Regulator Keuangan di AS Terdesak Menyusun Aturan tentang Risiko Perubahan Iklim

Kamis, 22 April 2021 | 21:48 WIB
Regulator Keuangan di AS Terdesak Menyusun Aturan tentang Risiko Perubahan Iklim
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Selasa (20/4/2021). REUTERS/Tom Brenner]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID-WASHINGTON. Lanskap aturan industri keuangan di Amerika Serikat (AS) bakal semakin rumit. Regulator diperkirakan akan menerbitkan aturan baru, mengikuti agenda kerja perubahan iklim yang diusung pemerintahan Amerika Serikat di masa kini. 

Presiden Joe Biden diprediksi akan menerbitkan executive order sehubungan dengan perubahan iklim dalam waktu dekat. Perintah eksekutif itu akan menjadi landasan bagi regulator sektor finansial menyusun aturan mengenai risiko perubahan iklim, yang dapat merugikan perusahaan serta pasar keuangan. Regulasi tentang informasi sehubungan risiko perubahan iklim yang harus dipublikasi, diperkirakan juga akan muncul.

Instruksi presiden itu akan mengawali serangkaian aturan yang menjadi titik balik bagi kebijakan perubahan iklim di AS. Tidak hanya sekadar berkebalikan dengan kebijakan yang diambil pemerintahan Donald Trump, executive order ini diprediksi membawa dampak besar ke Wall Street.

Baca Juga: Menko Airlangga: Indonesia berkomitmen terapkan pembangunan berkelanjutan

"Ini merupakan perubahan besar bagi regulator keuangan AS saat mereka mulai mempromosikan transparansi tentang apa yang dilakukan perusahaan dan perusahaan pembiayaan untuk mengatasi risiko iklim," kata Ty Gellasch, kepala Healthy Markets, sebuah lembaga pemikir yang berpusat di Washington. 

Perubahan iklim menimbulkan risiko yang merusak sistem keuangan, karena adanya ancaman fisik seperti kenaikan permukaan laut. Belum lagi, kebijakan dan teknologi netral karbon yang bertujuan untuk memperlambat pemanasan global, bisa menghanguskan aset yang saat ini bernilai triliunan dolar AS, demikian penilaian para pakar risiko.

Laporan otoritas bursa berjangka, alias Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pada 2020, memuat kutipan tentang kekayaan global yang berkaitan dengan aset bahan bakar fosil, senilai US$ 1 triliun hingga US$ 4 triliun, kemungkinan akan hangus.

Baca Juga: Biayai proyek berwawasan lingkungan, Bank Mandiri terbitkan sustainability bond

"Dalam setiap aspek lain dari manajemen risiko, kami mengharapkan regulator untuk menetapkan ekspektasi yang jelas untuk lembaga keuangan, dan meminta mereka untuk mematuhi ekspektasi tersebut," kata Brian Schatz, dari Partai senator Demokrat yang turut mendukung rancangan undang-undang tentang risiko iklim keuangan.

Pemerintahan Trump yang tidak ambil pusing dalam aturan perubahan iklim, mengakibatkan AS tertinggal dari Eropa dalam hal penyusunan risiko iklim keuangan. Kini, regulator di AS berada di bawah tekanan dari negara-negara Eropa untuk mengejar ketertinggalan tersebut. 

Dan jika melihat derasnya dana, hingga US$ 51 miliar, yang mengalir ke reksadana bertema sustainable funds, terlihat kepedulian investor terhadap perubahan iklim. Investor membutuhkan informasi yang lebih baik tentang bagaimana perubahan iklim bisa mempengaruhi baik neraca maupun pendapatan perusahaan.

Eropa saat ini sudah mengharuskan perusahaan besar untuk mengungkapkan risiko dan data tentang masalah lingkungan dan memperkenalkan pengungkapan keberlanjutan untuk produk investasi. 

Sedangkan AS tidak memiliki aturan pengungkapan khusus tentang risiko iklim. Negeri Paman Sam juga tidak memiliki definisi terhadap istilah "berkelanjutan," serta tidak punya standar yang umum digunakan untuk mengukur tujuan lingkungan perusahaan atau risiko iklim.

Padahal, regulator di Eropa kini mulai menambahkan risiko iklim ke ujian para bankir yang digelar tiap tahun. Langkah serupa selama ini ditolak oleh otoritas moneter di AS, alias The Fed.

Baca Juga: Para menkeu dan gubernur bank sentral ASEAN perkuat kerja sama pemulihan ekonomi

"Sementara rekan-rekan mereka di luar negeri telah mulai mengembangkan dan menerapkan kebijakan tentang perubahan iklim, sebagian besar regulator AS belum melakukan sesuatu yang signifikan," kata David Arkush, kepala kelompok advokasi program perubahan iklim di Public Citizen.

Pejabat otoritas di AS mengatakan perubahan iklim merupakan masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan analisis. Dan kini, Federal Reserve, CFTC, dan badan pembiayaan perumahan memulai proses penilaian tentang bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi pemberi pinjaman, perusahaan perdagangan, dan pasar yang mereka awasi.

