Sambo dan Kepolisian

Selasa, 13 September 2022 | 08:00 WIB
Sambo dan Kepolisian
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setiap kali ada skandal besar menimpa penegak hukum, khususnya kepolisian, selalu ada banyak penjahat kecil yang memanfaatkan kesempatan.

Mulai dari pelanggar lalu lintas sampai gerombolan copet. Apalagi kasus sebesar Ferdy Sambo yang terus bergulir  lebih dari 2 bulan terakhir.

Dalam kehidupan nyata ini, kita tentu saja tidak bisa melihat semua aksi kejahatan. Tapi dua aksi pelanggaran itu begitu mencolok mata.

Misalnya, kita bisa melihat ada begitu banyak pengendara berkeliaran dengan kendaraan tanpa plat nomor, helm, atau berbagai pelanggaran lainnya. Saya bahkan lebih sulit menemukan petugas lalu lintas berjaga di tempat-tempat yang biasanya mereka berjaga. 

Para copet pun makin merajalela. Mungkin tidak banyak cerita yang diekspos media, karena kebanyakan hanya smartphone atau dompet yang diincar. Terlalu “receh” untuk diributkan, apalagi kini pencopet pun mulai banyak beroperasi di mal-mal besar dan elit di Jakarta. 

Banyak korban copet dari kalangan kelas menengah atas yang enggan melaporkan kecopetan kepada yang berwajib.  Mereka mungkin merasa terlalu banyak uang dan waktu yang  dihabiskan tanpa ada hasil. 

Tapi saya mendapat konfirmasi cerita ini dari customer service salah satu provider seluler. Tentu karena ia mendapat banyak permintaan penggantian SIM card. Ia bahkan bercerita ada gerai favorit di mal tempat beroperasinya para pencopet tersebut.  

Jangan tanya, kenapa para pencopet itu bisa leluasa beroperasi di mal-mal besar yang sudah diperlengkapi dengan banyak CCTV. Para pencopet itu sepertinya memang sudah “naik level”, bukan lagi pencopet kelas terminal atau pasar.  

Celakanya, membangun sistem keamanan yang canggih bukan investasi murah. Kamera CCTV saja tidak cukup, perlu ada control room yang memadai dan SDM yang mahir untuk bisa “menaikkan level” sistem keamanan.

Di sini kita baru bicara sistem pengamanan di dunia nyata, bisa dibayangkan betapa leluasanya para pencopet di dunia maya.

Kembali kepada para penegak hukum. Kita tentu sadar, saat ini para anggota kepolisian banyak mendapatkan bully dari masyarakat gara-gara kasus yang menimpa petingginya. Tapi di saat yang sama kita juga memerlukan mereka untuk menegakkan hukum.

Saya berharap penyelesaian masalah  di tubuh kepolisian ini tidak berlarut. Supaya kita tak menjadi negara dengan banyak UU tanpa ada yang menegakkannya.  

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler