Raih Pendanaan, Zipmex Perluas Produk dan Basis Pengguna

Selasa, 31 Agustus 2021 | 13:32 WIB
Raih Pendanaan, Zipmex Perluas Produk dan Basis Pengguna
[ILUSTRASI. Ilustrasi berbagai uang kripto, 29 Juni 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Startup cryptocurrency asal Thailand, Zipmex, Selasa (31/8), menyatakan telah mengumpulkan dana senilai US$ 41 juta (atau setara Rp 585,2 miliar dari Bank of Ayudhya Pcl dan sebuah perusahaan media. Zipmex berencana menggunakan dana itu untuk memperluas penawaran produk dan basis penggunanya.

Investasi tersebut membawa total dana perusahaan yang terkumpul menjadi US$ 52 juta (Rp 742,2 miliar).

Mitsubishi UFJ Financial Group Jepang memegang 76,9% saham di Bank of Ayudhya (BAY). Perusahaan ventura BAY, Krungsri Finnovate, telah berinvestasi di perusahaan rintisan lain seperti aplikasi transportasi online Grab.

 BAY bergabung dengan perusahaan media Thailand, Plan B Media Pcl dan Master Ad Pcl, dan dana modal ventura asing dalam putaran investasi.

Baca Juga: Segera hapus! 8 Aplikasi Cryptocurrency mining palsu ini beredar di HP Android

Kesepakatan itu akan memberi BAY eksposur yang lebih besar ke blockchain dan ekosistem aset digital, kata direktur pelaksana Krungsri Finnovate, Sam Tansakul. “Jika kita tidak tetap dekat, teknologi akan semakin menjauh dari bank,” ujar dia.

Dalam jangka pendek, pembiayaan baru akan membantu Zipmex menggandakan pengguna menjadi satu juta dalam enam bulan ke depan, kata kepala eksekutif Marcus Lim.

 Lebih dari setengah bisnis Zipmex berada di Thailand dan sekitar seperlima di Indonesia, kata Lim. Aplikasi ZIpmex juga memiliki pengguna di Singapura dan Australia, lokasi di mana ekspansi lebih lanjut akan berlangsung.

Zipmex berencana untuk membangun tim teknologi dan kepatuhan untuk menawarkan produk baru dalam pinjaman, pembayaran, dan sekuritas.

Selanjutnya: Deteksi Penyalahgunaan, Regulator Pasar Modal di China Perketat Pinjaman Broker

 

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler