Rusia Hadapi Ancaman Baru, AS dan Negara Sekutunya Bersiap Mencabut Status MFN

Jumat, 11 Maret 2022 | 13:38 WIB
Rusia Hadapi Ancaman Baru, AS dan Negara Sekutunya Bersiap Mencabut Status MFN
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi untuk Rusia di Roosevelt Room, White House, Washington, AS, 8 Maret 2022. REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) bersama para negara-negara sekutunya yang tergabung dalam Kelompok Tujuh (G7) dan Uni Eropa pada Jumat berniat mencabut status "most favored nation" (MFN) dari Rusia. Pencabutan itu merupakan reaksi terbaru negara-negara Barat atas invasi Rusia ke Ukraina, demikian penuturan beberapa orang yang mengetahui situasi tersebut ke Reuters.

Presiden Joe Biden akan mengumumkan rencana tersebut di Gedung Putih, Washington, AS pada hari ini pukul 10:15 EST, atau pukul 22.15 WIB, tutur sumber yang berbicara dengan syarat anonim.

Gedung Putih mengatakan Biden akan mengumumkan "tindakan untuk terus meminta pertanggungjawaban Rusia atas perangnya yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan di Ukraina." Namun, tidak ada penjelasan yang lebih rinci.

Baca Juga: Ringankan Beban Pemasok, Toyota Pangkas Produksi Domestik hingga 20%

Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus."

Melucuti status MFN dari Rusia akan membuka jalan bagi AS dan para sekutunya untuk mengenakan tarif impor atas berbagai barang Rusia. Kebijakan itu akan meningkatkan tekanan atas ekonomi Rusia yang sudah bergulir menuju resesi "yang dalam."

Langkah terkoordinasi oleh Washington, London dan negara Barat lain datang di atas serangkaian sanksi yang belum pernah dijatuhkan sebelumnya. Tindakan semacam pembatasan ekspor serta pembatasan akses perbankan bertujuan untuk menekan Presiden Rusia Vladimir Putin agar mengakhiri perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Setiap negara harus menerapkan perubahan status perdagangan Rusia, sesuai dengan proses hukum yang berlaku di dalam negerinya masing-masing, tutur dua orang.

Di AS, menghapus status "Hubungan Perdagangan Normal Permanen" (PNTR) dari sebuah negara membutuhkan persetujuan dari Kongres. Sejauh ini, anggota parlemen dari kedua majelis, berikut kedua partai politik yang berkuasa, telah mengisyaratkan dukungan mereka, kata dua pejabat.

"Presiden Biden dan pemerintah menghargai kepemimpinan bipartisan Kongres dan seruannya untuk pencabutan PNTR," ujar seorang pejabat. Ia menambahkan bahwa Gedung Putih akan bekerja dengan anggota parlemen pada undang-undang untuk mencabut status Rusia.

Sanksi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditampar pada bank dan elit Rusia, bersama dengan kontrol ekspor pada rakit teknologi, telah menyebabkan ekonomi Rusia melemah, dan Dana Moneter Internasional sekarang memprediksi bahwa ia akan terjun ke dalam "resesi yang dalam" tahun ini. .

Baca Juga: Berbagai Bank Sentral Tetap Menjadikan Pengendalian Inflasi sebagai Misi Utama

Pada 2019, Rusia adalah mitra dagang barang terbesar ke-26 Amerika Serikat, dengan sekitar $28 miliar dipertukarkan antara kedua negara, menurut kantor Perwakilan Dagang AS.

Impor utama dari Rusia termasuk bahan bakar mineral, logam dan batu mulia, besi dan baja, pupuk dan bahan kimia anorganik. Semua barang itu terancam menghadapi tarif lebih tinggi setelah Kongres bertindak untuk mencabut status MFN dari Rusia.

Biden pada Selasa telah memberlakukan larangan langsung atas impor minyak dan energi Rusia.

Beberapa gubernur AS telah memerintahkan toko minuman keras yang dikelola pemerintah untuk berhenti menjual vodka buatan Rusia dan minuman keras lain atas nama solidaritas dengan rakyat Ukraina.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Lapis Kedua Mulai Kehabisan Tenaga
| Kamis, 26 Maret 2026 | 05:45 WIB

Saham Lapis Kedua Mulai Kehabisan Tenaga

Saham-saham emiten di sektor properti, konstruksi dan teknologi termasuk yang banyak terkoreksi di sepanjang tahun berjalan 2026. 

Pelaporan SPT Orang Pribadi Bakal Diperpanjang
| Kamis, 26 Maret 2026 | 05:40 WIB

Pelaporan SPT Orang Pribadi Bakal Diperpanjang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menerbitkan aturan sebagai payung hukum rencana kebijakan tersebut

BELL Memacu Segmen Ritel dan Korporat
| Kamis, 26 Maret 2026 | 05:40 WIB

BELL Memacu Segmen Ritel dan Korporat

PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) memproyeksi lonjakan penjualan selama periode Lebaran sambil antisipasi permintaan korporat.

Jemaah Haji Indonesia Perlu Jaminan Keamanan
| Kamis, 26 Maret 2026 | 05:35 WIB

Jemaah Haji Indonesia Perlu Jaminan Keamanan

Pemerintah lewat Kementerian Haji dan Umrah menegaskan ibadah haji tahun ini masih sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Investor Reksadana Saham Wajib Tahu: Potensi Cuan 12% di Depan Mata?
| Kamis, 26 Maret 2026 | 05:30 WIB

Investor Reksadana Saham Wajib Tahu: Potensi Cuan 12% di Depan Mata?

Kinerja reksadana saham merosot di Maret 2026. Para manajer investasi bongkar strategi defensif dan rotasi portofolio. 

Kinerja Saham Portofolio Ciamik, Laba Saratoga (SRTG) Pada 2025 Naik
| Kamis, 26 Maret 2026 | 05:15 WIB

Kinerja Saham Portofolio Ciamik, Laba Saratoga (SRTG) Pada 2025 Naik

Keuntungan atas investasi pada saham dan efek lain PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) melonjak 180,05% (yoy) jadi  Rp 4,13 triliun pada 2025.

Mendulang Berkah dari Komoditas Batubara
| Kamis, 26 Maret 2026 | 05:05 WIB

Mendulang Berkah dari Komoditas Batubara

Batubara berkontribusi 70% terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba                    

Darma Henwa (DEWA) Berharap dari Ekspansi Bisnis Emas
| Kamis, 26 Maret 2026 | 05:00 WIB

Darma Henwa (DEWA) Berharap dari Ekspansi Bisnis Emas

Ekspansi DEWA ke tambang emas Gayo menjanjikan, namun ada risiko. Keterlambatan eksplorasi bisa hambat valuasi.

Merdeka Gold Resources (EMAS) Siap Listing Saham di Bursa Efek Hong Kong
| Kamis, 26 Maret 2026 | 04:55 WIB

Merdeka Gold Resources (EMAS) Siap Listing Saham di Bursa Efek Hong Kong

BS Securities Hong Kong Ltd dan CITIC Securities Ltd telah ditunjuk sebagai joint sponsors EMAS terkait permohonan pencatatan saham di Hong Kong.

Paradoks Impor Bibit Ayam
| Kamis, 26 Maret 2026 | 04:41 WIB

Paradoks Impor Bibit Ayam

Persoalan paling mendasar juga perlu dijawab, yakni transparansi mengenai kebutuhan riil grand parent stock (GPS) nasional.

INDEKS BERITA

Terpopuler