Sinergi Rapuh
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sistem ekonomi Indonesia diam-diam tengah diguncang "gempa tektonik" yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak reformasi 1998. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, muncul narasi "perang" terhadap status quo ekonomi yang dianggap terlalu lamban dan konservatif.
Perubahan yang pertama terjadi di Kementerian Keuangan. Selama hampir dua dekade, Kementerian Keuangan menjadi simbol ortodoksi ekonomi yang sangat menekankan pada pengendalian defisit dan rasio utang. Tapi sejak Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan, orientasinya berubah. Sekarang mereka mengutamakan pertumbuhan dan penggunaan APBN sebagai "alat perjuangan".
Bank Indonesia yang selama ini menjadi benteng terakhir independensi ekonomi, sehingga bisa menjaga nilai tukar dan inflasi tanpa intervensi politik, mulai bergoyang. Masuknya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI mengubah peta dengan drastis. Thomas bukan sekadar mantan wakil menteri keuangan yang membawa perspektif fiskal dalam rapat dewan gubernur, tapi ia juga keponakan Presiden Prabowo. Akibatnya, banyak yang menganalisis penunjukan ini sebagai upaya untuk memastikan kebijakan moneter tidak menghambat kebijakan fiskal yang ekspansif.
Muncul wacana pentingnya sinergi fiskal-moneter yang lebih erat. Padahal di dunia akademis dan profesional, fenomena ini membawa risiko fiscal dominance. Artinya, bank sentral kehilangan kemampuan untuk mengendalikan inflasi, karena terpaksa mendukung kebutuhan pendanaan pemerintah. Pengalaman internasional menunjukkan pelemahan independensi bank sentral hampir selalu diikuti oleh ketidakstabilan mata uang dan pelarian modal asing dalam jangka panjang.
Terakhir, mundurnya 4 pejabat OJK dan BEI setelah drama hancurnya IHSG di akhir Januari lalu. Secara politis, kekosongan ini dipandang sebagai kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk menempatkan "orang-orang kepercayaannya". Untuk BEI, rencana demutualisasi dan menjadikan Danantara sebagai pemegang saham, membuat bursa otomatis ada dalam kontrol pemerintah.
Keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan melalui integrasi kebijakan moneter, fiskal dan industri keuangan terdengar patriotik. Namun, sejarah ekonomi mengingatkan bahwa kemajuan yang diraih dengan menghancurkan independensi lembaga adalah kemajuan yang semu dan rapuh.
