Siap-Siap, Bea Materai Naik Jadi Rp 10.000

Kamis, 04 Juli 2019 | 06:51 WIB
Siap-Siap, Bea Materai Naik Jadi Rp 10.000
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anda yang menggunakan banyak meterai, siap-siap membayar bea meterai lebih mahal. Pemerintah mengusulkan penerapan meterai satu harga yakni Rp 10.000 per dokumen, naik dari harga meterai yang berlaku saat ini sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 per dokumen.

Usulan ini tertuang dalam rancangan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13/1985 tentang Bea Meterai yang tengah dibahas pemerintah dan DPR.

Dalam pembahasan revisi UU tersebut, Rabu (3/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandaskan, meskipun mengusulkan tarif bea meterai naik, RUU ini lebih berpihak kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab, nilai nominal dokumen yang wajib menggunakan meterai adalah jika berkaitan dengan transaksi bernilai lebih dari Rp 5 juta.

Aturan yang berlaku saat ini, transaksi dengan nilai antara Rp 250.000–Rp 1 juta wajib menggunakan bea meterai Rp 3.000 per dokumen. Sedangkan transaksi di atas Rp 1 juta dan dokumen tertentu wajib memakai bea meterai Rp 6.000 per dokumen.

Menkeu menyatakan, selama ini penerimaan negara dari bea meterai relatif kecil. Pada periode 2000–2017, pemasukan dari bea meterai tumbuh 3,6 kali, yakni dari Rp 1,4 triliun di tahun 2001 menjadi Rp 5,08 triliun di tahun 2017.

Selama ini peredaran meterai tarif Rp 6.000 paling dominan. Kemkeu mencatat, volume peredaran meterai tahun 2017 mencapai 846.666.667 lembar. Dengan mengasumsikan volume peredaran meterai yang sama pada 2019 dan dengan tarif baru Rp 10.000, pemerintah bisa meraup penerimaan negara sebesar Rp 8,46 triliun.

Target penerimaan bea meterai ini masuk dalam pendapatan pajak lainnya. Tahun ini target pendapatan lainnya mencapai Rp 8,62 triliun naik 13,4% dari 2018 yang sebesar Rp 7,60 triliun. Pemerintah berharap, peningkatan transaksi sektor jasa keuangan turut meningkatkan penggunaan bea meterai tahun ini.

Selain mengubah tarif, pemerintah ingin memperluas objek bea meterai tidak terbatas dokumen kertas, melainkan juga dokumen digital. Maklum, masyarakat semakin akrab bertransaksi menggunakan jaringan internet dan dokumen digital. Oleh karena, dokumen digital menjadi objek baru penerapan meterai.

Pemerintah juga mengusulkan untuk mempertegas pihak yang terutang bea meterai berdasarkan jenis dokumen. Yaitu, pihak yang menerbitkan dokumen yang harus melunasi bea meterai.

Usulan pemerintah ini tampaknya akan berjalan mulus. Sejauh ini, mayoritas Komisi XI DPR yang membahas rancangan calon beleid ini setuju dengan usulan pemerintah dan akan melanjutkan pembahasannya ke tingkat I.

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun menyatakan DPR sepakat mempercepat pembahasan RUU Bea Meterai ini dan ditargetkan bisa disahkan menjadi UU pada September 2019. Dia menyatakan, DPR akan berusaha pembahasannya tuntas sebelum masa jabatan DPR periode ini berakhir.

Bagikan

Berita Terbaru

BI Rate Berada di Angka 6%, Deja Vu yang Ketiga Kali
| Sabtu, 21 November 2026 | 10:10 WIB

BI Rate Berada di Angka 6%, Deja Vu yang Ketiga Kali

Ketiganya memiliki pola serupa. Kenaikan 25 bps, tujuannya menjaga rupiah, dan semuanya di luar perkiraan konsensus. 

Memasuki 2027, Tekanan Kripto Diproyeksi Masih Akan Berlanjut
| Sabtu, 21 November 2026 | 09:19 WIB

Memasuki 2027, Tekanan Kripto Diproyeksi Masih Akan Berlanjut

Salah satunya pelemahan pasar kripto memang disebabkan oleh perubahan perilaku investor yang mulai mengurangi eksposur terhadap aset berisiko.

Pasar Belum Pasti, Emiten Beli Kembali
| Sabtu, 21 November 2026 | 08:25 WIB

Pasar Belum Pasti, Emiten Beli Kembali

Sejumlah emiten menggelar aksi korporasi berupa pembelian kembali (buyback) saham pada akhir November 2026

Tekanan Hebat dari Dolar AS ke Rupiah Sepekan Ini
| Sabtu, 21 November 2026 | 07:30 WIB

Tekanan Hebat dari Dolar AS ke Rupiah Sepekan Ini

Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan pekan ini

Strategi Melawan Arus Pasar Ala Indrawijaya Rangkut
| Sabtu, 21 November 2026 | 07:00 WIB

Strategi Melawan Arus Pasar Ala Indrawijaya Rangkut

Di tengah pasar keuangan yang bergerak sangat dinamis, keputusan investasi tidak selalu harus mengikuti tren di pasar. 

Polemik Perampasan Aset
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:05 WIB

Polemik Perampasan Aset

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menilai proses penyusunan UU cenderung tertutup, draf dan dokumen tak dibuka secara transparan.

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Konsumsi Tumbuh, Daya Beli Masih Rapuh

Kenaikan konsumsi belum mencerminkan pemulihan daya beli akibat tekanan harga dan pendapatan.           

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar
| Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

Prospek Menabung Emas dan Dolar AS di Tengah Fluktuasi Pasar

Di tengah fluktuasi pasar yang sulit diprediksi, instrumen investasi klasik seperti emas dan dolar AS menjadi pilihan investor.

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:50 WIB

Bank Besar Adu Kuat Berebut Tabungan Masyarakat

BCA dan BRI bersaing ketat memperebutkan posisi dengan tabungan terbesar. Per September 2026, tabungan BCA Rp 640 triliun dan BRI Rp 637 triliun.

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai
| Sabtu, 21 November 2026 | 05:30 WIB

Defisit Susut, Tekanan Eksternal Mengintai

Kebutuhan impor yang meningkat, permintaan global yang melemah, serta aliran modal asing yang menyusut menjadi tantangan.

INDEKS BERITA

Terpopuler