besar.
“Rusia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini. AS serta Sekutu dan mitranya akan merespons dengan cara yang bersatu dan tegas. Dunia akan meminta pertanggungjawaban Rusia,” katanya.
Biden mengatakan, ia akan mengumumkan sanksi lebih lanjut yang akan dijatuhkan Pemerintah AS atas Rusia pada hari Kamis. AS telah mengumumkan sejumlah sanksi ekonomi di minggu ini.
Baca Juga: Biden: AS dan Sekutu Siap Respons dengan Tegas Serangan Rusia ke Ukraina
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengecam keras "serangan sembrono dan tidak beralasan" Rusia terhadap Ukraina dan mengatakan sekutu NATO akan bertemu untuk mengatasi konsekuensi dari "tindakan agresif" Moskow.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membuat permohonan menit terakhir kepada Putin untuk menghentikan perang "atas nama kemanusiaan", setelah pemimpin Rusia mengumumkan operasi militer.
"Presiden Putin, atas nama kemanusiaan, bawa pasukan Anda kembali ke Rusia," kata Guterres, berbicara setelah pertemuan Dewan Keamanan. Konsekuensi dari perang akan menghancurkan Ukraina dan berdampak luas bagi ekonomi global, katanya. Utusan Rusia untuk PBB mengatakan negaranya tidak agresif terhadap rakyat Ukraina tetapi terhadap "junta" di Kyiv.
Ukraina sebelumnya membatasi penerbangan sipil di wilayah udaranya karena "potensi bahaya", beberapa jam setelah pemantau zona konflik memperingatkan maskapai penerbangan harus menghentikan penerbangan atas risiko penembakan yang tidak disengaja atau serangan dunia maya.
Konvoi peralatan militer termasuk sembilan tank terlihat bergerak menuju Donetsk pada Rabu pagi dari arah perbatasan Rusia, seorang saksi mata Reuters melaporkan.
Penembakan telah meningkat sejak Senin ketika Putin mengakui dua wilayah separatis sebagai wilayah independen dan memerintahkan pengerahan apa yang disebutnya pasukan penjaga perdamaian, sebuah langkah yang disebut Barat sebagai awal invasi.
Baca Juga: Putin: Saya Telah Membuat Keputusan Operasi Militer di Ukraina Timur
Pemerintah Ukraina pada hari Rabu juga mengumumkan wajib militer untuk semua pria usia pertempuran.
Negara-negara Barat dan Jepang memberlakukan sanksi terhadap bank dan individu Rusia tetapi telah menahan tindakan terberat mereka sampai invasi dimulai. AS meningkatkan tekanan atas Rusia pada Rabu dengan menjatuhkan sanksi atas perusahaan Rusia yang membangun jaringan pipa gas Nord Stream 2 dan para pejabat di perusahaan itu.
Jerman pada Selasa membekukan persetujuan untuk jaringan pipa, yang telah dibangun tetapi belum beroperasi. Aksi itu untuk mencegah Rusia mendapatkan peluang untuk memanfaatkan pasokan energi sebagai alat tawar menawar.