Surplus APBN

Rabu, 06 April 2022 | 09:00 WIB
Surplus APBN
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Performa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 di awal-awal tahun ini melegakan karena dalam tren positif. APBN 2022 mencetak surplus senilai Rp 19,7 triliun atau setara 0,11% Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Februari 2022.

Sebagai perbandingan, di periode sama tahun lalu, APBN tekor alias mencatat defisit Rp 63,3 triliun atau setara 0,37% PDB. Namun, kinerja APBN 2022 yang cukup kuat tersebut memang baru dua bulan berjalan. Jadi, belum bisa menjadi cerminan performa keseluruhan hingga akhir tahun mendatang.

Hanya saja, kinerja APBN tetap penting sebagai patokan kinerja perekonomian Indonesia. Ini karena APBN adalah jangkar ekonomi. Bahkan dalam dua tahun terakhir saat wabah Covid-19 menggila, APBN bukan sekadar jangkar, juga menjadi bantalan dan penyangga ekonomi Indonesia.

Sekitar separuh bahkan lebih belanja APBN dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional dan stimulus ekonomi.

Sampai-sampai, pemerintah harus merevisi UU APBN untuk melebarkan tingkat defisit anggaran melebihi 3% dari produk domestik bruto (PDB). Tujuannya tak lain memberi ruang APBN tetap ekspansif agar ekonomi Indonesia tak makin sempoyongan terpukul pandemi.

Dus, surplus anggaran yang dicetak di awal tahun tersebut tentu kabar menggembirakan. Ini artinya, ekonomi Indonesia berangsur pulih sehingga penerimaan negara tetap kuat. Meski memang di sisi lain, surplus anggaran juga karena belanja negara di awal-awal tahun yang masih belum kencang.

Dengan perjalanan yang masih panjang di tahun ini, surplus APBN di awal tahun ini bisa menjadi modal mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. Maklum, kondisi ekonomi saat ini sangat dinamis dan bisa berubah cepat. Apalagi, ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina.

Setiap perubahan kondisi ekonom tentu akan berimbas juga ke pengelolaan APBN. Sebagai alat fiskal, APBN harus bisa merespons situasi ekonomi apapun. Ambil contoh, akibat mahalnya harga minyak goreng, pemerintah tiba-tiba harus menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bagi mereka yang paling terimbas.

Begitu pula, saat harga minyak dunia naik, pemerintah harus menyediakan belanja subsidi energi lebih besar. Tapi fungsi APBN melindungi mereka yang rentan secara ekonomi, sekaligus  instrumen fiskal pendorong ekonomi.                  

Bagikan

Berita Terbaru

BLT Cuma Pendongkrak Daya Beli, Efeknya Ke Emiten Konsumer dan Ritel Masih Mini
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:32 WIB

BLT Cuma Pendongkrak Daya Beli, Efeknya Ke Emiten Konsumer dan Ritel Masih Mini

Emiten konsumer dan ritel tak bisa berharap banyak pada dampak bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 900.000 yang dikucurkan pemerintah. 

Prospek Perbankan 2026: Masih Sulit Lepas dari Bayang-Bayang Perlambatan Ekonomi
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:15 WIB

Prospek Perbankan 2026: Masih Sulit Lepas dari Bayang-Bayang Perlambatan Ekonomi

Ekonom memprediksi penyaluran kredit di tahun 2026 berpotensi tumbuh 9%, di atas proyeksi target tahun ini

Mengebut Pembangunan Huntara di Sumatra
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:05 WIB

Mengebut Pembangunan Huntara di Sumatra

Hingga akhir Desember 2025, tercatat sebanyak 47.149 unit rumah mengalami rusak berat akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, dan Sumatra

Pro Kontra Aturan Kawasan Tanpa Rokok
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:05 WIB

Pro Kontra Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Sektor perhotelan dan restoran merupakan sektor strategis dan padat karya di Jakarta sehingga kebijakan KTR perlu dirancang secara realistis

Penerbangan  ke Bali Menanjak
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:01 WIB

Penerbangan ke Bali Menanjak

Pergerakan pesawat harian mencapai 467 penerbangan, atau meningkat 10,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu

Daya Ungkit Ekonomi Nataru
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:59 WIB

Daya Ungkit Ekonomi Nataru

Jika risiko inflasi dapat dikendalikan, Nataru akan berfungsi sebagai akselerator kemajuan ekonomi yang mulus menuju tahun 2026.

Pemerintah Kerek Cadangan Beras Menjadi 4 Juta Ton
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:59 WIB

Pemerintah Kerek Cadangan Beras Menjadi 4 Juta Ton

Pemerintah perlu memperbesar daya tampung cadangan untuk menyerap hasil panen petani guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen

Audit Kelaikan Kapal Demi Keselamatan
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:56 WIB

Audit Kelaikan Kapal Demi Keselamatan

Pemerintah menetapkan larangan pelayaran selama 26 Desember 2025-1 Januari 2026 sampai kondisi cuaca aman

Perlindungan Investor
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:53 WIB

Perlindungan Investor

Tanpa rasa aman, kepercayaan publik dapat runtuh dan menghambat pertumbuhan jangka panjang, baik di pasar modal maupun aset digital.

Pendapatan Petani Sawit Tergerus Wajib Biodiesel
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:52 WIB

Pendapatan Petani Sawit Tergerus Wajib Biodiesel

Petani sawit mengusulkan penerapan subsidi biodiesel yang lebih terarah, yaitu hanya untuk sektor PSO maksimal Rp 4.000 per liter.

INDEKS BERITA

Terpopuler