Senjata Dolar Trump

Minggu, 08 Desember 2024 | 04:51 WIB
Senjata Dolar Trump
[ILUSTRASI. TAJUK - Titis Nurdiana]
Titis Nurdiana | Pemimpin Redaksi

Mao Zedong bukan ahli moneter, tapi pandangannya tentang kekuasaan sejalan dengan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kata Mao, kekuasaan tumbuh lewat laras senjata. Dan, Trump menggunakan dolar AS sebagai senjata melawan negara-negara yang mengurangi dominasi dolar dalam perdagangannya.

Terpilih menjadi Presiden AS, Trump mulai menarik kokang untuk menunjukkan dominasi dolar dalam perdagangan dunia. Trump mengancam negara anggota BRICS untuk membayar tarif impor 100% jika mereka mengurangi transaksi dalam mata uang dolar AS.

Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, sebagai anggota BRICS belakangan terus merekatkan hubungan dagang dengan transaksi non dolar. Catatan Chatham, hingga pertengahan 2024, Tiongkok menyelesaikan 27% perdagangannya dengan renminbi. Posisi ini naik 17% jika dibandingkan awal tahun 2022. Ini artinya, Tiongkok menggunakan mata uangnya sendiri dalam transaksi dagang lebih dari US$ 50 miliar setiap bulan.

Distribusi kekuatan mata uang global memang berubah, meski belum mampu menyamai dolar AS. Banyak negara terus mencari alternatif transaksi non dolar. Namun hingga kini sulit bagi dunia untuk lepas dari dolar AS. The Greenback sepanjang sejarah sudah menjadi mata uang global yang paling dominan dan banyak ditransaksikan di dunia.

Namun dolar AS secara perlahan mulai kehilangan sebagian daya tariknya. Pasokan dolar global yang berlebih telah mengikis kepercayaan dunia atas nilai The Greenback. Defisit eksternal yang terus-menerus dalam beberapa dekade terakhir membuat AS memiliki kewajiban luar negeri jumbo. Jika pada akhir tahun 1980-an, AS masih menjadi kreditor bersih bagi seluruh dunia, kini utang AS ke para pemberi pinjaman asing sudah melampaui utang debitur asing. Jumlahnya sekitar US$ 20 triliun atau 70% dari PDB AS, berdasar catatan Chatham.

Lalu, semakin seringnya AS menjadikan dolar sebagai senjata untuk melawan negara-negara yang ingin dihukumnya, juga mendorong negara-negara lain untuk menggunakan mata uang lain sebagai alternatif perdagangan. Mereka harus meminimalisir risiko dengan transaksi non dolar.

Kondisi ini tecermin dari hubungan dagang Rusia dan China serta anggota BRICS. Dari transaksi dagang menggunakan Renminbi sebesar US$ 50 miliar saban bulan, transaksi dagang hanya dengan Rusia mendominasi hingga US$ 20 miliar per bulan.

Pembekuan cadangan devisa Rusia pada Februari 2022 bisa menjadi salah satu gambaran AS menjadikan dolar sebagai senjata agresif. Serangan serupa juga dilakukan AS ke bank sentral Libya, Iran, Venezuela, serta Afghanistan, meski jumlahnya kecil. Alhasil, mereka harus beralih ke non dolar.

Semakin sering AS menjadikan dolar sebagai alat kebijakan luar negeri serta sanksi yang berlebih membuat banyak negara khawatir bakal kehilangan akses ke dolar. Negara ekonomi terbesar dunia nomor 2 Tiongkok menjadi salah satu negara yang memiliki banyak alasan untuk khawatir atas persenjataan dolar AS.

Pada tahun 2018, kepemilikan Tiongkok atas sekuritas berdenominasi dolar mencapai 50% dari cadangan devisanya. Meskipun saat ini jumlahnya sudah di bawah 40%, aset AS itu diperkirakan masih mencapai $1,4 triliun. Bukan uang receh. Ini pula yang menyebabkan China sulit berpaling dari dominasi dolar AS.

Dominasi dolar memang tidak mengenakkan bagi banyak negara, tapi kekuatan militer AS, struktur aliansi, dan lambatnya distribusi perubahan kekuatan mata uang nampaknya akan mempertahankan status dolar AS sebagai mata uang dominan untuk waktu panjang. Dan, ini merupakan senjata atas kekuasaan AS.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Susun Strategi Biar Botol Tak Mencemari Lingkungan
| Minggu, 08 Februari 2026 | 07:05 WIB

Susun Strategi Biar Botol Tak Mencemari Lingkungan

Kebijakan Bali yang membatasi ukuran botol AMDK menjadi ujian bagi industri, dan mendorong CLEO membuktikan komitmennya.

Laju Penjualan Sepeda Motor Listrik Tak Lagi Menderu
| Minggu, 08 Februari 2026 | 06:15 WIB

Laju Penjualan Sepeda Motor Listrik Tak Lagi Menderu

Kepastian absennya subsidi sepeda motor listrik membuat pasar bergerak tanpa insentif. Bagaimana strategi produsen?

 
Rupiah dalam Sepekan Tertekan Sentimen Domestik dan Global
| Minggu, 08 Februari 2026 | 06:10 WIB

Rupiah dalam Sepekan Tertekan Sentimen Domestik dan Global

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot melemah 0,20% secara harian ke Rp 16.876 per dolar AS. Dalam sepekan, rupiah melemah 0,53%. 

Tips Jordan Simanjuntak, CMO Triv untuk Investor Kripto Pemula
| Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00 WIB

Tips Jordan Simanjuntak, CMO Triv untuk Investor Kripto Pemula

Perjalanan karier membawa Jordan Simanjuntak, Chief Marketing Officer Triv ini berinvestasi di aset kripto

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:15 WIB

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!

Dengan harga terjangkau, cita rasa lokal, dan bisa dinikmati siapa saja, usaha jajanan pasar menawarkan peluang yang men

Menyoal Independensi BI
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10 WIB

Menyoal Independensi BI

Dalam revisi UU P2SK, BI akan dibekali mandat tambahan; mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 16:47 WIB

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik

Pada periode 2-6 Februari 2026, IHSG tumbang 4,73% dan ditutup pada level 7.935,26. Pekan sebelumnya, IHSG telah turun 6,94%.

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 13:00 WIB

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000

Saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) naik 5,78% dalam sepekan melebihi kinerja IHSG yang turun -4,47%, efek euforia pasca spin off dari BMRI.

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 11:00 WIB

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen

WIKON diajukan PKPU oleh PT Pratama Widya Tbk (PTPW), sedangkan PTPP diajukan PKPU oleh PT Sinergi Karya Sejahtera.

 Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:00 WIB

Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin

BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menonaktifkan kepesertaan PBI JK karena menjadi kewenangan Kemensos

INDEKS BERITA

Terpopuler