Siap-Siap, Bea Materai Naik Jadi Rp 10.000

Kamis, 04 Juli 2019 | 06:51 WIB
Siap-Siap, Bea Materai Naik Jadi Rp 10.000
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anda yang menggunakan banyak meterai, siap-siap membayar bea meterai lebih mahal. Pemerintah mengusulkan penerapan meterai satu harga yakni Rp 10.000 per dokumen, naik dari harga meterai yang berlaku saat ini sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 per dokumen.

Usulan ini tertuang dalam rancangan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13/1985 tentang Bea Meterai yang tengah dibahas pemerintah dan DPR.

Dalam pembahasan revisi UU tersebut, Rabu (3/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandaskan, meskipun mengusulkan tarif bea meterai naik, RUU ini lebih berpihak kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab, nilai nominal dokumen yang wajib menggunakan meterai adalah jika berkaitan dengan transaksi bernilai lebih dari Rp 5 juta.

Aturan yang berlaku saat ini, transaksi dengan nilai antara Rp 250.000–Rp 1 juta wajib menggunakan bea meterai Rp 3.000 per dokumen. Sedangkan transaksi di atas Rp 1 juta dan dokumen tertentu wajib memakai bea meterai Rp 6.000 per dokumen.

Menkeu menyatakan, selama ini penerimaan negara dari bea meterai relatif kecil. Pada periode 2000–2017, pemasukan dari bea meterai tumbuh 3,6 kali, yakni dari Rp 1,4 triliun di tahun 2001 menjadi Rp 5,08 triliun di tahun 2017.

Selama ini peredaran meterai tarif Rp 6.000 paling dominan. Kemkeu mencatat, volume peredaran meterai tahun 2017 mencapai 846.666.667 lembar. Dengan mengasumsikan volume peredaran meterai yang sama pada 2019 dan dengan tarif baru Rp 10.000, pemerintah bisa meraup penerimaan negara sebesar Rp 8,46 triliun.

Target penerimaan bea meterai ini masuk dalam pendapatan pajak lainnya. Tahun ini target pendapatan lainnya mencapai Rp 8,62 triliun naik 13,4% dari 2018 yang sebesar Rp 7,60 triliun. Pemerintah berharap, peningkatan transaksi sektor jasa keuangan turut meningkatkan penggunaan bea meterai tahun ini.

Selain mengubah tarif, pemerintah ingin memperluas objek bea meterai tidak terbatas dokumen kertas, melainkan juga dokumen digital. Maklum, masyarakat semakin akrab bertransaksi menggunakan jaringan internet dan dokumen digital. Oleh karena, dokumen digital menjadi objek baru penerapan meterai.

Pemerintah juga mengusulkan untuk mempertegas pihak yang terutang bea meterai berdasarkan jenis dokumen. Yaitu, pihak yang menerbitkan dokumen yang harus melunasi bea meterai.

Usulan pemerintah ini tampaknya akan berjalan mulus. Sejauh ini, mayoritas Komisi XI DPR yang membahas rancangan calon beleid ini setuju dengan usulan pemerintah dan akan melanjutkan pembahasannya ke tingkat I.

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun menyatakan DPR sepakat mempercepat pembahasan RUU Bea Meterai ini dan ditargetkan bisa disahkan menjadi UU pada September 2019. Dia menyatakan, DPR akan berusaha pembahasannya tuntas sebelum masa jabatan DPR periode ini berakhir.

Bagikan

Berita Terbaru

Belanja Kembali Tertahan Setelah Usai Libur Lebaran
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 08:19 WIB

Belanja Kembali Tertahan Setelah Usai Libur Lebaran

Ekonom perkirakan pertumbuhan konsumsi rumahtangga pada kuartal III-2025 cuma 4,9%, melambat dari periode sebelumnya         

Menengok Siasat BREN Agar bisa Masuk MSCI, Pelan-Pelan Free Float Ditambah
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:53 WIB

Menengok Siasat BREN Agar bisa Masuk MSCI, Pelan-Pelan Free Float Ditambah

Meski tak masuk MSCI pada rebalancing Agustus 2025, saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) justru mendaki.

Melicinkan Produksi Avtur Bahan Jelantah
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:18 WIB

Melicinkan Produksi Avtur Bahan Jelantah

Didik menjelaskan, replikasi di Balongan diproyeksikan mampu mengolah sekitar 38.000 kiloliter UCO per tahun.

Putusan WTO Belum Inkrah, Uni Eropa Bisa Banding
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:15 WIB

Putusan WTO Belum Inkrah, Uni Eropa Bisa Banding

Meski putusan panel WTO bersifat final, proses hukum masih memungkinkan Uni Eropa menempuh banding dalam kurun waktu 60 hari

Hutama Karya Rampungkan Proyek TBBM Tanjung Batu
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:09 WIB

Hutama Karya Rampungkan Proyek TBBM Tanjung Batu

TBBM Tanjung Batu merupakan bagian integral dari pengembangan kilang minyak RU-V Pertamina Balikpapan

Pendapatan dan Laba KAI Tumbuh di Semester I-2025
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:06 WIB

Pendapatan dan Laba KAI Tumbuh di Semester I-2025

KAI tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga terus membangun fondasi untuk masa depan transportasi Indonesia

Swasta Disarankan Beli BBM Pertamina
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:03 WIB

Swasta Disarankan Beli BBM Pertamina

Pemerintah telah menambahkan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebesar 10% pada tahun ini.jika kurang bisa membeli dari Pertamina

Proyek Gas Abadi Masela Dikebut Awal Tahun Depan
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 07:00 WIB

Proyek Gas Abadi Masela Dikebut Awal Tahun Depan

SKK Migas menargetkan fase investasi final (FID) proyek LNG Abadi Masela pada tahun depan, sehingga bisa mulai berproduksi pada 2029

Rupiah Naik, Investor Menunggu Data AS pada Jumat (29/8)
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 06:20 WIB

Rupiah Naik, Investor Menunggu Data AS pada Jumat (29/8)

Rupiah menguat tipis terhadap dolar AS hari ini. Simak sentimen politik dan data ekonomi yang mempengaruhi pergerakan rupiah

Danantara Investasi di Smelter, Laba Vale Indonesia (INCO) Bisa Semakin Tokcer
| Jumat, 29 Agustus 2025 | 06:15 WIB

Danantara Investasi di Smelter, Laba Vale Indonesia (INCO) Bisa Semakin Tokcer

Badan Pengelola Investasi Danantara menjadi salah satu investor di proyek smelter high pressure acid leach (HPAL) PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

INDEKS BERITA

Terpopuler