Tambah Anggaran Bantuan Sosial Pandemi, India Andalkan Dividen dan Penjualan Aset

Selasa, 08 Juni 2021 | 16:19 WIB
Tambah Anggaran Bantuan Sosial Pandemi, India Andalkan Dividen dan Penjualan Aset
[ILUSTRASI. Perdana Menteri India Narendra Modi menerima vaksin penyakit virus corona (COVID-19) dosis keduanya di rumah sakit All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) di New Delhi, India, Kamis (8/4/2021). Handout via REUTERS]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BENGALURU. India menambah anggaran bantuan sosial sehubungan dengan pandemi Covid-19 hingga 800 miliar rupee, atau setara Rp 156,44 triliun. Dana itu diperuntukan penyediaan vaksin dan makanan secara gratis bagi jutaan penduduk, demikian pemberitaan Bloomberg News, Selasa (8/6), yang dikutip Reuters.

Pemerintah negara dengan populasi penduduk terbesar kedua di dunia itu akan mengalokasikan dana senilai 700 miliar rupee (Rp 136,89 triliun) untuk menyediakan makanan secara gratis hingga bulan November mendatang. Mereka yang berhak atas bantuan itu adalah para penduduk miskin serta kelompok lain yang memenuhi syarat, tutur sumber yang dikutip Bloomberg.

Sumber yang mengetahui masalah itu, menambahkan, Pemerintah India tidak perlu menerbitkan obligasi baru untuk memenuhi kebutuhan pendanaan bantuan itu. India mengandalkan penerimaan dividen senilai 991,2 miliar rupee (Rp 173,79 triliun) dari bank sentral serta hasil penjualan aset untuk menutup kebutuhan pendanaan tersebut. 

Perdana Menteri Narendra Modi, Senin (7/6), menyatakan New Delhi akan menyediakan vaksin gratis bagi semua orang dewasa. Ini merupakan bagian dari upaya India untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang telah menewaskan ratusan ribu penduduk.

Selanjutnya: Singapura Akan Menyesuaikan Aturan Pajaknya dengan Rezim Global yang Baru

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA