Shell Bangun Fasilitas Pengolah Sampah Plastik menjadi Bahan Baku Kimia

Selasa, 23 November 2021 | 13:12 WIB
Shell Bangun Fasilitas Pengolah Sampah Plastik menjadi Bahan Baku Kimia
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Bayangan logo Shell di kaca spion mobil. 29 Januari 2015. REUTERS/Toby Melville/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Royal Dutch Shell, Selasa (23/11) mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pyrolysis oil upgrader, yang akan mengubah limbah plastik menjadi bahan baku kimia di kompleks petrokimia miliknya di Singapura. Rencana ini termasuk agenda peralihan Shell dari minyak dan gas ke energi terbarukan dan energi rendah karbon. 

Perusahaan juga mempertimbangkan untuk membangun pusat penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) regional dan pabrik biofuel dengan kapasitas 550.000 ton per tahun (tpy) di Pulau Bukom. Pulau yang sudah menjadi lokasi manufaktur Shell selama 60 tahun terakhir, merupakan satu dari lima taman energi dan kimia yang tersisa yang dimiliki Shell di dunia.

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari rencana Shell Singapura untuk mengurangi emisi dari kegiatan operasinya sendiri hingga setengah dari angka di tahun 2016 pada tahun 2030, demikian pernyataan Direktur Hilir Shell Huibert Vigeveno.

"Tahun ini, kami telah mengurangi separuh kapasitas pemrosesan minyak mentah kami, yang sejalan dengan target pengurangan emisi Shell di tingkat global," tutur Vigeveno pada upacara peluncuran proyek pyrolysis oil upgrader.

Baca Juga: Medco Energi rampungkan sejumlah proyek EBT dalam lima tahun mendatang

Di tengah semakin tingginya tekanan dari investor, aktivis, dan pemerintah untuk beralih dari bahan bakar fosil, perusahaan energi bergegas meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan.

Shell telah berjanji untuk mengurangi separuh emisi dari operasi globalnya pada tahun 2030, serta mengurangi jejak karbon bersihnya sebesar 45% pada tahun 2035.

Fasilitas pyrolysis oil upgrader di Singapura akan menghasilkan minyak pirolisis yang diolah sebanyak 50.000 ton per tahun pada 2023, demikian pernyataan perusahaan itu. Ini merupakan fasilitas pertama Shell di seluruh dunia. Shell tidak mengungkap angka investasi untuk proyek Singapura.

Pyrolysis mencairkan sampah plastik menjadi produk seperti minyak pirolisis, yang dapat ditingkatkan sebagai bahan baku plastik dan bahan kimia. Namun, proses pengolahan yang menelan banyak energi ini, belum terbukti secara komersial.

Baca Juga: Harga minyak terkoreksi pada perdagangan Selasa (23/11) pagi

Shell juga berencana membangun dua unit konversi kimia di Asia untuk mengubah sampah plastik menjadi minyak pirolisis untuk Shell Energy and Chemical Park Singapore di Bukom dan Jurong Island, serupa dengan unit di Belanda dengan mitra joint venture BlueAlp yang akan beroperasi pada 2023.

Proyek lain yang sedang direncanakan di Singapura termasuk pusat penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) untuk mengurangi emisi.

Untuk memenuhi ambisi menghasilkan sekitar dua juta ton bahan bakar penerbangan berkelanjutan per tahun pada tahun 2025, Shell mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam fasilitas untuk memproduksi 550.000 ton bahan bakar nabati per tahun. Biofuel itu akan dibuat dari limbah dan minyak nabati, kata Vigeveno.

Shell sebelumnya mengumumkan akan menguji coba penggunaan sel hidrogen sebagai bahan bakar untuk kapal di Singapura. Perusahaan itu juga menjajaki pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di tempat pembuangan sampah dekat Bukom.

Selanjutnya: Strategi Switching Portofolio Ala GIC, Cabut dari MTLA, Borong Saham Mitratel (MTEL)

 

Bagikan

Berita Terbaru

Bidik Lelang SUN Rp 180 Triliun di Kuartal IV
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:18 WIB

Bidik Lelang SUN Rp 180 Triliun di Kuartal IV

Namun demikian, target lelang SUN tersebut lebih rendah dibanding hasil pada kuartal-kuartal sebelumnya pada tahun ini

Dana SAL di Himbara Mungkin Ditambah
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:15 WIB

Dana SAL di Himbara Mungkin Ditambah

Peluang penambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank milik Danantara kembali terbuka.​

Lagi, Tunjangan DPR
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:10 WIB

Lagi, Tunjangan DPR

Sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota DPR membangun kepercayaan melalui empati, transparansi, dan tentu saja komitmen memperjuangkan aspirasi.

HJE dan Cukai Rokok di 2026 Dipastikan Tidak Naik
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:09 WIB

HJE dan Cukai Rokok di 2026 Dipastikan Tidak Naik

Cukai dan HJE rokok ditahan untuk menekan rokok ilegal dan menjaga daya beli                        

DPK Bank Digital Tumbuh Pesat
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:05 WIB

DPK Bank Digital Tumbuh Pesat

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan digital tampak masih cukup solid, dengan pertumbuhan dua hingga tiga digit. ​

Prabowo Hadiri Genjatan Senjata Israel-Palestina
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:00 WIB

Prabowo Hadiri Genjatan Senjata Israel-Palestina

Prabowo bakal menyaksikan upacara penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza.

Tekanan Jumlah Pasien Masih Terasa pada Kinerja Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 06:00 WIB

Tekanan Jumlah Pasien Masih Terasa pada Kinerja Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) menggelar ekspansi layanan dan unit rumahsakit karena volume pasien tertekan

Masih Mewaspadai Efek Perang Dagang, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 05:47 WIB

Masih Mewaspadai Efek Perang Dagang, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini

Tapi perang dagang antara China dan AS masih akan mempengaruhi pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. ​

Bongkar Pasang Kebijakan Demi Bawa Pulang Dolar
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 05:40 WIB

Bongkar Pasang Kebijakan Demi Bawa Pulang Dolar

Hambatan dalam pelaksanaan aturan tersebut bukan berasal dari kalangan pengusaha, melainkan gangguan  sistem transfer dana atau sistem keuangan

Pemerintah Ingin Bayar Utang Lewat Non-APBN
| Selasa, 14 Oktober 2025 | 05:25 WIB

Pemerintah Ingin Bayar Utang Lewat Non-APBN

Danantara mengklaim proses negosiasi utang antara KCIC dengan pemerintah China masih terus berlangsung.

INDEKS BERITA

Terpopuler