Tekan Risiko Keuangan, China Melarang Kegiatan Penambangan Bitcoin

Jumat, 21 Mei 2021 | 22:45 WIB
Tekan Risiko Keuangan, China Melarang Kegiatan Penambangan Bitcoin
[ILUSTRASI. Mata uang kripto.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. China mengulangi sikap tegasnya terhadap bitcoin, menambah sentimen negatif terhadap uang kripto. Komite Stabilitas dan Pembangunan Keuangan, Jumat (21/5), menyatakan akan menindak kegiatan penambangan bitcoin dan aktivitas perdagangan, untuk menangkis risiko keuangan.

Beijing menyatakan akan menindak aktivitas ilegal di pasar sekuritas, dan menjaga stabilitas pasar saham, obligasi, dan valas, demikian pernyataan komite dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Liu He.

Komite juga menyatakan Negeri Tembok Raksasa akan memberlakukan kebijakan moneter hati-hati, yang fleksibel, tepat sasaran dan tepat. Dan, otoritas akan menjaga stabilitas nilai tukar yuan pada tingkat yang wajar dan seimbang.

Selanjutnya: Bitcoin, Etherum, dan Dogecoin ramai dibahas, ini cara kerja mata uang kripto

 

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Semen Mulai Bangkit, INTP dan SMGR Diborong Asing, Ini Katalis serta Risikonya
| Kamis, 09 Juli 2026 | 21:40 WIB

Saham Semen Mulai Bangkit, INTP dan SMGR Diborong Asing, Ini Katalis serta Risikonya

Oversupply membuat persaingan harga antarpelaku usaha tetap ketat sehingga ruang ekspansi margin masih terbatas.

SAME Mengantongi Fasilitas Kredit Hingga Rp 4 Triliun
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:30 WIB

SAME Mengantongi Fasilitas Kredit Hingga Rp 4 Triliun

Fasilitas pinjaman tersebut berasal dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP).

Resmi Melantai di Bursa, EMMI dan BACH Genjot Kinerja
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:24 WIB

Resmi Melantai di Bursa, EMMI dan BACH Genjot Kinerja

Bursa Efek Indonesia kedatangan dua emiten baru, Rabu (8/7). Mereka adalah PT Bach Multi Global Tbk (BACH) dan PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI).​

Bursa Saham Indonesia Bisa Turun Kelas, Pantauan S&P DJI Bikin Pasar Semakin Waswas
| Kamis, 09 Juli 2026 | 09:14 WIB

Bursa Saham Indonesia Bisa Turun Kelas, Pantauan S&P DJI Bikin Pasar Semakin Waswas

Ketidakpastian di pasar saham domestik bertambah usai Indeks S&P Dow Jones memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantauannya.

Cari Modal untuk Ekspansi Baru, Emiten Menggelar Rights Issue
| Kamis, 09 Juli 2026 | 08:59 WIB

Cari Modal untuk Ekspansi Baru, Emiten Menggelar Rights Issue

Sejumlah emiten merancang rights issue untuk menghimpun dana guna memperkuat ekspansi baru hingga memperbaiki struktur permodalan.​

Di Balik KMK dan Permendag Batubara, Tekanan Buat Perusahaan Pertambangan Kian Nyata
| Kamis, 09 Juli 2026 | 08:54 WIB

Di Balik KMK dan Permendag Batubara, Tekanan Buat Perusahaan Pertambangan Kian Nyata

DSI diberi kewenangan menentukan margin keuntungan dari proses ekspor tunggal, dengan mengacu pada prinsip kewajaran.

Yield SBN Berpotensi Terus Mendaki di Semester II, APBN Bersiap Tanggung Ongkosnya
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:54 WIB

Yield SBN Berpotensi Terus Mendaki di Semester II, APBN Bersiap Tanggung Ongkosnya

Persaingan SBN dengan instrumen moneter BI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) belum reda.

Muncul Lagi Sentimen Terjerembab ke Frontier Market, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:52 WIB

Muncul Lagi Sentimen Terjerembab ke Frontier Market, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

S&P DJI sebut Indonesia dalam status pemantauan, sehingga berpotensi melorot dari kelompok emerging market menjadi frontier market. ​

Okupansi Hotel Naik 30% di Momen Libur Sekolah
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:44 WIB

Okupansi Hotel Naik 30% di Momen Libur Sekolah

Momentum libur sekolah tahun ini diperkirakan mampu mendongkrak pendapatan dan tingkat hunian hotel lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Aturan Kemasan Rokok Polos Terus Menuai Polemik
| Kamis, 09 Juli 2026 | 07:36 WIB

Aturan Kemasan Rokok Polos Terus Menuai Polemik

Pelaku usaha menilai proses penyusunan aturan tersebut belum mengakomodasi masukan para pemangku kepentingan.

INDEKS BERITA

Terpopuler