KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menetapkan target pertumbuhan Ekonomi tahun 2020 mendatang di kisaran 5,2%–5,5%. Angka patokan ini lebih rendah dari usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2020 yang berkisar 5,3%–5,6%. Batas bawah hasil kesepakatan ini juga lebih rendah ketimbang target di APBN 2019 sebesar 5,3%.
Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang membahas pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, Senin (8/7).
Anggota Banggar DPR Fraksi Partai Golkar John Kennedy Aziz menjelaskan, kesepakatan dicapai sesuai dengan hasil rapat dan laporan dari panitia kerja (Panja). John menilai angka pertumbuhan ekonomi hasil kesepakatan ini merupakan angka yang realistis.
"Perkiraan itu cukup realistis karena mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan prospek melemahnya ekonomi global, serta terobosan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah," kata John, Senin (8/7).
Angka pertumbuhan ekonomi yang disepakati tersebut juga masuk dalam kisaran pertumbuhan ekonomi tahun depan yang diperkirakan Bank Indonesia (BI). Bank sentral memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2020 akan ada di sekitar 5,1%–5,5%.
Tak hanya angka pertumbuhan ekonomi, Banggar dan pemerintah juga sepakat asumsi nilai tukar rupiah lebih kuat dari usulan pemerintah sebelumnya. Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR sepakat mematok asumsi rerata nilai rupiah 2020 sekitar Rp 14.000–Rp 14.500 per dollar Amerika Serikat (AS). Sedangkan dalam KEM PPKF, pemerintah mengusulkan nilai tukar rupiah dalam rentang yang lebih lebar, yaitu Rp 14.000–Rp 15.000 per dollar AS.
Meskipun demikian, rerata nilai tukar rupiah yang dipatok tahun depan, lebih lemah dibandingkan proyeksi bank sentral. BI memperkirakan, rupiah 2019 berpotensi menguat di kisaran Rp 13.900–Rp 14.300 per dollar AS.
Menurut John, sejumlah faktor akan mempengaruhi pergerakan nilai rupiah di tahun depan. Mulai dari kelanjutan perang dagang dan dampaknya terhadap volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia, hingga masih defisitnya neraca transaksi berjalan alias current account deficit (CAD).
Adapun tingkat inflasi disepakati sebesar 2%–4% dan tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan tahun diperkirakan pada kisaran 5%–5,5%. Sementara, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diperkirakan dalam rentang US$ 60–US$ 70 per barel.
Menurut John, pergerakan harga minyak mentah tahun depan juga masih akan dipengaruhi oleh gangguan geopolitik. Misalnya, "Berlanjutnya sanksi AS terhadap Venezuela dan Iran, ketidakpastian pemangkasan produksi minyak mentah negara-negara OPEC+, serta potensi masih berlanjutnya perang dagang AS dan China," tambah John.
Adapun, lifting minyak dan gas bumi 2020 diperkirakan berada 1,886 juta–2,14 juta barel per hari. Terdiri atas lifting minyak bumi sebesar 695.000–840.000 barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1,19 juta–1,3 juta per hari.
Tak hanya itu, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah target pembangunan 2020. Antara lain, tingkat pengangguran sebesar 4,8%–5,1%, angka kemiskinan 8,5%–9%, indeks gini rasio 0,375–0,380, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51.
Pertahankan defisit
Dengan perubahan asumsi tersebut, target pendapatan dan belanja negara pun turun dari angka yang diusulkan. Pendapatan negara, dipatok sekitar 12,6%–13,72% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara belanja negara, dipatok di kisaran 14,35%–15,24% dari PDB.
Perubahan pendapatan dan belanja negara ini juga dilakukan untuk mempertahankan defisit anggaran di kisaran 1,52%–1,75% dari PDB. Adapun keseimbangan primer juga dipertahankan seimbang atau surplus mencapai 0%–0,23% dar PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kesepakatan ini akan menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dalam rangka penyusunan Nota Keuangan 2019 dan RAPBN 2020 secara final yang disampaikan ke DPR pada Agustus mendatang. "Dengan selesainya hasil Panja ini, kami akan mulai melakukan finalisasi nota keuangan dan akan kami sampaikan di sidang kabinet," katanya.
Mulai stagnan
Sementara itu Bank Indonesia (BI) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia periode Maret-Juni 2019 stagnan dari kuartal sebelumnya. Penyebabnya karena perang dagang antara Amerika Serikat (AS)-China mulai berjalan.
Karena itulah, Gubernur BI Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2019 hanya berkisar 5,07%–5,1% year on year (yoy). "Pertumbuhan ekonomi secara yoy itu melandai, masih hampir sama dengan triwulan I-2019," kata Perry, Senin (8/7).
Menurut dia, terealisasinya perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, berdampak pada sejumlah ekspor komoditas maupun manufaktur asal Indonesia. Meski masih ada komoditas yang mencatat ekspor positif seperti batu bara dan kelapa sawit, ekspor lainnya cenderung lemah akibat turunnya permintaan pasar global.
BI melihat pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya Amerika Serikat cenderung menurun, sehingga permintaan barang di negeri itu juga susut. Kelesuan ekspor ke negeri itu tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Kecuali Vietnam karena mampu mengisi permintaan barang yang distop dari China.
Meskipun tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global Perry masih optimistis ekonomi Indonesia masih tergerak oleh konsumsi rumah tangga yang bisa tumbuh di atas 5,1% yoy. Pasalnya, kuartal kedua didukung oleh pola musiman, seperti bulan puasa dan perayaan Idul Fitri, serta pengeluaran terkait pemilihan umum. "Konsumsi rumah tangga dan investasi bangunan itu yang menopang pertumbuhan ekonomi triwulan kedua," kata Perry.
