Rupiah Menguat dan Minyak Melemah, Pemerintah Sudah Saatnya Menyiapkan RAPBN 2019

Senin, 25 Februari 2019 | 08:33 WIB
Rupiah Menguat dan Minyak Melemah, Pemerintah Sudah Saatnya Menyiapkan RAPBN 2019
[]
Reporter: Benedicta Prima, Lidya Yuniartha | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2019 sudah waktunya disusun. Pemerintah perlu lebih cepat menimbang penyusunan RAPBN karena dua asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2019 sudah melenceng dari apa yang terealisasi.

Dua asumsi dasar itu adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang di APBN 2019 sebesar Rp 15.000 per dollar. Padahal, saat ini nilai tukar rupiah sudah menguat dan berada di kisaran Rp 14.100.

Lalu, asumsi harga minyak mentah yakni Indonesia crude price (ICP) sebesar US$ 70 per barel sudah turun. Realisasi ICP pada Januari 2019 hanya US$ 56,55 per barel.

Jika gejolak harga minyak dan nilai tukar rupiah di tahun lalu, berujjung pada kenaikan pendapatan negara, maka buntut dari fluktuasi harga minyak dan kurs di tahun ini bisa sebaliknya. Harga ICP yang lebih rendah daripada asumsi dan rupiah yang lebih kuat dari asumsinya bakal mengurangi pendapatan negara.

Mengutip analisis sensitivitas perubahan asumsi dasar makro di Nota Keuangan APBN 2019, setiap terjadi pelemahan rupiah Rp 100 per dollar AS, pendapatan negara meningkat di kisaran Rp 3,9 triliun - Rp 5,9 triliun. Kenaikan berasal dari penerimaan perpajakan sekitar Rp 1,9 triliun–3,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 2 triliun - Rp 2,7 triliun. Kondisi kembalikan berlaku jika rupiah ternyata menguat seperti sekarang ini.

Sedangkan penurunan ICP sebesar US$ 1 per barel, menyebabkan pendapatan negara hilang Rp 3,1 triliun–Rp 4,2 triliun. Rinciannya, penerimaan perpajakan turun Rp 700 miliar–Rp 1,1 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) susut Rp 2,4 triliun-Rp 3,1 triliun.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo juga telah mengingatkan, penguatan rupiah masih akan berlanjut pada periode mendatang. Alasannya, nilai tukar rupiah saat ini masih undervalue.

Selain Perry, Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah Redjalam juga sependapat masih ada peluang rupiah terus menguat hingga di bawah Rp 13.800 per dollar AS. Karena itu, Pieter menyarankan pemerintah menyiapkan RAPBNP 2019. "Tekanan terhadap rupiah jauh berkurang dibanding tahun 2018," ujar Piter, Minggu (24/2).

Bagi Pieter, RAPBNP 2019 penting karena realisasi dua asumsi dasar ekonomi makro sudah bergeser jauh target. Perubahan ini untuk menjaga kredibilitas APBN 2019 agar sesuai dengan kondisi riil.

Ekonom Standard Chartered Aldian Taloputra menganlisa, pergerakan rupiah tahun ini di level Rp 13.800–Rp 14.600 per dollar AS. Meski begitu, ia memandang pemerintah belum perlu menyiapkan RAPBNP 2019. Pemerintah harus fokus menjalankan APBN 2019 secara optimal.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani juga menyatakan, hingga kini, belum ada persiapan RAPBNP 2019. Pemerintah dan BI tetap memantau pergerakan rupiah. "Kami masih fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya," jelas Askolani, Minggu (24/2).

Meski berdampak negatif bagi anggaran, penguatan rupiah dan pelemahan ICP berefek positif bagi roda perekonomian. Konsumsi masyarakat terpacu oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penguatan rupiah.

Bagikan

Berita Terbaru

Nilai Transaksi Kripto Domestik Turun di November 2025
| Jumat, 12 Desember 2025 | 06:45 WIB

Nilai Transaksi Kripto Domestik Turun di November 2025

Berdasarkan data OJK, nilai transaksi kripto bulan November 2025 turun 24,53% menjadi Rp 37,20 triliun dari Rp 49,29 triliun pada Oktober 2025. 

Penjualan Lahan Industri Bisa Mengerek Kinerja AKRA
| Jumat, 12 Desember 2025 | 06:45 WIB

Penjualan Lahan Industri Bisa Mengerek Kinerja AKRA

AKRA mendapat dorongan dari bisnis lahan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).

Berharap IPO Bisa Lebih Semarak di Tahun Kuda Api
| Jumat, 12 Desember 2025 | 06:43 WIB

Berharap IPO Bisa Lebih Semarak di Tahun Kuda Api

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait initial free float berpotensi mempengaruhi tren IPO lantaran dapat mendorong likuiditas.

Kenaikan Rupiah di Akhir Pekan Ini Masih Rapuh
| Jumat, 12 Desember 2025 | 06:30 WIB

Kenaikan Rupiah di Akhir Pekan Ini Masih Rapuh

Rupiah menguat tipis setelah  Bank Sentral Amerika Serikat (AS) alias Federal Reserve menurunkan suku bunga acuan ketiga kali tahun ini

Indeks Dolar Masih Akan Tertekan di 2026
| Jumat, 12 Desember 2025 | 06:15 WIB

Indeks Dolar Masih Akan Tertekan di 2026

Indeks dolar AS kembali tertekan setelah Federal Reserve memangkas bunga acuan sebesar 25 bps pada Kamis (11/12) dinihari WIB.

Keamanan Tertinggal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 06:06 WIB

Keamanan Tertinggal

Regulator  perlu mempertimbangkan penetapan rasio minimum belanja keamanan siber dan mewajibkan pengujian penetrasi berkala.

Kontribusi Kinerja Pertamina Geothermal (PGEO) dari Proyek Anyar
| Jumat, 12 Desember 2025 | 06:00 WIB

Kontribusi Kinerja Pertamina Geothermal (PGEO) dari Proyek Anyar

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) bisa memulihkan kinerja dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat di 2026

Libur Akhir Pekan Setelah Bunga Turun, Simak Dulu Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 12 Desember 2025 | 05:47 WIB

Libur Akhir Pekan Setelah Bunga Turun, Simak Dulu Rekomendasi Saham Hari Ini

Proyeksi The Fed berpotensi hanya menurunkan suku bunga sebanyak satu kali pada tahun 2026, cenderung mengecewakan harapan pasar. 

Pensiun Mini, Kebebasan Finansial dan Makna Hidup
| Jumat, 12 Desember 2025 | 05:10 WIB

Pensiun Mini, Kebebasan Finansial dan Makna Hidup

Penting untuk dipahami bahwa melakukan jeda bekerja bukan berarti kita menjauhkan diri dari penghasilan.

Potensi Klaim Akibat Bencana Sumatra Sudah Dekati Rp 1 Triliun
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:50 WIB

Potensi Klaim Akibat Bencana Sumatra Sudah Dekati Rp 1 Triliun

Berdasarkan pemantauan awal, OJK menyebut potensi klaim yang ditanggung industri asuransi sudah hampir mencapai Rp 1 triliun.

INDEKS BERITA

Terpopuler