KONTAN.CO.ID - Pemerintah bersiap mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah No 82/2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ada sejumlah catatan yang muncul mengiringi rancangan aturan tentang penyimpanan dan pengolahan data itu.
Dalam draf revisi PP 82 yang diterima KONTAN, pemerintah mengubah sejumlah pasal krusial. Pertama, menghapus pasal 43 ayat 1 huruf b. Di aturan lama, penyimpanan dana atas transaksi elektronik wajib disimpan di Indonesia. Dalam revisi, pasal itu hilang.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
