Saham Freeport Jatah Papua Masih Alot karena Belum Terbentuk BUMD Penampung
Selasa, 08 September 2020 | 07:09 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembagian jatah 10% saham divestasi PT Freeport Indonesia milik pemerintah daerah (pemda) Papua masih alot. Sebab, sejak Desember 2018 hingga kini, Pemda Papua belum juga membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung saham Freeport.
Menurut informasi yang diterima KONTAN, unsur pemda Papua masih tak satu suara mengenai pembagian saham tersebut. Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendapatkan jatah sebesar 3% saham dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mendapat jatah 7% saham. Konon, Pemprov Papua meminta jatah lebih tinggi dari 3%.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
