Swasembada Pangan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat banyak pemimpin negara mengecam serangan Presiden Trump menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, tak ada kecaman datang dari pejabat negeri ini. Walau de facto Indonesia pemimpin di Asean dan penyuara kepentingan negara-negara Selatan, pejabat negeri ini memilih berhati-hati menanggapi serangan yang memorak-porandakan hukum internasional itu.
Memang banyak kepentingan Indonesia yang jadi taruhan, jika Indonesia ikut bersuara keras seperti Rusia, China, negara Amerika Latin, dan Malaysia tetangga kita. Maka Presiden Prabowo Subianto memilih cara lain untuk mendeklarasikan "kemenangan besar" Indonesia.
Rabu (7/1) selang 4 hari dari penyerangan, di bawah terik matahari Karawang, Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 1 tahun, jauh lebih cepat dari target 4 tahun. Namun di pasar tradisional, data berbicara lain.
Klaim "swasembada pangan" ini cacat secara terminologi. Mengacu pada UU Pangan No. 18/2012, pangan mencakup segala sumber hayati. Namun, pemerintah mereduksinya menjadi "swasembada beras". Kita masih harus impor gula, daging, dan kedelai untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Istilah "nihil impor" beras yang digadang-gadang Mentan Andi Amran pun memiliki catatan kaki tersembunyi. Keran impor untuk beras khusus dan beras industri tetap terbuka lebar. BPS mencatat ratusan ribu ton beras jenis ini masih masuk. Neraca tetap "cantik" di permukaan namun bocor di sisi lain.
Di sisi lain, terjadi paradoks dalam hukum ekonomi dasar supply and demand. Jika kita surplus 3,7 juta ton beras dan gudang Bulog penuh sesak, mengapa harga beras di tingkat konsumen di Januari 2026 justru terus merangkak naik? Surplus ini tampaknya hanya angka di atas kertas BPS yang tidak menetes ke piring rakyat kecil.
Lebih ironis lagi untuk jagung. Pemerintah mengklaim swasembada jagung dan menyetop impor jagung pakan. Namun, di balik layar, impor gandum untuk pakan ternak justru dibuka sebagai substitusi. Ini bukan swasembada, tapi menggeser ketergantungan, sambil membiarkan peternak ayam dan konsumen menanggung inflasi.
Swasembada 2025 adalah sebuah "kebenaran statistik" yang dibangun di atas fondasi definisi bukan hasil transformasi struktural yang kokoh. Bagi pemerintah, ini adalah trofi politik. Namun bagi rakyat swasembada ini tak lebih dari sekadar fatamorgana.
