Regulator Keuangan di AS Terdesak Menyusun Aturan tentang Risiko Perubahan Iklim

Kamis, 22 April 2021 | 21:48 WIB
Regulator Keuangan di AS Terdesak Menyusun Aturan tentang Risiko Perubahan Iklim
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Selasa (20/4/2021). REUTERS/Tom Brenner]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID-WASHINGTON. Lanskap aturan industri keuangan di Amerika Serikat (AS) bakal semakin rumit. Regulator diperkirakan akan menerbitkan aturan baru, mengikuti agenda kerja perubahan iklim yang diusung pemerintahan Amerika Serikat di masa kini. 

Presiden Joe Biden diprediksi akan menerbitkan executive order sehubungan dengan perubahan iklim dalam waktu dekat. Perintah eksekutif itu akan menjadi landasan bagi regulator sektor finansial menyusun aturan mengenai risiko perubahan iklim, yang dapat merugikan perusahaan serta pasar keuangan. Regulasi tentang informasi sehubungan risiko perubahan iklim yang harus dipublikasi, diperkirakan juga akan muncul.

Instruksi presiden itu akan mengawali serangkaian aturan yang menjadi titik balik bagi kebijakan perubahan iklim di AS. Tidak hanya sekadar berkebalikan dengan kebijakan yang diambil pemerintahan Donald Trump, executive order ini diprediksi membawa dampak besar ke Wall Street.

Baca Juga: Menko Airlangga: Indonesia berkomitmen terapkan pembangunan berkelanjutan

"Ini merupakan perubahan besar bagi regulator keuangan AS saat mereka mulai mempromosikan transparansi tentang apa yang dilakukan perusahaan dan perusahaan pembiayaan untuk mengatasi risiko iklim," kata Ty Gellasch, kepala Healthy Markets, sebuah lembaga pemikir yang berpusat di Washington. 

Perubahan iklim menimbulkan risiko yang merusak sistem keuangan, karena adanya ancaman fisik seperti kenaikan permukaan laut. Belum lagi, kebijakan dan teknologi netral karbon yang bertujuan untuk memperlambat pemanasan global, bisa menghanguskan aset yang saat ini bernilai triliunan dolar AS, demikian penilaian para pakar risiko.

Laporan otoritas bursa berjangka, alias Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pada 2020, memuat kutipan tentang kekayaan global yang berkaitan dengan aset bahan bakar fosil, senilai US$ 1 triliun hingga US$ 4 triliun, kemungkinan akan hangus.

Baca Juga: Biayai proyek berwawasan lingkungan, Bank Mandiri terbitkan sustainability bond

"Dalam setiap aspek lain dari manajemen risiko, kami mengharapkan regulator untuk menetapkan ekspektasi yang jelas untuk lembaga keuangan, dan meminta mereka untuk mematuhi ekspektasi tersebut," kata Brian Schatz, dari Partai senator Demokrat yang turut mendukung rancangan undang-undang tentang risiko iklim keuangan.

Pemerintahan Trump yang tidak ambil pusing dalam aturan perubahan iklim, mengakibatkan AS tertinggal dari Eropa dalam hal penyusunan risiko iklim keuangan. Kini, regulator di AS berada di bawah tekanan dari negara-negara Eropa untuk mengejar ketertinggalan tersebut. 

Dan jika melihat derasnya dana, hingga US$ 51 miliar, yang mengalir ke reksadana bertema sustainable funds, terlihat kepedulian investor terhadap perubahan iklim. Investor membutuhkan informasi yang lebih baik tentang bagaimana perubahan iklim bisa mempengaruhi baik neraca maupun pendapatan perusahaan.

Eropa saat ini sudah mengharuskan perusahaan besar untuk mengungkapkan risiko dan data tentang masalah lingkungan dan memperkenalkan pengungkapan keberlanjutan untuk produk investasi. 

Sedangkan AS tidak memiliki aturan pengungkapan khusus tentang risiko iklim. Negeri Paman Sam juga tidak memiliki definisi terhadap istilah "berkelanjutan," serta tidak punya standar yang umum digunakan untuk mengukur tujuan lingkungan perusahaan atau risiko iklim.

Padahal, regulator di Eropa kini mulai menambahkan risiko iklim ke ujian para bankir yang digelar tiap tahun. Langkah serupa selama ini ditolak oleh otoritas moneter di AS, alias The Fed.

Baca Juga: Para menkeu dan gubernur bank sentral ASEAN perkuat kerja sama pemulihan ekonomi

"Sementara rekan-rekan mereka di luar negeri telah mulai mengembangkan dan menerapkan kebijakan tentang perubahan iklim, sebagian besar regulator AS belum melakukan sesuatu yang signifikan," kata David Arkush, kepala kelompok advokasi program perubahan iklim di Public Citizen.

Pejabat otoritas di AS mengatakan perubahan iklim merupakan masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan analisis. Dan kini, Federal Reserve, CFTC, dan badan pembiayaan perumahan memulai proses penilaian tentang bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi pemberi pinjaman, perusahaan perdagangan, dan pasar yang mereka awasi.

Pengawas sekuritas juga menindak perusahaan dan pengelola dana yang menyesatkan investor dalam masalah iklim. Regulator juga memperketat panduannya tentang pengungkapan risiko iklim perusahaan. 

