KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga bulan ini, PT PP (Persero) Tbk mencatatkan kontrak baru senilai Rp 14,8 triliun. Sektor energi menjadi penyumbang terbesar perolehan kontrak baru tersebut.
Menurut catatan internal PT PP, pekerjaan dari sektor energi mencuil porsi 39,7% atau sebesar Rp 5,88 triliun. Menyusul pekerjaan gedung bertingkat 23,6% atau sekitar Rp 3,49 triliun. Pada urutan ketiga adalah pekerjaan sektor infrastruktur 21,5% atau Rp 3,18 triliun. Sisanya meliputi pekerjaan bandar udara (bandara), jalur kereta api dan irigasi.
Dalam catatan KONTAN, PT PP juga mengantongi kontrak pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan V Balikpapan Tahap II. Nilai kontrak tersebut mencapai Rp 3,38 triliun.
Sementara menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) per Juli 2019, PT PP mengantongi empat proyek energi dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Perusahaan pelat merah itu mendapatkannya melalui anak usaha bernama PT PP Energi.
Keempat proyek tersebut meliputi pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) Nias Selatan berkapasitas 5 megawatt (mw) senilai Rp 210 miliar dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Nusa Dua 2 mw senilai Rp 112 miliar. Ada pula proyek PLTSa Bangli 2 mw senilai Rp 98 miliar dan PLTBm Ponu 5 mw dengan nilai investasi sebesar Rp 280 miliar.
Meskipun sudah menggenggam kontrak baru bernilai trilunan rupiah, capaian PT PP masih jauh dari target kontrak sepanjang tahun ini yang mencapai Rp 50,3 triliun. "Kami merealisasikan 29,42% dari target kontrak tahun ini," ungkap Agus Samuel Kana, Sekretaris Perusahaan PT PP Tbk kepada KONTAN, Jumat (19/7).
Oleh karena itu PT PP bakal lebih giat mengulik proyek di dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan berkode saham PTPP di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu antara lain membidik negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Tahun ini, PT PP memastikan akan ada tambahan proyek baru berupa pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) dari Vietnam dan proyek pelabuhan dari Malaysia. Hanya, mereka tidak mengungkapkan nilai kontrak baru dari kedua negara."Masih on progress," kata Agus.
Konsesi Semarang-Demak
Melalui surat Nomor PB.02.01-Mn/1347 tanggal 17 Juli 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) memutuskan konsorsium PT PP, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Misi Mulia Metrical sebagai pemegang konsesi proyek Tol Semarang-Demak. PT PP mengempit 65% konsesi. Sementara Wijaya Karya dan Misi Mulia masing-masing mendekap 25% dan 10%.
Tol Semarang-Demak memiliki panjang 27 kilometer (km) dengan nilai investasi Rp 15,3 triliun. Pengerjaannya terbagi menjadi Seksi I Kota Semarang dan Seksi II Kabupaten Demak. Konsorsium PT PP-Wijaya Karya-Misi Mulia bertugas mengerjakan Seksi II sepanjang 16,31 km dengan biaya Rp 5,6 triliun dan masa konsesi 35 tahun.
PT PP memastikan, proses selanjutnya bakal berjalan sesuai dengan rencana kerja. "Dengan surat penetapan ini, kami akan segera membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan mempercepat proses penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)," kata M. Aprindy, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (21/7).
