ILUSTRASI. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Selasa (4/6/2024). CENTER of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), aturan tersebut dianggap memberatkan para pekerja. Menurut simulasi ekonomi yang dilakukan Celios, aturan ini tidak hanya membebani pekerja dari segii uran Tapera, tetapi juga berpotensi menurunkan produk domestik bruto sebesar Rp1,21 triliun. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/04/06/2024
Reporter: Harian Kontan | Editor: Lamgiat Siringoringo
KONTAN.CO.ID - Wacana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai gaduh di masyarakat. Pasalnya, iurannya dianggap makin membebani ekonomi masyarakat. Aturan Tapera pada 2016 cuma bagi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, pada akhir Mei 2024 lalu, Presiden Jokowi menerbitkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Dalam beleid tersebut, yang wajib menjadi peserta Tapera selain PNS adalah pekerja di lingkup pemerintahan, swasta, maupun mandiri, dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah. Tak hanya itu, kepesertaan Tapera juga wajib bagi pekerja atau buruh badan usaha milik swasta, warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia minimal enam bulan, serta pekerja yang tidak termasuk dalam kelompok pekerja tapi menerima gaji pokok atau upah.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
