Tenggelamnya Pantura

Rabu, 27 November 2024 | 05:45 WIB
Tenggelamnya Pantura
[ILUSTRASI. Jurnalis KONTAN Asnil Bambani Amri. (Ilustrasi KONTAN/Indra Surya)]
Asnil Bambani | Senior Editor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pidato Presiden Prabowo saat menghadiri sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil Selasa (19/11) menegaskan tentang adanya dampak iklim yang dirasakan di Indonesia. Prabowo bilang, wilayah pesisir Indonesia khususnya di Pantura Jawa sudah tenggelam karena naiknya permukaan laut 5 cm per tahun.

Fakta itu dengan lugas disampaikan Presiden di depan kepala negara anggota G20. Bahkan Prabowo menyebutkan, karena alasan dampak iklim itu pula, Ibukota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan. Artinya, pemerintah sudah punya mitigasi untuk menyelamatkan Istana Negara dari dampak iklim.

Namun, Prabowo tidak menyebutkan mitigasi dan solusi bagi industri dan pabrik-pabrik yang berada di Pantura Jawa lainnya. Padahal, sama halnya dengan  Istana Negara, industri di Pantura itu juga terancam dari dampak iklim.

Industri di Pantura itu juga menjadi tempat bagi jutaan buruh mengadu nasib, dan tempat pengusaha mencari cuan yang sebagian disetor ke negara. Bentuk dampak iklim yang dirasakan industri di Pantura saat ini adalah, kenaikan air laut yang membuat infrastruktur industri kebanjiran. 

Bagi yang tak kuasa menahan banjir, tutup dan melakukan PHK menjadi pilihan dan ini sudah terjadi.  Ada juga yang bertahan, namun kehilangan daya saing akibat banjir berkelanjutan. Bahkan sampai tajuk ini dibikin, beberapa wilayah di Pantura seperti Semarang dan Pekalongan masih terendam banjir rob.

Dalam kondisi ini, sudah bisa dipastikan produktivitas industri terganggu. Mesin pabrik tak bisa menyala atau buruh tak bisa berangkat bekerja. Kondisi ini tentu harus segera disikapi, mengingat, Pantura merupakan tulang punggung bagi ekonomi bangsa. 

Ini terlihat dalam data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2023 yang menyebutkan, kontribusi ekonomi Pantura Jawa mencapai US$ 477,24 miliar atau 34,7% ke GDP nasional. Dengan nilai kontribusi ekonomi sebesar ini, industri di Pantura layak mendapatkan perhatian negara, khususnya menghadapi dampak iklim. 

Jika industri ini bertumbangan, potensi kehilangan nilai ekonomi dari sumber PPN, PPh serta PBB akan sirna. Belum lagi dampak sosialnya, ada jutaan buruh yang mencari nafkah di wilayah Pantura. Mereka menggantungkan nasib di industri yang kini berhadapan dengan perubahan iklim tersebut. Ingat pepatah lama, jangan habis manis sepah dibuang.

Bagikan

Berita Terbaru

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:15 WIB

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!

Dengan harga terjangkau, cita rasa lokal, dan bisa dinikmati siapa saja, usaha jajanan pasar menawarkan peluang yang men

Menyoal Independensi BI
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10 WIB

Menyoal Independensi BI

Dalam revisi UU P2SK, BI akan dibekali mandat tambahan; mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 16:47 WIB

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik

Pada periode 2-6 Februari 2026, IHSG tumbang 4,73% dan ditutup pada level 7.935,26. Pekan sebelumnya, IHSG telah turun 6,94%.

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 13:00 WIB

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000

Saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) naik 5,78% dalam sepekan melebihi kinerja IHSG yang turun -4,47%, efek euforia pasca spin off dari BMRI.

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 11:00 WIB

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen

WIKON diajukan PKPU oleh PT Pratama Widya Tbk (PTPW), sedangkan PTPP diajukan PKPU oleh PT Sinergi Karya Sejahtera.

 Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:00 WIB

Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin

BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menonaktifkan kepesertaan PBI JK karena menjadi kewenangan Kemensos

Danantara Hilirisasi US$ 7 Miliar, Duet Emiten Mind Id, ANTM dan PTBA Ketiban Berkah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:58 WIB

Danantara Hilirisasi US$ 7 Miliar, Duet Emiten Mind Id, ANTM dan PTBA Ketiban Berkah

Danantara melaksanakan groundbreaking enam proyek hilirisasi di 13 lokasi di Indonesia. Total nilai mencapai US$ 7 miliar. 

 Revolusi Melalui Teladan
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:56 WIB

Revolusi Melalui Teladan

Perjalanan karier Joao Angelo De Sousa Mota dari dunia konstruksi ke pertanian, hingga menjadi Dirut Agrinas

Waspada Potensi Lonjakan Biaya Utang Jangka Pendek
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:37 WIB

Waspada Potensi Lonjakan Biaya Utang Jangka Pendek

Jika pemangkasan outlook membuat tekanan terhadap pasar SBN berlanjut dan mempengaruhi nilai tukar rupiah, maka imbal hasil berisiko naik

Cadangan Devisa Amblas Terseret Depresiasi Rupiah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:28 WIB

Cadangan Devisa Amblas Terseret Depresiasi Rupiah

Penerbitan global bond oleh pemerintah belum mampu menyokong cadangan devisa Indonesia              

INDEKS BERITA