Pengawas sekuritas juga menindak perusahaan dan pengelola dana yang menyesatkan investor dalam masalah iklim. Regulator juga memperketat panduannya tentang pengungkapan risiko iklim perusahaan. 

Baca Juga: Aset Crypto Berbasis DeFi Mulai Digemari, Perlahan Mulai Digemari Investor Institusi

Tetapi kaum progresif ingin regulator keuangan di AS memberlakukan kewajiban gaya Eropa yang ketat, termasuk pengungkapan terperinci untuk perusahaan tentang emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung, dan total aset karbon mereka. Mereka juga ingin Fed menguji neraca bank terhadap skenario tertentu, seperti kenaikan 1 atau 2 derajat Celcius dalam suhu global rata-rata.

Banyak tindakan seperti itu akan ditentang oleh Partai Republik dan pelobi perusahaan, yang mengatakan Demokrat menggunakan kebijakan keuangan untuk memajukan agenda politik.

Sebagian anggota Kamar Dagang AS mendukung kebijakan perubahan iklim yang terbatas. Dan, menurut mereka, aturan itu harus diberlakukan oleh Kongres, bukan regulator.

Sedangkan kelompok-kelompok advokasi berharap, perintah eksekutif dari Gedung Putih memberikan perlindungan politik bagi regulator keuangan. "Akan ada penolakan dari perusahaan. Inilah alasan mengapa sinyal dari presiden sangat dibutuhkan," kata Ilmi Granoff dari yayasan ClimateWorks.

Selanjutnya: Mengimplementasikan prinsip-prinsip Sustainability dalam perusahaan

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Purbaya Effect, IHSG dan Saham Gorengan
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 05:17 WIB

Purbaya Effect, IHSG dan Saham Gorengan

Purbaya Effect semakin patut dipertanyakan karena saham-saham bank BUMN yang menerima "suntikan" dana dari Menkeu Purbaya mengalami koreksi besar.

Penuhi Modal Minimal, Asuranai Diminta Pilih Opsi Merger
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 05:15 WIB

Penuhi Modal Minimal, Asuranai Diminta Pilih Opsi Merger

Opsi tersebut bisa diambil asuransi umum untuk memenuhi ekuitas minimum 2026. Selain opsi ini, pemegang saham asuransi umum bisa menambah modal. 

Gerak IHSG Hari Ini, Rabu (22/10) Menanti Arah Bunga BI dan Sentimen Kinerja Emiten
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 05:15 WIB

Gerak IHSG Hari Ini, Rabu (22/10) Menanti Arah Bunga BI dan Sentimen Kinerja Emiten

Sentimen menjelang rilis kinerja emiten menjadi salah satu penopang. Ini juga sejalan dengan pergerakan bursa global dan mayoritas bursa Asia,

Menanti Arah Bunga BI dan Kinerja Keuangan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 04:55 WIB

Menanti Arah Bunga BI dan Kinerja Keuangan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pendorongnya, ekspektasi penurunan tingkat suku bunga bank Indonesia sebesar 25 basis poin (bps) ke angka 4,5% y.

IHSG Naik Tajam, Berapa Target Selanjutnya?
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 04:45 WIB

IHSG Naik Tajam, Berapa Target Selanjutnya?

IHSG mengakumulasi kenaikan 2,13% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 16,36%.

Beban Pencadangan Kerek Beban Multifinance Naik
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 04:20 WIB

Beban Pencadangan Kerek Beban Multifinance Naik

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) perusahaan pembiayaan meningkat secara tahunan. ​

Setahun Pemerintahan Prabowo: Ekonomi Mulai Pulih, Tantangan Masih Panjang
| Rabu, 22 Oktober 2025 | 03:40 WIB

Setahun Pemerintahan Prabowo: Ekonomi Mulai Pulih, Tantangan Masih Panjang

Tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto penuh dinamika. Melambat di awal tahun, ekonomi Indonesia mencatat kejutan di kuartal II-2025.

Pinjaman Online Hanya Saat Kondisi Betul-Betul Darurat
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 16:06 WIB

Pinjaman Online Hanya Saat Kondisi Betul-Betul Darurat

Pinjaman online tak direkomendasikan untuk kebutuhan keuangan apapun. Tapi, bukan berarti haram memanfaatkan fasilitas ini.

Belajar dari Aster, Mengidentifikasi Wash Trading yang Bikin Investor Kripto Merugi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 10:39 WIB

Belajar dari Aster, Mengidentifikasi Wash Trading yang Bikin Investor Kripto Merugi

Kewaspadaan dan literasi analisis tetap menjadi kunci utama untuk bertahan dan meraih keuntungan yang berkelanjutan di kripto.

Merger BUMN Karya, Ini Efeknya ke Saham ADHI dan PTPP
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 09:06 WIB

Merger BUMN Karya, Ini Efeknya ke Saham ADHI dan PTPP

Proses merger akan berlanjut pada penggabungan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT PP Tbk (PTPP) yang diharapkan bisa selesai di 2026.

INDEKS BERITA

Terpopuler