Tambah Anggaran Bantuan Sosial Pandemi, India Andalkan Dividen dan Penjualan Aset

Selasa, 08 Juni 2021 | 16:19 WIB
Tambah Anggaran Bantuan Sosial Pandemi, India Andalkan Dividen dan Penjualan Aset
[ILUSTRASI. Perdana Menteri India Narendra Modi menerima vaksin penyakit virus corona (COVID-19) dosis keduanya di rumah sakit All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) di New Delhi, India, Kamis (8/4/2021). Handout via REUTERS]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BENGALURU. India menambah anggaran bantuan sosial sehubungan dengan pandemi Covid-19 hingga 800 miliar rupee, atau setara Rp 156,44 triliun. Dana itu diperuntukan penyediaan vaksin dan makanan secara gratis bagi jutaan penduduk, demikian pemberitaan Bloomberg News, Selasa (8/6), yang dikutip Reuters.

Pemerintah negara dengan populasi penduduk terbesar kedua di dunia itu akan mengalokasikan dana senilai 700 miliar rupee (Rp 136,89 triliun) untuk menyediakan makanan secara gratis hingga bulan November mendatang. Mereka yang berhak atas bantuan itu adalah para penduduk miskin serta kelompok lain yang memenuhi syarat, tutur sumber yang dikutip Bloomberg.

Sumber yang mengetahui masalah itu, menambahkan, Pemerintah India tidak perlu menerbitkan obligasi baru untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bantuan itu. India mengandalkan penerimaan dividen senilai 991,2 miliar rupee (Rp 173,79 triliun) dari bank sentral serta hasil penjualan aset untuk menutup kebutuhan pendanaan tersebut. 

Perdana Menteri Narendra Modi, Senin (7/6), menyatakan New Delhi akan menyediakan vaksin gratis bagi semua orang dewasa. Ini merupakan bagian dari upaya India untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang telah menewaskan ratusan ribu penduduk.

Selanjutnya: Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru

 

Bagikan

Berita Terbaru

Efek Musiman Mendongkrak Likuiditas dan Kredit
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 11:11 WIB

Efek Musiman Mendongkrak Likuiditas dan Kredit

Penguatan dinilai lebih banyak dipengaruhi faktor musiman.                                                 

Cashback Bikin Kaget, Coretax Ubah Peta Pajak
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 11:09 WIB

Cashback Bikin Kaget, Coretax Ubah Peta Pajak

Coretax berlaku, warganet gelisah masih kurang bayar pajak gara-gara menerima cashback.                    

Bangkitnya Investasi Reksadana Syariah di Indonesia
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 09:33 WIB

Bangkitnya Investasi Reksadana Syariah di Indonesia

Reksadana syariah mengikuti prinsip Islam, yaitu menghindari riba gharar dan maysir dengan fokus pada aset halal seperti sukuk dan saham syariah. 

Rama Indonesia Ingin Akuisisi 59,24% Saham Dua Putra Utama Makmur (DPUM)
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:17 WIB

Rama Indonesia Ingin Akuisisi 59,24% Saham Dua Putra Utama Makmur (DPUM)

Pada 22 Januari 2026, Rama Indonesia berencana mengakuisisi 59,24% saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) dari modal disetor dan ditempatkan.

Erajaya Swasembada (ERAA) Siapkan Dana Rp 150 Miliar untuk Buyback Saham
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:09 WIB

Erajaya Swasembada (ERAA) Siapkan Dana Rp 150 Miliar untuk Buyback Saham

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. ​

Pelemahan Rupiah Ikut Memicu IHSG Terkoreksi 1,37% Dalam Sepekan
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:02 WIB

Pelemahan Rupiah Ikut Memicu IHSG Terkoreksi 1,37% Dalam Sepekan

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), jadi salah satu penahan kinerja IHSG di sepanjang pekan ini. ​

Bayang-Bayang Bubble di Saham Teknologi
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:53 WIB

Bayang-Bayang Bubble di Saham Teknologi

Kinerja saham masih loyo di awal tahun 2026, emiten teknologi dibayangi bubble kecerdasan buatan (AI)

Harga Emas Terus Mencetak Rekor Tertinggi, Peluang Investasi Emas Masih Terbuka
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:30 WIB

Harga Emas Terus Mencetak Rekor Tertinggi, Peluang Investasi Emas Masih Terbuka

Kondisi geopolitik yang panas dingin membuat harga emas diprediksi bakal terus menanjak di tahun 2026.

Menghadirkan Politik Ekonomi Resilensi
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menghadirkan Politik Ekonomi Resilensi

Ekonomi resiliensi diperlukan saat ini untuk bisa melindungi rakyat kebanyakan dari tekanan ekonomi.​

Menunggu Bunga Layu
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menunggu Bunga Layu

Otoritas perlu lebih galak memastikan efisiensi perbankan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk bunga kredit yang rendah.

INDEKS BERITA

Terpopuler