Surplus APBN

Rabu, 06 April 2022 | 09:00 WIB
Surplus APBN
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Performa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 di awal-awal tahun ini melegakan karena dalam tren positif. APBN 2022 mencetak surplus senilai Rp 19,7 triliun atau setara 0,11% Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Februari 2022.

Sebagai perbandingan, di periode sama tahun lalu, APBN tekor alias mencatat defisit Rp 63,3 triliun atau setara 0,37% PDB. Namun, kinerja APBN 2022 yang cukup kuat tersebut memang baru dua bulan berjalan. Jadi, belum bisa menjadi cerminan performa keseluruhan hingga akhir tahun mendatang.

Hanya saja, kinerja APBN tetap penting sebagai patokan kinerja perekonomian Indonesia. Ini karena APBN adalah jangkar ekonomi. Bahkan dalam dua tahun terakhir saat wabah Covid-19 menggila, APBN bukan sekadar jangkar, juga menjadi bantalan dan penyangga ekonomi Indonesia.

Sekitar separuh bahkan lebih belanja APBN dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional dan stimulus ekonomi.

Sampai-sampai, pemerintah harus merevisi UU APBN untuk melebarkan tingkat defisit anggaran melebihi 3% dari produk domestik bruto (PDB). Tujuannya tak lain memberi ruang APBN tetap ekspansif agar ekonomi Indonesia tak makin sempoyongan terpukul pandemi.

Dus, surplus anggaran yang dicetak di awal tahun tersebut tentu kabar menggembirakan. Ini artinya, ekonomi Indonesia berangsur pulih sehingga penerimaan negara tetap kuat. Meski memang di sisi lain, surplus anggaran juga karena belanja negara di awal-awal tahun yang masih belum kencang.

Dengan perjalanan yang masih panjang di tahun ini, surplus APBN di awal tahun ini bisa menjadi modal mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. Maklum, kondisi ekonomi saat ini sangat dinamis dan bisa berubah cepat. Apalagi, ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina.

Setiap perubahan kondisi ekonom tentu akan berimbas juga ke pengelolaan APBN. Sebagai alat fiskal, APBN harus bisa merespons situasi ekonomi apapun. Ambil contoh, akibat mahalnya harga minyak goreng, pemerintah tiba-tiba harus menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bagi mereka yang paling terimbas.

Begitu pula, saat harga minyak dunia naik, pemerintah harus menyediakan belanja subsidi energi lebih besar. Tapi fungsi APBN melindungi mereka yang rentan secara ekonomi, sekaligus  instrumen fiskal pendorong ekonomi.                  

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler