KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Membangun industri yang kuat tidak cukup dengan memiliki sumber daya alam saja. Jerman dan Jepang sudah membuktikannya. Kendati minim sumber daya alam, kedua negara itu punya industri yang berdaya saing.
Pemahaman tentang peran sumber daya alam terhadap kemampuan sebuah negara dalam membangun industrinya, relevan belakangan ini.
Presiden Joko Widodo akhir pekan lalu mengakui kemungkinan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan gugatan Uni Eropa atas larangan bijih nikel yang diberlakukan Indonesia tahun lalu.
Menghadapi kemungkinan kalah di WTO, Presiden Jokowi juga para pembantunya sudah menyatakan akan memperjuangkan kepentingannya. Itu jelas politically correct.
Namun kita juga tidak bisa menutup mata terhadap posisi Indonesia di dunia. Andai WTO menyemprit kebijakan larangan ekspor bijih nikel, apa Indonesia bisa menolak?
Karena sifatnya hipotesis, tidak perlu mencari jawaban bagi pertanyaan di atas. Yang lebih penting adalah membahas bagaimana Indonesia mampu mencapai tujuan dari pelarangan ekspor bijih nikel.
Pemerintah menyatakan pelarangan ekspor bijih nikel bertujuan untuk membangun industri hilir yang kuat. Di awal pelarangan, sekitar 2014, industri hilir yang dimaksud adalah smelter.
Dalam pelarangan gelombang kedua tahun lalu, hilirisasi yang menjadi target adalah industri yang terkait dengan mobil listrik.
Apa yang ingin dicapai pemerintah dengan melarang ekspor bijih nikel, yaitu membangun industri hilir, tidak keliru. Cuma selain mendapat penolakan dari dunia, strategi itu tidaklah jitu .
Seperti yang telah disebut di atas, sebuah negara membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya alam untuk membangun industri yang kuat. Memang, negara yang miskin sumber daya alam, seperti Jerman dan Jepang akan lebih rentan di saat kondisi geopolitik bergejolak, seperti sekarang.
Vonis dari WTO seharusnya menjadi cermin pemerintah untuk mengevaluasi kembali strateginya dalam membangun industri.
Apakah hambatan investasi langsung yang kerap berdengung, seperti ketidakpastian politik dan hukum, ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kapabel, sudah terpecahkan?
Menyelesaikan masalah-masalah yang kerap menyurutkan minat berbisnis itu sama pentingnya dengan mengamankan ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan.
