KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu fokus Pemerintah adalah soal pangan dan ketahanan pangan. Hal itu terlihat dari penambahan anggaran ketahanan pangan tahun depan, yang tercatat Rp 124,4 triliun. Angka itu naik, daripada anggaran tahun 2024 ini yang berjumlah Rp 108,8 triliun.
Ketahanan pangan, ditilik dari penjelasan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan. Hal tersebut tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.
Nah, peruntukan dana ketahanan pangan itu beragam, di antaranya untuk kelanjutan program food estate atau lumbung pangan. Seperti lahan untuk menanam padi seluas 1 juta hektare di Merauke, Papua. Selain di Papua, food estate juga dikembangkan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT.
Dari kesimpulan dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2022 yang dirilis Badan Pangan, kawasan Indonesia bagian timur, secara umum memiliki angka IKP yang lebih rendah daripada wilayah Indonesia Barat.
Penyebab IKP rendah adalah lantaran produksi tanaman pangan yang lebih rendah daripada kebutuhan masyarakat di sana, prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan prosentase penduduk miskin yang relatif tinggi.
Itu alasan utama mengapa Pemerintah pilih Indonesia bagian timur untuk pengembangan food estate.
Saat Pemerintah tetap mempertahankan konsep dan pengembangan food estate, bersamaan pula suara yang minta program ini dihentikan semakin kencang.
Sebutlah satu alasan, menurut Indef, karena kenaikan anggaran ketahanan pangan, belum linier dengan produksi pertanian. Bahkan, performa Global Food Security Index (GFSI) Indonesia turun pada tahun 2022 lalu, skornya menjadi 60,2, turun dibandingkan saat skor GFSI Indonesia pada puncaknya tahun 2018 (62,4).
Selain itu, pengembangan tanaman monokultur dan pembukaan hutan besar-besaran demi food estate, juga dikhawatirkan jadi bumerang untuk pengadaan pangan masyarakat setempat, yang lebih akrab dengan umbi dan hasil hutan.
Upaya ketahanan pangan ini, sebenarnya juga bisa dengan cara memberikan akses seluasnya untuk petani gurem yang sudah ada, baik akses kredit, pupuk, dan penentuan harga yang adil. Jangan lupa juga rajin mengadakan edukasi sumber-sumber pati selain beras dan gandum, agar kita tidak bergantung pada pasokan impor.
