KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi swasta untuk membangun jaringan gas bumi sampai ke rumah belum membuahkan hasil.
Catatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga saat ini, hanya perusahaan milik pemerintah daerah Palembang yang tertarik membangun jaringan gas (jargas).
Pemerintah memang membuka kesempatan bagi badan usaha milik daerah (BUMD), swasta, badan usaha desa hingga koperasi memiliki peluang besar untuk dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi lewat jaringan gas.
Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No 6/2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso mengatakan, selain PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dan PT Pertamina, sampai kini, belum banyak badan usaha lain yang ikut berinvestasi dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan gas.
"Jumlahnya hanya sedikit, setahu saya, hanya BUMD di Palembang," kata Alimuddin kepada KONTAN.
Alimuddin menambahkan, minat swasta hingga kini belum mengembang karena pebisnis ingin terintegrasi.
Artinya,"Pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, komersial serta industri," tandas Alimuddin.
Alokasi gas jadi masalah
Ada sejumlah alasan swasta belum tertarik untuk berinvestasi di jaringan gas. Utamanya terkait hitungan keekonomian.
Ini lantaran alokasi gas yang sedikit bila hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan pelanggan kecil.
Presiden Direktur PT Bangun Gas Persada Rosadi Darwis mengatakan, pihaknya belum berencana membangun dan mengelola jaringan gas.
"Karena secara hitungan, jaringan gas (untuk saluran rumah tangga) belum mencapai titik keekonomian," ujar dia.
Selain masalah keekonomian, proyek jaringan gas oleh swasta juga terbentur masalah pasokan gas.
"Pada dasarnya jaringan gas sangat tergantung pada pasokan. Bila pasokan gas tak ada kepastian, tentu sulit membangun jargas," ujar Rosadi.
Setali tiga uang, Direktur Utama PT Bakrie & Brother Tbk (BNBR), Bobby Gafur Umar sebelumnya juga menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum berminat membangun jaringan gas.
Selain belum berpengalaman dalam distribusi gas sampai ke tingkat ritel, kata Bobby, alokasi gas juga masih menjadi pekerjaan besar yang belum diselesaikan.
"Saya menilai alokasi gas adalah kuncinya. Ini belum jelas neraca gas nasional kita," ujar Bobby beberapa waktu lalu.
Dalam kondisi ini, perusahaan negara yang akan terlibat dalam pengembangan infrastruktur jaringan gas.
"Barangkali, kalau pemerintah sudah maksimum membangun (infrastruktur) jaringan gas, badan usaha akan ikut," ujar Alimuddin penuh harap.
Bangun jutaan jaringan
Sampai tahun 2025, pemerintah menargetkan bisa membangun 4,7 juta jaringan gas rumah tangga.
Tahun ini, rencananya akan ada 78.216 sambungan rumah tangga yang akan terbangun.
Sementara tahun depan, pemerintah bisa membangun 293.533 sambungan rumah di 54 Kabupaten/kota dengan alokasi dana mencapai Rp 3,2 triliun.
Agar swasta masuk, pemerintah akan membentuk skema kerjasama pemerintah-badan usaha (KPBU) yang akan berjalan mulai tahun 2021.
