KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan DPR telah menyetujui Rancangan Undang-undang mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Aturan ini telah di undangkan menjadi UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Dengan UU baru ini pemerintah tampaknya tengah mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi penerimaan pajak. Dari ragam upaya, satu yang cukup menyita perhatian ialah pengenaan pajak atas natura atau fringe benefit yang masuk klaster Pajak Penghasilan Pasal 21.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