Baca Juga: Aset Crypto Berbasis DeFi Mulai Digemari, Perlahan Mulai Digemari Investor Institusi

Tetapi kaum progresif ingin regulator keuangan di AS memberlakukan kewajiban gaya Eropa yang ketat, termasuk pengungkapan terperinci untuk perusahaan tentang emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung, dan total aset karbon mereka. Mereka juga ingin Fed menguji neraca bank terhadap skenario tertentu, seperti kenaikan 1 atau 2 derajat Celcius dalam suhu global rata-rata.

Banyak tindakan seperti itu akan ditentang oleh Partai Republik dan pelobi perusahaan, yang mengatakan Demokrat menggunakan kebijakan keuangan untuk memajukan agenda politik.

Sebagian anggota Kamar Dagang AS mendukung kebijakan perubahan iklim yang terbatas. Dan, menurut mereka, aturan itu harus diberlakukan oleh Kongres, bukan regulator.

Sedangkan kelompok-kelompok advokasi berharap, perintah eksekutif dari Gedung Putih memberikan perlindungan politik bagi regulator keuangan. "Akan ada penolakan dari perusahaan. Inilah alasan mengapa sinyal dari presiden sangat dibutuhkan," kata Ilmi Granoff dari yayasan ClimateWorks.

Selanjutnya: Mengimplementasikan prinsip-prinsip Sustainability dalam perusahaan

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Hitung Jeli Manfaat dan Biaya MBG
| Rabu, 24 Desember 2025 | 00:14 WIB

Hitung Jeli Manfaat dan Biaya MBG

Anggaran dari makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun tahun ini sudah menjangkau sekitar 50 juta penerima. 

Menanti Tuah Window Dressing di Pekan Pendek, Cermati Saham-Saham Ritel Ini
| Selasa, 23 Desember 2025 | 11:58 WIB

Menanti Tuah Window Dressing di Pekan Pendek, Cermati Saham-Saham Ritel Ini

Saham ritel berpotensi bangkit di sisa 2025. Simak proyeksi pertumbuhan laba 2026 dan rekomendasi saham ACES, MIDI, hingga ERAA.

Niharika Yadav: Inflasi Medis Masih Jadi Tantangan ke Depan
| Selasa, 23 Desember 2025 | 11:40 WIB

Niharika Yadav: Inflasi Medis Masih Jadi Tantangan ke Depan

Penerapan sejumlah regulasi baru dan tingginya inflasi medis akan mempengaruhi bisnis asuransi jiwa di Indonesia di 2026

Laba Melonjak 51% tapi Saham DSNG Justru Tergelincir, Saatnya Masuk Atau Wait & See?
| Selasa, 23 Desember 2025 | 08:17 WIB

Laba Melonjak 51% tapi Saham DSNG Justru Tergelincir, Saatnya Masuk Atau Wait & See?

Prospek kinerja DSNG di 2026 dinilai solid berkat profil tanaman sawit muda dan permintaan CPO yang kuat.

OJK dan KSEI Meluncurkan Integrasi Sistem Perizinan Reksadana
| Selasa, 23 Desember 2025 | 08:15 WIB

OJK dan KSEI Meluncurkan Integrasi Sistem Perizinan Reksadana

Langkah ini  untuk menyederhanakan proses, meningkatkan kepastian layanan, dan memperkuat tata kelola pendaftaran produk investasi reksadana. 

Anak Usaha DOID Perpanjang Kontrak DOID di Tambang Blackwater, Nilainya Segini
| Selasa, 23 Desember 2025 | 08:11 WIB

Anak Usaha DOID Perpanjang Kontrak DOID di Tambang Blackwater, Nilainya Segini

Kontrak tersebut terkait tambang Blackwater. Perpanjangan kontrak yang diperoleh pada 21 Desember 2025 tersebut bernilai sekitar A$ 740 juta. 

Emiten Semen Bisa Pulih Secara Bertahap, Simak Rekomendasi Sahamnya
| Selasa, 23 Desember 2025 | 07:45 WIB

Emiten Semen Bisa Pulih Secara Bertahap, Simak Rekomendasi Sahamnya

Emiten sektor semen berpeluang memasuki fase pemulihan pada 2026 setelah melewati tahun yang menantang.

Tax Holiday Deras, Investasi IKN Terkuras
| Selasa, 23 Desember 2025 | 07:43 WIB

Tax Holiday Deras, Investasi IKN Terkuras

Tercatat 290 perusahaan memperoleh tax holiday, dengan 102 perusahaan telah beroperasi dan merealisasikan investasi sebesar Rp 480 triliun.

Produksi Nikel di 2026 Dibatasi, Saham NCKL, INCO, HRUM, hingga ANTM Makin Seksi
| Selasa, 23 Desember 2025 | 07:43 WIB

Produksi Nikel di 2026 Dibatasi, Saham NCKL, INCO, HRUM, hingga ANTM Makin Seksi

Kebijakan pemangkasan produksi nikel oleh Pemerintah RI diharapkan mendongkrak harga sehingga akan berefek positif ke emiten.

ASII Masih Melirik Peluang Bisnis di Sektor Kesehatan
| Selasa, 23 Desember 2025 | 07:42 WIB

ASII Masih Melirik Peluang Bisnis di Sektor Kesehatan

Hingga saat ini, total investasi Grup Astra di bidang jasa kesehatan telah mencapai sekitar Rp 8,6 triliun.

INDEKS BERITA